Publikasi

Policy Brief Polri_250307_163954 Read More »

Menjaga momentum capaian kinerja penanggulangan terorisme, baik yang dilakukan oleh Densus 88 Polri maupun oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), SETARA Institute menaruh perhatian pada kinerja dan capaian adopsi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegehan Ekstremisme Berbasis Kekerasan, yang merupakan mandat dari Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021. Regulasi yang berisikan 135 aksi ini merupakan manifestasi komitmen negara untuk menangani pemacu ... Read More »

Pengantar SETARA Institute adalah organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang menaruh perhatian pada pemajuan kondisi HAM dan penghausan atau pengurangan diskriminasi dan intoleransi atas dasar agama, etnis, suku, warna kulit, gender, dan strata sosial lainnya di Indonesia. SETARA Institute percaya bahwa suatu masyarakat yang demokratis akan mengalami kemajuan apabila tumbuh sikap saling pengertian, penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman, sehinga SETARA ... Read More »

Kata Pengantar Para pembaca yang budiman, SETARA Institute adalah organisasi perkumpulan yang didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat setara, plural, dan bermartabat. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Perhimpunan melakukan promosi, kajian, dan pendidikan publik terkait dengan pluralisme, kebebasan beragama berkeyakinan, inklusi sosial, demokrasi, hak asasi manusia, rule of law dan perdamaian. Salah satu bentuk inisiatif SETARA Institute berkaitan dengan tujuan ... Read More »

Kata Pengantar Para pembaca yang Budiman, SETARA Institute adalah organisasi perkumpulan yang didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat setara, plural dan bermartabat. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, perhimpunan melakukan promosi, kajian, dan pendidikan publik terkait dengan pluralisme, kemanusiaan, demokrasi, hak asasi manusia, rule of law dan perdamaian. SETARA Institute sejak awal meletakkan isu Reformasi Sektor Keamanan dan Keamanan Insani (human ... Read More »

Kata Pengantar Business and Human Rights Policy (BHRP) adalah kajian kebijakan yang disusun oleh SETARA Institute dan SustainableInclusive Governance Initiative (SIGI), yang menyajikan kajiankajian mutakhir dan dibutuhkan bagi pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat sipil dalam rangka memperkuat ekosistem kepatuhan prinsip United Nations Guiding Principles (UNGPs) on Business and Human Rights dan berbagai kebijakan global dan nasional turunannya. Pada Edisi 25 ... Read More »

Untuk mengakselerasi agenda organisasi pada promosi bisnis dan HAM, SETARA Institute membentuk Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI), unit khusus yang berfokus pada promosi tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan dengan meletakkan United Nations Guiding Principle’s (UNGPs) on Business and Human RIghts dan sustainability policy sebagai kerangka kerja utama. SIGI, selanjutnya memberikan layanan pemajuan bisnis dan HAM dan sustainability pada sektor public dan ... Read More »

Indeks HAM adalah studi pengukuran kinerja negara, sebagai pemangku kewajiban (duty bearer). dalam perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Disusun dengan mengacu pada rumpun-rumpun hak yang terdapat dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya dengan menetapkan 6 indikator pada variabel hak sipil dan politik dan 5 indikator pada variabel hak ekonomi, ... Read More »

Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2022 merupakan hasil pengukuran yang dilakukan SETARA Institute untuk mempromosikan praktik-praktik baik toleransi kota-kota di Indonesia. Indeks Kota Toleran 2022 merupakan publikasi keenam SETARA Institute sejak dipublikasikan pertama kali pada tahun 2015. IKT bertujuan untuk menyajikakan data tentang indeks kinerja setiap elemen kota, baik pemerintah kota maupun elemen masyarakat, dalam mengelola kerukunan, toleransi, wawasan kebangsaan ... Read More »

Latar Belakang Adopsi berbagai instrumen HAM internasional (seperti DUHAM, ICCPR, ICESCR, dan berbagai konvensi HAM internasional lainnya) melahirkan kewajiban yuridis bagi pemerintah Indonesia untuk mengupayakan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM bagi setiap warga negaranya. Dalam lingkup nasional, kewajiban pemajuan HAM telah terejawantahkan secara eksplisit tidak hanya dalam konstitusi, namun juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tidak hanya dalam tataran regulasi, komitmen ... Read More »

Buku ini merupakan hasil penelitian kolaboratif SETARA Institute bersama dengan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB JAI) dan Yayasan Satu Keadilan (YSK) mengenai pemenuhan hak-hak Konstitusional kelompok minoritas, dalam hal ini Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). JAI menjadi contoh nyata warga negara yang hak-hak Konstitusionalnya seringkali tidak terpenuhi oleh negara, baik dari segi pelaksanaan ibadah, pembangunan rumah ibadah, administrasi, dan pelayanan ... Read More »