Area Riset

AMBIGUITAS POLITIK HAM DI PAPUA

Cover2

PENGANTAR Human Security dimana orientasi utama dari keamanan insani ini adalah pembangunan berparadigma HAM, memastikan tidak adaadalah tantangan keamanan di masa depan, konflk sosial, tidak ada kelaparan, tidak diskriminasi, dan seterusnya. Bagi SETARA Institute, persoalan Papua harus didekati dengan pendekatan human security sehingga secara gradual dapat mengikis ketimpangan berkepanjangan di Papua. Salah satu aspek yang harus dipenuhi adalah keadilan atas peristiwa-peristiwa ... Read More »

KONDISI PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Cover3_a

KATE PENGANTAR Setara Institute pada pertengahan Juni 2017 kembali mempublikasikan Seri Laporan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan yang bertajuk “Kondisi Pemenuhan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kelompok Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau selama ini disebut juga dengan kelompok penganut agama lokal Nusantara merupakan bagian dari perhatian Setara Institute pada area riset tentang Kebebasan BEragama/Berkeyakinan. Studi ... Read More »

Kinerja Mahkamah Konstitusi RI 2016-2017

(Dari kiri ke kanan) Direktur Riset SETARA Institute Ismail Hasani, Peneliti Hukum dan Konstitusi Inggrit Ifani, dan Divisi Publikasi dan Partisipasi Publik Asfin Situmorang dalam Konferensi Pers SETARA Institute mengenai Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Selama Agustus 2016-Agustus 2017 yang diselenggarakan pada hari Minggu (20/8/2017), di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Foto: SETARA Institute

Siaran Pers Ringkasan Laporan Sejak 2013, setelah melakukan studi 10 tahun kinerja Mahkamah Konstitusi, secara reguler SETARA Institute menerbitkan laporan kinerja lembaga negara yang dibentuk pada 15 Agustus 2003. Pilihan periode riset adalah 18 Agustus 2016 hingga 16 Agustus 2017. Pilihan waktu ini, selain mengacu pada genapnya usia MK pada setiap tahunnya sejak dibentuk, juga didedikasikan untuk memperingati Hari Konstitusi, ... Read More »

FAIR TRIAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU INDONESIA

Seri-of-law_waifu2x_photo_noise2_scale_tta_1

Laporan tentang Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia disusun untuk memperkuat gagasan pemerintahan Joko Widodo-M. Jusuf Kalla, yang secara normatif telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan akuntabilitas penyidikan pada institusi kepolisian dan pembaruan tata kelola lembaga pemasyarakatan (Nawacita JokowiJK, 2014), khususnya terkait situasi overcrowded pada lembaga pemasyarakatan. Sejauh ini institusi kepolisian berencana menerapkan manajemen penyidikan berbasis teknologi informasi. ... Read More »

Indeks Kinerja HAM 2016

Presentasi Indek HAM 2016

Untuk ketujuh kalinya, SETARA Institute merilis Indeks Kinerja HAM (IKH), sebagai bagian dari peringatan Hari HAM yang dirayakan setiap 10 Desember. Dalam konteks nasional, momentum ini bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengingatkan pemerintah selaku pemegang kewajiban (duty bearer) untuk menghormati, memajukan, dan memenuhi hak asasi manusia di Indonesia. Adapun tujuan survey persepsi ini adalah: Memberikan gambaran berdasarkan persepsi ahli tentang ... Read More »