Area Riset

LAPORAN KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DI INDONESIA TAHUN 2017

Ringkasan Eksekutif MEMIMPIN PROMOSI TOLERANSI Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Minoritas Keagamaan di Indonesia 2017 Jakarta, 15 Januari 2018 LATAR BELAKANG DAN METODE Laporan Kondisi Kebebasan/Berkeyakinan yang diproduksi oleh SETARA Institute adalah laporan ke-11 sejak pertama kali disusun pada tahun 2007, yang dilatarbelakangi oleh kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan yang belum mendapat jaminan utuh dari negara dan praktik intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan yang ... Read More »

Kinerja Mahkamah Konstitusi RI 2016-2017

(Dari kiri ke kanan) Direktur Riset SETARA Institute Ismail Hasani, Peneliti Hukum dan Konstitusi Inggrit Ifani, dan Divisi Publikasi dan Partisipasi Publik Asfin Situmorang dalam Konferensi Pers SETARA Institute mengenai Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Selama Agustus 2016-Agustus 2017 yang diselenggarakan pada hari Minggu (20/8/2017), di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Foto: SETARA Institute

Siaran Pers Ringkasan Laporan Sejak 2013, setelah melakukan studi 10 tahun kinerja Mahkamah Konstitusi, secara reguler SETARA Institute menerbitkan laporan kinerja lembaga negara yang dibentuk pada 15 Agustus 2003. Pilihan periode riset adalah 18 Agustus 2016 hingga 16 Agustus 2017. Pilihan waktu ini, selain mengacu pada genapnya usia MK pada setiap tahunnya sejak dibentuk, juga didedikasikan untuk memperingati Hari Konstitusi, ... Read More »

LAPORAN KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DI INDONESIA TAHUN 2016

Tahun 2016 merupakan tahun ke-10 SETARA Institute melakukan riset dan pemantauan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) di Indonesia. Mulai tahun ini dan ke depan, SETARA Institute memberikan perhatian khusus terhadap minoritas keagamaan di samping kondisi KBB secara makro. Hal itu dilatarbelakangi paling tidak beberapa faktor berikut ini. Pertama, secara konseptual bahwa demokrasi adalah sistem tata kelola kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintahan ... Read More »

FAIR TRIAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU INDONESIA

Seri-of-law_waifu2x_photo_noise2_scale_tta_1

Laporan tentang Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia disusun untuk memperkuat gagasan pemerintahan Joko Widodo-M. Jusuf Kalla, yang secara normatif telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan akuntabilitas penyidikan pada institusi kepolisian dan pembaruan tata kelola lembaga pemasyarakatan (Nawacita JokowiJK, 2014), khususnya terkait situasi overcrowded pada lembaga pemasyarakatan. Sejauh ini institusi kepolisian berencana menerapkan manajemen penyidikan berbasis teknologi informasi. ... Read More »

Indeks Kinerja HAM 2016

Presentasi Indek HAM 2016

Untuk ketujuh kalinya, SETARA Institute merilis Indeks Kinerja HAM (IKH), sebagai bagian dari peringatan Hari HAM yang dirayakan setiap 10 Desember. Dalam konteks nasional, momentum ini bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengingatkan pemerintah selaku pemegang kewajiban (duty bearer) untuk menghormati, memajukan, dan memenuhi hak asasi manusia di Indonesia. Adapun tujuan survey persepsi ini adalah: Memberikan gambaran berdasarkan persepsi ahli tentang ... Read More »