Publikasi

Latar Belakang Adopsi berbagai instrumen HAM internasional (seperti DUHAM, ICCPR, ICESCR, dan berbagai konvensi HAM internasional lainnya) melahirkan kewajiban yuridis bagi pemerintah Indonesia untuk mengupayakan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM bagi setiap warga negaranya. Dalam lingkup nasional, kewajiban pemajuan HAM telah terejawantahkan secara eksplisit tidak hanya dalam konstitusi, namun juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tidak hanya dalam tataran regulasi, komitmen ... Read More »

Buku ini merupakan hasil penelitian kolaboratif SETARA Institute bersama dengan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB JAI) dan Yayasan Satu Keadilan (YSK) mengenai pemenuhan hak-hak Konstitusional kelompok minoritas, dalam hal ini Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). JAI menjadi contoh nyata warga negara yang hak-hak Konstitusionalnya seringkali tidak terpenuhi oleh negara, baik dari segi pelaksanaan ibadah, pembangunan rumah ibadah, administrasi, dan pelayanan ... Read More »

Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2021 merupakan hasil pengukuran yang dilakukan SETARA Institute untuk mempromosikan praktik-praktik toleransi terbaik kota-kota di Indonesia. Indeks Kota Toleran 2021 merupakan laporan kelima SETARA Institute sejak tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020. IKT ditujukan untuk memberikan baseline dan status kinerja pemerintah kota dalam mengelola kerukunan, toleransi, wawasan kebangsaan dan inklusi sosial. Baseline ini akan menjadi ... Read More »

Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) Tahun 2021 adalah laporan tahunan ke-15 sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2007. Laporan KBB SETARA Institute mencakup kumpulan data KBB dan analisis dari beberapa fenomena KBB menonjol di tahun bersangkutan. SETARA Institute mengangkat tema “Mengatasi Intoleransi, Merangkul Keberagaman” untuk laporan tahun 2021. Hal ini didasarkan pada tren penyeragaman di masyarakat yang semakin memperkuat intoleransi. Sesuatu ... Read More »

Kata Pengantar Dua dekade pascareformasi, telah memunculkan perubahan-perubahan substantif dalam internal TNI dan hubungan sosial kemasyarakatannya. Dalam konteks internal TNI misalnya telah dilakukan penghapusan Dwi Fungsi ABRI, hak politik prajurit, pembatasan jabatan sipil, dan penghapusan fraksi ABRI di Parlemen. Sementara pada aspek sosial kemasyarakatan, tidak ada lagi pengekangan kebebasan sipil yang biasa dilakukan aparat militer ketika Orde Baru.  Istilah Reformasi ... Read More »