Area Riset

Ebook-Indeks Inklusi Sosial Indonesia_Setara Institute (1) Read More »

Menjaga momentum capaian kinerja penanggulangan terorisme, baik yang dilakukan oleh Densus 88 Polri maupun oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), SETARA Institute menaruh perhatian pada kinerja dan capaian adopsi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegehan Ekstremisme Berbasis Kekerasan, yang merupakan mandat dari Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021. Regulasi yang berisikan 135 aksi ini merupakan manifestasi komitmen negara untuk menangani pemacu ... Read More »

Kata Pengantar Para pembaca yang budiman, SETARA Institute adalah organisasi perkumpulan yang didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat setara, plural, dan bermartabat. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Perhimpunan melakukan promosi, kajian, dan pendidikan publik terkait dengan pluralisme, kebebasan beragama berkeyakinan, inklusi sosial, demokrasi, hak asasi manusia, rule of law dan perdamaian. Salah satu bentuk inisiatif SETARA Institute berkaitan dengan tujuan ... Read More »

Kata Pengantar Para pembaca yang Budiman, SETARA Institute adalah organisasi perkumpulan yang didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat setara, plural dan bermartabat. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, perhimpunan melakukan promosi, kajian, dan pendidikan publik terkait dengan pluralisme, kemanusiaan, demokrasi, hak asasi manusia, rule of law dan perdamaian. SETARA Institute sejak awal meletakkan isu Reformasi Sektor Keamanan dan Keamanan Insani (human ... Read More »

Kata Pengantar Business and Human Rights Policy (BHRP) adalah kajian kebijakan yang disusun oleh SETARA Institute dan SustainableInclusive Governance Initiative (SIGI), yang menyajikan kajiankajian mutakhir dan dibutuhkan bagi pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat sipil dalam rangka memperkuat ekosistem kepatuhan prinsip United Nations Guiding Principles (UNGPs) on Business and Human Rights dan berbagai kebijakan global dan nasional turunannya. Pada Edisi 25 ... Read More »

Untuk mengakselerasi agenda organisasi pada promosi bisnis dan HAM, SETARA Institute membentuk Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI), unit khusus yang berfokus pada promosi tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan dengan meletakkan United Nations Guiding Principle’s (UNGPs) on Business and Human RIghts dan sustainability policy sebagai kerangka kerja utama. SIGI, selanjutnya memberikan layanan pemajuan bisnis dan HAM dan sustainability pada sektor public dan ... Read More »

Indeks HAM adalah studi pengukuran kinerja negara, sebagai pemangku kewajiban (duty bearer). dalam perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Disusun dengan mengacu pada rumpun-rumpun hak yang terdapat dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya dengan menetapkan 6 indikator pada variabel hak sipil dan politik dan 5 indikator pada variabel hak ekonomi, ... Read More »

Publikasi laporan United Nations Working Group on Business and Human Rights (UNWG) pada Juni 2021 yang berjudul Guiding Principles on Business and Human Rights at 10: Taking Stock of the First Decade, menyimpulkan bahwa selama satu dekade implementasi United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), dari periode 2011 hingga 2021, berada pada level normative innovation, yang berarti bahwa sektor ... Read More »

Siaran Pers Rilis Laporan Bisnis dan HAM Dua Perusahaan Swasta Terdepan dalam Pemajuan Bisnis dan HAM SETARA Institute & Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI) Jakarta, 13 September 2023 Sejak 2011, Pemerintah Indonesia telah mengadopsi norma bisnis dan HAM yang dikeluarkan oleh United Nations Working Group on Business and Human Rights (UNWG) dalam bentuk United Nations Guiding Principles on Business and Human ... Read More »

Latar Belakang Adopsi berbagai instrumen HAM internasional (seperti DUHAM, ICCPR, ICESCR, dan berbagai konvensi HAM internasional lainnya) melahirkan kewajiban yuridis bagi pemerintah Indonesia untuk mengupayakan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM bagi setiap warga negaranya. Dalam lingkup nasional, kewajiban pemajuan HAM telah terejawantahkan secara eksplisit tidak hanya dalam konstitusi, namun juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tidak hanya dalam tataran regulasi, komitmen ... Read More »

Kata Pengantar Dua dekade pascareformasi, telah memunculkan perubahan-perubahan substantif dalam internal TNI dan hubungan sosial kemasyarakatannya. Dalam konteks internal TNI misalnya telah dilakukan penghapusan Dwi Fungsi ABRI, hak politik prajurit, pembatasan jabatan sipil, dan penghapusan fraksi ABRI di Parlemen. Sementara pada aspek sosial kemasyarakatan, tidak ada lagi pengekangan kebebasan sipil yang biasa dilakukan aparat militer ketika Orde Baru.  Istilah Reformasi ... Read More »