Press Release

Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri No. 93 Tahun 2016, Kep-043/A/JA/02/2016 dan No. 223-865 Tahun 2016 terkait Gafatar merupakan bentuk pelembagaan diskriminasi terhadap warga negara yang pernah mengikuti Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Pelembagaan diskriminasi adalah pembakuan pembedaan terhadap warga negara karena memiliki perbedaan tertentu yang dilakukan oleh negara yang dituangkan dalam bentuk produk hukum atau ... Read More »

SETARA Institute, 15 Maret 2016 Laporan ini merupakan ringkasan dari laporan utuh yang disusun Setara Institute dalam rangka mendorong pemajuan demokrasi konstitusional di Indonesia melalui praktik peradilan pilkada yang berintegritas dan mampu memberikan keadilan elektoral. Laporan bersumber dari hasil pemantauan Setara Institute terhadap peradilan pilkada serentak I tahun 2015 yang diikuti 259 kab/kota dan 9 provinsi. Laporan ini secara khusus menjawab ... Read More »

Setara Institute, 14/3/2016 Kematian Siyono, terduga teoris dari Klaten Jawa Tengah, pada 11/3 lalu menimbulkan kontroversi, khususnya terkait penyebab kematian yang bersangkutan. Penjelasan Mabes Polri dianggap tidak logis dan terkesan mengada-ada. Semestinya penjelasan Polri didukung oleh suatu proses otopsi ilmiah yang kredibel, sehingga tidak menimbulkan keraguan publik. Kasus Siyono inilah yang oleh Setara Institute disebut dengan istilah akuntabilitas pemberantasan terorisme. ... Read More »

Peristiwa 14 Januari 2016 telah menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Perppu No 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebut UU Terorisme), setelah sebelumnya pemerintah selalu gagal melakukan perubahan UU Terorisme tersebut. Secara normatif, UU Terorisme memang kurang memadai dan belum menjangkau perkembangan mutakhir strategi dan modus serangan terorisme. ... Read More »

Jakarta, 1/3/2016 SETARA Institute sangat menyayangkan sikap Pemerintah akhir-akhir ini yang terus mendiskriminasi kelompok minoritas LGBT (Lesbian, Gay, Bisex, Transgender). Jika memang ada kelompok yang tidak sepakat dengan eksistensi LGBT, Pemerintah harusnya bersikap untuk melindungi hak kelompok LGBT karena di depan hukum kelompok ini mempunyai hak yang sama seperti warga negara yang lain. Selama ini LGBT distigma selalu mempromosikan hal-hal ... Read More »

Jakarta, 20/1/2016 Amuk massa dan pembakaran pemukiman pengikut Gafatar di Mempawah, Kalimantan Barat merupakan dampak dari pernyataan pejoratif, stereotip, dan kebencian yang menganggap Gafatar adalah aliran sesat. Selain dibangun atas dasar persepsi dan pernyataan ketidaksetujuan secara terbuka, pernyataan sesat juga kemudian diikuti dengan penindakan-penindakan oleh beberapa pemerintah daerah. Penyesatan tanpa proses pemeriksaan yang fair dan akuntabel yang dilakukan oleh Majelis ... Read More »

Janji Jokowi yang tertuang dalam Nawacita dan RPJMN 2015-2019 terkait pemajuan kebebasan beragama/berkeyakinan, belum menunjukkan bukti kinerja yang memuaskan. Selain gagasan dalam Nawacita itu gagal diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 juga gagal diterjemahkan oleh menteri-menteri Kabinet Kerja. Janji perubahan dan politik harapan (politic of hope) telah dinyatakan oleh Jokowi kepada publik melalui Nawa Cita, bertolak belakang ... Read More »

Jakarta, 4 Januari 2016 1. Secara normatif, ketentuan dalam Pasal 158 UU 8/2015 tentang Perubahan atas UU 1/2015 tentang Penepatan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) PMK No. 1/ 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dipastikan tidak akan mampu memberikan keadilan elektoral ... Read More »

Tentang Laporan Laporan Studi Kualitatif bertajuk Reshuffle Kabinet II: Kinerja Kabinet Kerja, merupakan laporan studi SETARA Institute yang ditujukan untuk memberikan gambaran kualitatif terhadap kinerja menteri-menteri yang telah 1 tahun bekerja. Gambaran kualitatif ini ditujukan pula untuk menggenapi laporan-laporan survey yang disusun berdasarkan pendekatan kauntitatif oleh lembaga-lembaga survey, baik yang menggunakan pendekatan survey persepsi publik maupun pendekatan rating liputan media. ... Read More »

Setara Institute, 11 November 2015 Walikota Bogor, Bima Arya, yang semula diharap membawa perubahan di Kota Bogor terkait isu intoleransi, menjelang 44 hari perayaan Natal 2015 yang menjadi hari raya besar umat Kristiani ternyata memperlihatkan pembangkangan melawan hukum terhadap putusan Mahkamah Agung dan Ombudsman RI terkait pendirian gereja GKI di Taman Yasmin. Bima Arya, tidak beda dengan pendahulunya Diani Budiarto, ... Read More »

Setara Institute, 3 November 2015 Surat Edaran (SE) No. 6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) merupakan kemajuan signifikan dari upaya Polri untuk menangani kasus-kasus penyebaran kebencian atas dasar etnisitas, baik suku, agama, ras, gender, dan orientasi seksual. Dengan cakupan kebencian atas dasar banyak hal, aparat kepolisian di daerah diharapkan dapat memanfaatkan edaran ini sebagai sikap institusional Polri dalam menangani ... Read More »