Press Release

KEMUNDURAN DEMOKRASI, KEBEBASAN BEREKSPRESI BERUJUNG KRIMINALISASI

Ilustrasi Pembungkaman. (Foto: www.industry.co.id)

Siaran Pers SETARA Institute, 23 September 2021 Beberapa peristiwa sepanjang bulan September ini setidaknya telah merefleksikan bagaimana para pejabat alergi terhadap kritik dari warga negara. Diawali dengan kasus pelaporan dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) oleh Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, pada 10 September terkait dugaan keterlibatan Moeldoko dalam perburuan rente terkait polemik ivermectin yang dinyatakan dalam rilis hasil riset ... Read More »

STOP KEKERASAN DAN LINDUNGI OBYEK SIPIL SERTA PENDUDUK SIPIL DI PAPUA

Ilustrasi kekerasan di Papua. (Gambar: Media Indonesia)

Pernyataan Pers SETARA INSTITUTE Serangan kelompok bersenjata TPN OPM ke sejumlah sarana pelayanan publik hingga kemudian berakibat hilang nyawa dari para pekerja di sektor tersebut harus dikecam dan tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang manapun. Pertikaian senjata antara TPN OPM dengan aparat penegak hukum Indonesia memang masih debatable apakah masuk dalam kategori hukum humaniter internasional, tapi ini bukan berarti pihak-pihak ... Read More »

PERKEMBANGAN KASUS KEKERASAN ATAS JAI SINTANG: SURAT EDARAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT BERMASALAH

Foto: dok.istimewa

Siaran Pers SETARA Institute, 19 November 2020 Pada tanggal 17 September 2021, Gubernur Kalimantan Barat menerbitkan surat edaran nomor 450/3278/BKBP-D1 yang kembali merujuk ke Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Mendagri tahun 2008 agar pengikut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok agama Islam, serta masyarakat agar tidak bertindak melawan hukum terhadap pengikut ... Read More »

Dikriminalisasi PTPN V dan Polres Kampar, PETANI KOPSA M DALAM STATUS PERLINDUNGAN LPSK

Keterangangan Gambar: Perwakilan 997 Petani Kopsa M selesai menyampaikan pengaduan ke LPSK, Jakarta (14/9/2021).

SIARAN PERS Kriminalisasi 2 petani yang tergabung dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) atas laporan PTPN V dan proses tidak prosedural Polres Kampar, menunjukkan bahwa cara-cara lama perusahaan BUMN berkolaborasi dengan penegak hukum belum berubah. Praktik ini seharusnya menjadi masa lalu. Tetapi faktanya di lapangan masih banyak terjadi. Klaim bahwa PTPN V compliance dengan standar sustainability policy dan standar ... Read More »

BUPATI KAMPAR WAJIB TOLAK IZIN PERKEBUNAN PT LANGGAM HARMUNI

Foto: Dok. Istimewa

Siaran Pers Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute Jakarta, 13 September 2021 Jadi Barang Bukti Tindak Pidana BUPATI KAMPAR WAJIB TOLAK IZIN PERKEBUNAN PT LANGGAM HARMUNI Salah satu cara PTPN V dan PT Langgam Harmuni melumpuhkan perjuangan 997 petani Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M), yang saat ini sedang memperjuangkan hak-haknya melalui pelaporan kepada Satgas Mafia Tanah Bareskrim Polri dan laporan ... Read More »