Area Riset

Kata Pengantar Business and Human Rights Policy (BHRP) adalah kajian kebijakan yang disusun oleh SETARA Institute dan SustainableInclusive Governance Initiative (SIGI), yang menyajikan kajiankajian mutakhir dan dibutuhkan bagi pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat sipil dalam rangka memperkuat ekosistem kepatuhan prinsip United Nations Guiding Principles (UNGPs) on Business and Human Rights dan berbagai kebijakan global dan nasional turunannya. Pada Edisi 25 ... Read More »

Untuk mengakselerasi agenda organisasi pada promosi bisnis dan HAM, SETARA Institute membentuk Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI), unit khusus yang berfokus pada promosi tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan dengan meletakkan United Nations Guiding Principle’s (UNGPs) on Business and Human RIghts dan sustainability policy sebagai kerangka kerja utama. SIGI, selanjutnya memberikan layanan pemajuan bisnis dan HAM dan sustainability pada sektor public dan ... Read More »

Indeks HAM adalah studi pengukuran kinerja negara, sebagai pemangku kewajiban (duty bearer). dalam perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Disusun dengan mengacu pada rumpun-rumpun hak yang terdapat dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya dengan menetapkan 6 indikator pada variabel hak sipil dan politik dan 5 indikator pada variabel hak ekonomi, ... Read More »

Publikasi laporan United Nations Working Group on Business and Human Rights (UNWG) pada Juni 2021 yang berjudul Guiding Principles on Business and Human Rights at 10: Taking Stock of the First Decade, menyimpulkan bahwa selama satu dekade implementasi United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), dari periode 2011 hingga 2021, berada pada level normative innovation, yang berarti bahwa sektor ... Read More »

Siaran Pers Rilis Laporan Bisnis dan HAM Dua Perusahaan Swasta Terdepan dalam Pemajuan Bisnis dan HAM SETARA Institute & Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI) Jakarta, 13 September 2023 Sejak 2011, Pemerintah Indonesia telah mengadopsi norma bisnis dan HAM yang dikeluarkan oleh United Nations Working Group on Business and Human Rights (UNWG) dalam bentuk United Nations Guiding Principles on Business and Human ... Read More »

Latar Belakang Adopsi berbagai instrumen HAM internasional (seperti DUHAM, ICCPR, ICESCR, dan berbagai konvensi HAM internasional lainnya) melahirkan kewajiban yuridis bagi pemerintah Indonesia untuk mengupayakan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM bagi setiap warga negaranya. Dalam lingkup nasional, kewajiban pemajuan HAM telah terejawantahkan secara eksplisit tidak hanya dalam konstitusi, namun juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tidak hanya dalam tataran regulasi, komitmen ... Read More »

Kata Pengantar Dua dekade pascareformasi, telah memunculkan perubahan-perubahan substantif dalam internal TNI dan hubungan sosial kemasyarakatannya. Dalam konteks internal TNI misalnya telah dilakukan penghapusan Dwi Fungsi ABRI, hak politik prajurit, pembatasan jabatan sipil, dan penghapusan fraksi ABRI di Parlemen. Sementara pada aspek sosial kemasyarakatan, tidak ada lagi pengekangan kebebasan sipil yang biasa dilakukan aparat militer ketika Orde Baru.  Istilah Reformasi ... Read More »

Menata Langkah Kemajuan HAM di Tahun Kedua Ringkasan Eksekutif Indeks Kinerja HAM Tahun 2021 Jakarta, 10 Desember 2021 Latar Belakang Adopsi berbagai instrumen HAM internasional (seperti DUHAM, ICCPR, ICESCR, dan berbagai konvensi HAM internasional lainnya) melahirkan kewajiban yuridis bagi pemerintah Indonesia untuk mengupayakan perlindungan, penghormatan dan pemajuan HAM bagi setiap warga negaranya. Dalam lingkup nasional, jaminan pemenuhan dan perlindungan HAM ... Read More »

Pengantar Intoleransi Semasa Pandemi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 2020, untuk menggambarkan bagaimana kondisi jaminan kebebasan ini diimplementasikan dipilih sebagai judul Laporan Kondisi di Indonesia. Laporan ini menjadi sangat penting karena di tengah pandemi, banyak dibutuhkan klarifikasi konseptual terkait pembatasanpembatasan kegiatan kemasyarakatan termasuk kegiatan beribadah, yang jika tidak dipahami secara proporsional akan dimaknai sebagai bentuk pelanggaran HAM. Selain menyajikan ragam peristiwa pelanggaran kebebasan ... Read More »

PENGANTAR Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2020 ini merupakan laporan keempat untuk studi yang sama, setelah sebelumnya SETARA Institute juga merilis laporan IKT pada tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 yang lalu. Studi indexing yang dilaksanakan oleh tim peneliti SETARA ini masih berada dalam satu rumpun research area dengan riset mengenai kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia, yang sudah ... Read More »

Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2019-2020 MENDORONG POPULAR CONSTITUSIONALISM SEBAGAI MADZHAB PEMIKIRAN KELEMBAGAAN MAHKAMAH KONSTITUSI RINGKASAN EKSEKUTIF SETARA Institute, Jakarta, 17 Agustus 20120 I    PENDAHULUAN Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi adalah laporan riset tahunan yang disusun oleh SETARA Institute, yang dimulai sejak 2013 saat SETARA Institute melakukan penelitian 10 Tahun Kinerja Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, secara reguler pada setiap 18 Agustus ... Read More »