Press Release

SETARA Institute,  Jakarta, 26 Januari 2017 Ade Armando ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan penyebaran informasi elektronik yang dianggap menyebarkan permusuhan atas dasar SARA. Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menetapkan status tersangka karena Ade dianggap melanggar Pasal 28(2) UU 11/2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Pentersangkaan atas Ade merupakan bentuk pemasungan kebebasan berpikir. Apa yang disampaikannya merupakan ekspresi pikiran ... Read More »

Kontroversi kericuhan antara Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dan Front Pembela Islam (FPI) di Bandung (12/1) berbuntut kritik dan desakan pencopotan terhadap Kapolda Jabar Irjen Pol. Anton Charliyan yang juga menjadi pembina organisasi GMBI tersebut. Perlu ditegaskan bahwa pemeriksaan atas Rizieq Shihab yang menjadi pemicu kericuhan itu adalah proses hukum biasa yang semestinya tidak perlu melibatkan massa. Baik massa pendukung ... Read More »

Setara Institute, Jakarta, 15 Desember 2016 Aksi-aksi intoleran dan kian mengarah kepada terorisme terhadap sesama warga bangsa kian mengusik ketentraman dan keamanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Ketidaknetralan dan inkonsistensi dari aparatur sejak dari tingkat daerah sampai tingkat pusat dalam membangun tata kelola keberagaman disinyalir yang dipicu oleh merajalelanya kelompok intoleran, semakin menunjukkan betapa tidak ramah dan intolerannya banyak kelompok ... Read More »

Jakarta, 28 November 2016 Seruan bersama tokoh dan elemen masyarakat sipil merupakan langkah bersama untuk membangun suasana yang kondusif, memperteguh kebhinnekaan, mengingatkan semua pihak untuk berkomitmen pada Pancasila dan UUD Negara RI 1945 sebagai landasan idiil dan landasan konstitusional penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seruan bersama ini adalah bentuk kepedulian para tokoh dan elemen sipil atas gejala melemahnya kualitas demokrasi ... Read More »

Tekanan kekerasan di dalam negeri Myanmar yang berkelanjutan, bukan hanya merupakan krisis politik dan keamanan dalam negeri, tetapi merupakan isu kemanusiaan yang menuntut keterlibatan banyak pihak. Indikasi genosida atas etnis Rohingnya telah berlangsung sejak lama tetapi dunia internasional tidak berbuat cukup untuk mengatasi krisis kemanusiaan tersebut. Sebagai sesama anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Pemerintah Indonesia tidak cukup hanya bertindak ... Read More »

Jakarta, 1 November 2016 Pada 15 Februari 2017 Pilkada serentak akan digelar di 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Pilkada adalah proses suksesi dan sirkulasi kepemimpinan, serta ikhtiar mencari pemimpin terbaik untuk mengabdi pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Sebagai sebuah proses demokrasi, Pilkada sejatinya adalah proses politik biasa yang tidak mencemaskan warga. Pilkada seperti proses politik lainnya, sedapat mungkin ... Read More »

Mantan Presiden SBY telah angkat bicara mengenai keberadaan 6 dokumen asli laporan TPF Munir, meski tidak menjawab teka-teki dimana sebenarnya keberadaan dokumen tersebut. Hanya SBY menjanjikan akan menyerahkan copy salinan laporan tersebut ke pemerintah sembari mendesak agar Presiden Jokowi menuntaskan perkara pembunuhan aktivis HAM Munir, sesuatu yang tidak diselesaikannya ketika masih menjabat sebagai Presiden. Ibarat permainan sepak bola, kini bola ... Read More »

Catatan evaluasi 2 tahun kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada bidang hukum dan hak asasi manusia merupakan ringkasan pembacaan yang dilakukan oleh Tim Peneliti Hukum dan Konstitusi SETARA Institute terhadap seluruh janji, komitmen, dan rencana yang tertuang dalam Nawacita Jokowi-JK, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan realisasi capaian dua tahun dari institusi-institusi bidang hukum yang berada di bawah kendali kekuasaan ... Read More »

Pendahuluan Pada 20 Oktober 2016, pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla secara simbolik telah menunjukkan kepedulian pada penanganan persoalan Papua. Jokowi bahkan berjanji untuk minimal 3 kali dalam setahun untuk berkunjung ke Papua. Aksi simbolik ini, merupakan modal dasar bagi tumbuhnya kepercayaan warga Papua atas segala inisiatif penanganan Papua dalam berbagai aspek. Namun demikian, prinsip affirmative action yang menjadi ... Read More »

Jakarta, 12/10/2016 Larangan penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam berbagai hajatan politik di Indonesia merupakan cara dan bentuk berpolitik secara berkualitas dan alat mitigasi bagi perpecahan masyarakat yang beragam dan sudah diikat dengan Pancasila. Bentuk kampanye SARA adalah menggunakan isu SARA sebagai cara untuk menghimpun dukungan politik atau menundukkan lawan politik dalam sebuah kontestasi. Apa yang disampaikan ... Read More »

Percobaan bom bunuh diri di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep, Jalan Mansyur Medan, Sumatera Utara pada hari Minggu 28 Agustus 2016 oleh IAH patut mendapat perhatian dari berbagai pihak. Meski diduga tidak berdiri sendiri, kecenderungan remaja untuk terlibat dalam pemboman maupun tindakan intoleran dan radikal lainnya harus diwaspadai. IAH memang tidak berafiliasi kepada organisasi tertentu seperti ISIS maupun sejenisnya. Tapi ... Read More »