Area Riset

Publikasi laporan United Nations Working Group on Business and Human Rights (UNWG) pada Juni 2021 yang berjudul Guiding Principles on Business and Human Rights at 10: Taking Stock of the First Decade, menyimpulkan bahwa selama satu dekade implementasi United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), dari periode 2011 hingga 2021, berada pada level normative innovation, yang berarti bahwa sektor ... Read More »

Siaran Pers Rilis Laporan Bisnis dan HAM Dua Perusahaan Swasta Terdepan dalam Pemajuan Bisnis dan HAM SETARA Institute & Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI) Jakarta, 13 September 2023 Sejak 2011, Pemerintah Indonesia telah mengadopsi norma bisnis dan HAM yang dikeluarkan oleh United Nations Working Group on Business and Human Rights (UNWG) dalam bentuk United Nations Guiding Principles on Business and Human ... Read More »

Latar Belakang Adopsi berbagai instrumen HAM internasional (seperti DUHAM, ICCPR, ICESCR, dan berbagai konvensi HAM internasional lainnya) melahirkan kewajiban yuridis bagi pemerintah Indonesia untuk mengupayakan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM bagi setiap warga negaranya. Dalam lingkup nasional, kewajiban pemajuan HAM telah terejawantahkan secara eksplisit tidak hanya dalam konstitusi, namun juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tidak hanya dalam tataran regulasi, komitmen ... Read More »

Kata Pengantar Dua dekade pascareformasi, telah memunculkan perubahan-perubahan substantif dalam internal TNI dan hubungan sosial kemasyarakatannya. Dalam konteks internal TNI misalnya telah dilakukan penghapusan Dwi Fungsi ABRI, hak politik prajurit, pembatasan jabatan sipil, dan penghapusan fraksi ABRI di Parlemen. Sementara pada aspek sosial kemasyarakatan, tidak ada lagi pengekangan kebebasan sipil yang biasa dilakukan aparat militer ketika Orde Baru.  Istilah Reformasi ... Read More »

Menata Langkah Kemajuan HAM di Tahun Kedua Ringkasan Eksekutif Indeks Kinerja HAM Tahun 2021 Jakarta, 10 Desember 2021 Latar Belakang Adopsi berbagai instrumen HAM internasional (seperti DUHAM, ICCPR, ICESCR, dan berbagai konvensi HAM internasional lainnya) melahirkan kewajiban yuridis bagi pemerintah Indonesia untuk mengupayakan perlindungan, penghormatan dan pemajuan HAM bagi setiap warga negaranya. Dalam lingkup nasional, jaminan pemenuhan dan perlindungan HAM ... Read More »

Pengantar Intoleransi Semasa Pandemi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 2020, untuk menggambarkan bagaimana kondisi jaminan kebebasan ini diimplementasikan dipilih sebagai judul Laporan Kondisi di Indonesia. Laporan ini menjadi sangat penting karena di tengah pandemi, banyak dibutuhkan klarifikasi konseptual terkait pembatasanpembatasan kegiatan kemasyarakatan termasuk kegiatan beribadah, yang jika tidak dipahami secara proporsional akan dimaknai sebagai bentuk pelanggaran HAM. Selain menyajikan ragam peristiwa pelanggaran kebebasan ... Read More »

PENGANTAR Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2020 ini merupakan laporan keempat untuk studi yang sama, setelah sebelumnya SETARA Institute juga merilis laporan IKT pada tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 yang lalu. Studi indexing yang dilaksanakan oleh tim peneliti SETARA ini masih berada dalam satu rumpun research area dengan riset mengenai kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia, yang sudah ... Read More »

Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2019-2020 MENDORONG POPULAR CONSTITUSIONALISM SEBAGAI MADZHAB PEMIKIRAN KELEMBAGAAN MAHKAMAH KONSTITUSI RINGKASAN EKSEKUTIF SETARA Institute, Jakarta, 17 Agustus 20120 I    PENDAHULUAN Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi adalah laporan riset tahunan yang disusun oleh SETARA Institute, yang dimulai sejak 2013 saat SETARA Institute melakukan penelitian 10 Tahun Kinerja Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, secara reguler pada setiap 18 Agustus ... Read More »

Regresi Hak Asasi di Tengah Pandemi Full Report Indeks Kinerja HAM Tahun 2020 Jakarta 10/12/2020 Latar Belakang Adopsi berbagai instrumen HAM internasional (seperti DUHAM, ICCPR, ICESCR, dan berbagai konvensi HAM internasional lainnya) melahirkan kewajiban yuridis bagi pemerintah Indonesia untuk semakin mengupayakan perlindungan, penghormatan dan pemajuan HAM bagi setiap warga negaranya. Dalam lingkup nasional, jaminan pemenuhan dan perlindungan HAM juga telah ... Read More »

Pengantar Kebebasan beragama/berkeyakinan dan pengutamaan stabilitas politik dan keamanan di tahun politik adalah potret kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di tahun 2019 di mana pada tahun tersebut diselenggarakan hajatan politik nasional: Pemilu. Sekalipun variabel Pemilu tidak menjadi topik utama dalam kajian riset dan pemantauan ini, akan tetapi posisi tahun politik telah menegaskan dua hal sekaligus, pertama, kesigapan pemerintah dalam menangani potensi gejolak ... Read More »

Jakarta, Beritasatu.com – Ancaman aksi terorisme selama ini bersifat fluktuatif dan situasional. Bantuan militer tidak dibutuhkan manakala kepolisian masih mampu mengatasi gangguan terorisme. “Eskalasi terorisme yang bersifat fluktuatif tentu membuat tenaga militer tidak selalu dibutuhkan secara terus-menerus dalam penanganannya. Kapasitas Polri pada eskalasi tertentu mampu mengakomodir,” kata peneliti Setara Institute Ikhsan Yosarie, di Jakarta, Minggu (31/5/2020). Menurutnya, Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas ... Read More »