Area Riset

Tahun 2016 merupakan tahun ke-10 SETARA Institute melakukan riset dan pemantauan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) di Indonesia. Mulai tahun ini dan ke depan, SETARA Institute memberikan perhatian khusus terhadap minoritas keagamaan di samping kondisi KBB secara makro. Hal itu dilatarbelakangi paling tidak beberapa faktor berikut ini. Pertama, secara konseptual bahwa demokrasi adalah sistem tata kelola kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintahan ... Read More »

Laporan tentang Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia disusun untuk memperkuat gagasan pemerintahan Joko Widodo-M. Jusuf Kalla, yang secara normatif telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan akuntabilitas penyidikan pada institusi kepolisian dan pembaruan tata kelola lembaga pemasyarakatan (Nawacita JokowiJK, 2014), khususnya terkait situasi overcrowded pada lembaga pemasyarakatan. Sejauh ini institusi kepolisian berencana menerapkan manajemen penyidikan berbasis teknologi informasi. ... Read More »

Untuk ketujuh kalinya, SETARA Institute merilis Indeks Kinerja HAM (IKH), sebagai bagian dari peringatan Hari HAM yang dirayakan setiap 10 Desember. Dalam konteks nasional, momentum ini bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengingatkan pemerintah selaku pemegang kewajiban (duty bearer) untuk menghormati, memajukan, dan memenuhi hak asasi manusia di Indonesia. Adapun tujuan survey persepsi ini adalah: Memberikan gambaran berdasarkan persepsi ahli tentang ... Read More »

SETARA Institute, Jakarta 24 Mei 2016 A. Latar Belakang Sektor pendidikan dianggap sebagai masalah utama dalam pengembangan masyarakat yang toleran. Akenson (2004) berpandangan bahwa sistem pendidikan merupakan salah satu struktur institusi utama yang melanggengkan intoleransi sektarian. Melalui sektor pendidikan inilah toleransi dan intoleransi direproduksi sebagai sebuah siklus ilmu pengetahuan dan menjadi konstruksi sosial berkelanjutan. Sektor pendidikan menjadi semakin rentan ketika ... Read More »

Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2015 ini dalam bentuk resume telah dirilis pada 18 Januari 2016 lalu dan baru diterbitkan secara lengkap pada Maret 2016. Penerbitan laporan dalam bentuk hard copy ini merupakan bagian dari rutinitas publikasi SETARA Institute yang terbit setiap tahun. Sebagai laporan ke-9 dan laporan di awal masa jabatan Presiden Joko Widodo yang baru berusia 15 bulan kepemimpinannya, laporan ini ... Read More »

Peristiwa 14 Januari 2016 telah menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Perppu No 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebut UU Terorisme), setelah sebelumnya pemerintah selalu gagal melakukan perubahan UU Terorisme tersebut. Secara normatif, UU Terorisme memang kurang memadai dan belum menjangkau perkembangan mutakhir strategi dan modus serangan terorisme. ... Read More »

Read More »

BAHAN BACAAN INDEKS HAM 2015 A. Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Dari semenjak Pasca 1998, proses penegakkan Hak asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia berlanjut. Tapi sampai sekarang penuntasan Pelanggaran HAM masa lalu masih stagnan. Tidak ada komitmen dan Political Will yang jelas dari Pemerintah Pusat untuk benar-benar menuntaskan kasus pelanggaran HAM Masa Lalu. Menurut analisa SETARA institute, Beberapa ... Read More »

Latar Belakang Pemilihan umum, termasuk pemilihan umum kepala daerah/Pemilukada merupakan arena demokratis yang paling legitimate untuk mengkonversi kedaulatan rakyat menjadi otoritas-otoritas politik dan ketatapemerintahan oleh institusi-institusi negara demokratis. Dengan demikian, kualitas dan kedalaman demokrasi sebuah negara ditentukan oleh legalitas dan integritas pemilunya. Sengketa Pemilu (electoral dispute) adalah sesuatu yang tidak mungkin dielakkan dari sebuah pemilu negara demokratis, maka sistem peradilan ... Read More »

Konferensi Pers SETARA Institute Temuan Pokok Riset tentang Pemetaan Implikasi Politik Eksekusi Mati pada Hubungan Internasional Indonesia Jakarta, 25 April 2015-04-25 Sejak second optional protocol dalam ICCPR tentang penghapusan hukuman mati diaplikasikan pada 1991, penghapusan hukuman mati menjadi standar norma internasional yang mengarus-utama (mainstream). SETARA Institute menemukan bahwa selama sekitar 25 tahun terahir, jumlah negara yang melaksanakan eksekusi hukuman mati ... Read More »

Dalam rangka memotret kondisi toleransi di dunia pendidikan, SETARA Institute menyelenggarakan survei terhadap siswa-siswi SMU di Jakarta dan Bandung. Survei ini ditujukan untuk memperoleh pemetaan yang jelas dan valid bagi penyusunan intervensi pendidikan toleransi di sekolah-sekolah. Jakarta dan Bandung dipilih sebagai area studi ini atas dasar bahwa Jakarta adalah barometer kota di Indonesia dan Bandung adalah wilayah dengan tingkat intoleransi ... Read More »