SETARA Institute, sejak awal didirikan pada Oktober 2005 telah mengemban mandat sosial untuk memastikan kerja promosi dan advokasi hak asasi manusia di Indonesia. Pada 10 tahun pertama, kerja SETARA Institute lebih banyak didominasi pada promosi dan advokasi hak-hak sipil, khususnya kebebasan beragama/berkeyakinan, kebebasan sipil, perlindungan minoritas dan kelompok rentan lainnya. Pada 2017, SETARA Institute mulai mengintegrasikan agenda pemajuan bisnis dan ... Read More »
Area Riset
RINGKASAN EKSEKUTIF CAPAIAN KINERJA DAN STATUS TERKINI PEMAJUAN BISNIS DAN HAM DI INDONESIA
Publikasi laporan United Nations Working Group on Business and Human Rights (UNWG) pada Juni 2021 yang berjudul Guiding Principles on Business and Human Rights at 10: Taking Stock of the First Decade, menyimpulkan bahwa selama satu dekade implementasi United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), dari periode 2011 hingga 2021, berada pada level normative innovation, yang berarti bahwa sektor ... Read More »
RILIS LAPORAN BISNIS DAN HAM: DUA PERUSAHAAN SWASTA TERDEPAN DALAM PEMAJUAN BISNIS DAN HAM
Siaran Pers Rilis Laporan Bisnis dan HAM Dua Perusahaan Swasta Terdepan dalam Pemajuan Bisnis dan HAM SETARA Institute & Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI) Jakarta, 13 September 2023 Sejak 2011, Pemerintah Indonesia telah mengadopsi norma bisnis dan HAM yang dikeluarkan oleh United Nations Working Group on Business and Human Rights (UNWG) dalam bentuk United Nations Guiding Principles on Business and Human ... Read More »
Indeks Kinerja HAM 2022
Latar Belakang Adopsi berbagai instrumen HAM internasional (seperti DUHAM, ICCPR, ICESCR, dan berbagai konvensi HAM internasional lainnya) melahirkan kewajiban yuridis bagi pemerintah Indonesia untuk mengupayakan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM bagi setiap warga negaranya. Dalam lingkup nasional, kewajiban pemajuan HAM telah terejawantahkan secara eksplisit tidak hanya dalam konstitusi, namun juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tidak hanya dalam tataran regulasi, komitmen ... Read More »
HUT TNI KE-76: CATATAN KINERJA REFORMASI TNI 2021 DAN PEMILIHAN PANGLIMA TNI
Kata Pengantar Dua dekade pascareformasi, telah memunculkan perubahan-perubahan substantif dalam internal TNI dan hubungan sosial kemasyarakatannya. Dalam konteks internal TNI misalnya telah dilakukan penghapusan Dwi Fungsi ABRI, hak politik prajurit, pembatasan jabatan sipil, dan penghapusan fraksi ABRI di Parlemen. Sementara pada aspek sosial kemasyarakatan, tidak ada lagi pengekangan kebebasan sipil yang biasa dilakukan aparat militer ketika Orde Baru. Istilah Reformasi ... Read More »