Publikasi

PEMAJUAN BISNIS DAN HAM DI INDONESIA

Bisnisa dan HAM

SETARA Institute, sejak awal didirikan pada Oktober 2005 telah mengemban mandat sosial untuk memastikan kerja promosi dan advokasi hak asasi manusia di Indonesia. Pada 10 tahun pertama, kerja SETARA Institute lebih banyak didominasi pada promosi dan advokasi hak-hak sipil, khususnya kebebasan beragama/berkeyakinan, kebebasan sipil, perlindungan minoritas dan kelompok rentan lainnya. Pada 2017, SETARA Institute mulai mengintegrasikan agenda pemajuan bisnis dan ... Read More »

INDEKS HAM 2023

Indeks HAM 2023

Indeks HAM adalah studi pengukuran kinerja negara, sebagai pemangku kewajiban (duty bearer). dalam perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Disusun dengan mengacu pada rumpun-rumpun hak yang terdapat dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya dengan menetapkan 6 indikator pada variabel hak sipil dan politik dan 5 indikator pada variabel hak ekonomi, ... Read More »

INDEKS KOTA TOLERAN 2022

Peluncuran dan Penghargaan Indeks Kota Toleran 2022 yang diselenggarakan oleh SETARA Institute pada Kamis (6/4/2023), di Jakarta.

Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2022 merupakan hasil pengukuran yang dilakukan SETARA Institute untuk mempromosikan praktik-praktik baik toleransi kota-kota di Indonesia. Indeks Kota Toleran 2022 merupakan publikasi keenam SETARA Institute sejak dipublikasikan pertama kali pada tahun 2015. IKT bertujuan untuk menyajikakan data tentang indeks kinerja setiap elemen kota, baik pemerintah kota maupun elemen masyarakat, dalam mengelola kerukunan, toleransi, wawasan kebangsaan ... Read More »

Indeks Kinerja HAM 2022

Dari kiri ke kanan: Abdul Waidl (Senior Program Officer HAM & Demokrasi INFID), Alyaa Nabiilah Zuhroh (Peneliti INFID), Sayyidatul Insiyah (Peneliti SETARA Institute), Ismail Hasani (Direktur Eksekutif SETARA Institute) memaparkan hasil penelitian Indeks Kinerja HAM 2022 di Jakarta pada Sabtu, (10/12/2022). Foto: SETARA Institute.

Latar Belakang Adopsi berbagai instrumen HAM internasional (seperti DUHAM, ICCPR, ICESCR, dan berbagai konvensi HAM internasional lainnya) melahirkan kewajiban yuridis bagi pemerintah Indonesia untuk mengupayakan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM bagi setiap warga negaranya. Dalam lingkup nasional, kewajiban pemajuan HAM telah terejawantahkan secara eksplisit tidak hanya dalam konstitusi, namun juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tidak hanya dalam tataran regulasi, komitmen ... Read More »

INKLUSI JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DALAM KEINDONESIAAN

Dokumen SETARA Institute

Buku ini merupakan hasil penelitian kolaboratif SETARA Institute bersama dengan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB JAI) dan Yayasan Satu Keadilan (YSK) mengenai pemenuhan hak-hak Konstitusional kelompok minoritas, dalam hal ini Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). JAI menjadi contoh nyata warga negara yang hak-hak Konstitusionalnya seringkali tidak terpenuhi oleh negara, baik dari segi pelaksanaan ibadah, pembangunan rumah ibadah, administrasi, dan pelayanan ... Read More »