Press Release

HENTIKAN KRIMINALISASI DAN JAMIN RUANG-RUANG DEMOKRASI

Ilustrasi Pembungkaman. (Foto: www.industry.co.id)

Siara Pers SETARA Institute, 18 Januari 2022 Pagi tadi (18/01/2022), Fatia Maulidiyanti (Koordinator KontraS) dan Haris Azhar (Direktur Lokataru) dijemput paksa oleh pihak Kepolisian di kediaman masing-masing untuk dilakukan pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya. Pemeriksaan ini berkaitan dengan laporan yang dilayangkan Luhut B. Panjaitan terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti atas diskusi hasil riset dalam konten Youtube yang mengungkapkan dugaan keterlibatan ... Read More »

SP3 PEMBONGKARAN MASJID MIFTAHUL HUDA PEMKAB SINTANG MENAMBAH DUKA KORBAN

Konferensi Pers TIM Advokasi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan JAI di SETARA Institute. (Dari kiri ke kanan, Syera Anggreini Buntara (Peneliti Kebebasan Beragama/Berkeyakinan), Fitria Sumarni (Ketua Komite Hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)), Muhammad Subhi (Direktur Eksekutif Inklusif), Halili Hasan (Direktur Riset SETARA Institute).

Rilis Pers Tim Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Vonis ringan Majelis Hakim PN Pontianak yang menjatuhkan vonis 4 bulan 15 hari untuk 21 pelaku pengrusakan Masjid Miftahul Huda milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Bale Harapan, Sintang, Kalimantan Barat pada 06 Januari 2022 yang lalu, yang didahului dengan rentetan proses sidang yang janggal dan malah mengadili keyakinan Ahmadiyah ketimbang ... Read More »

PERADILAN KASUS JAI SINTANG: HAKIM DAN JAKSA TIDAK PROFESIONAL, PENEGAKAN HUKUM TIDAK ADIL

Foto: dok.istimewa

Siaran Pers SETARA Institute, 13 Januari 2022 Hari ini (13/01), PN Pontianak Kalimantan Barat membacakan putusan kedua untuk kasus perusakan Masjid Miftahul Huda yang dibangun oleh komunitas muslim Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dengan 1 terpidana. Pada hari Kamis pekan sebelumnya (06/01), Majelis Hakim juga sudah menjatuhkan vonis untuk 21 terpidana. Ke-22 terpidana dijerat ... Read More »

PENCABUTAN IUP DAN HGU: LANGKAH SUMIR PEMBENAHAN TATA KELOLA IZIN PERTAMBANGAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Ilustrasi pertambangan. (Foto: Pixabay)

Siaran Pers SETARA Institute Kamis, 06 Januari 2022 Presiden Jokowi mengumumkan pemerintah mencabut 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batu bara pada hari ini, Kamis (06/01/2022). Kemudian, pemerintah juga mencabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare. Selain itu, sebanyak 34,448 hektare Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan juga dicabut. Dari luasan tersebut, sebanyak 25.128 hektar adalah ... Read More »

AKHIR TAHUN 2021: MOMENTUM EVALUASI INTERNAL KINERJA POLRI

Ilustrasi. Foto: CNN Indonesia

Siaran Pers SETARA Institute, 29/12/2021 Di penghujung tahun 2021, pelbagai persoalan yang menyangkut institusi dan/atau angggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) muncul dan mendapat sorotan serius dari masyarakat luas. Sorotan tersebut menjadi semacam letupan publik atas kasus-kasus yang mencerminkan tidak maksimalnya kinerja anggota Polri, seperti kasus anggota kepolisian yang menolak laporan seorang korban perampokan di Pulogadung Jakarta Timur, anggota polisi yang ... Read More »

GANGGUAN IBADAH NATAL GPI TULANG BAWANG, LAMPUNG: MENAG HARUS SEGERA PERMUDAH SYARAT IMB RUMAH IBADAH

Ilustrasi penolakan. (Gambar: geralt/Pixabay)

SIARAN PERS SETARA Institute, 27 Desember 2021 Di tengah sukacita merayakan Natal, umat Kristiani di beberapa daerah masih mengalami persekusi yang mengusik kesyahduan Natal. Salah satu contoh terkini adalah penggerudukan ibadah Natal Gereja Pentakosta Indonesia (GPI) di Tulang Bawang, Lampung. Dalam video-video yang diunggah di Facebook “GPI Banjar Agung Tulang Bawang – Lampung”, terlihat kelompok intoleran merusuh ketika ibadah Natal ... Read More »

SURAT IMBAUAN KEWAJIBAN BERJILBAB: FALLACY PKK TIM PENGGERAK KOTA SALATIGA DALAM MENYIKAPI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Surat imbauan Tim Penggerak PKK Kota Salatiga. Foto: detik.com

Siaran Pers SETARA Institute, 22 Desember 2021 PKK Tim Penggerak Kota Salatiga gagal dalam memahami secara komprehensif perihal isu kekerasan seksual terhadap perempuan. Hal ini nampak dari adanya Surat Imbauan PKK Tim Penggerak Kota Salatiga No. 504/Skr/PKK Kota/XII/2021 tertanggal 20 Desember 2021 Perihal Himbauan yang bersifat wajib berkaitan dengan 3 poin yaitu: 1) apabila di dalam rumah, tetap mengenakan pakaian ... Read More »

GAGAL MASUK RAPAT PARIPURNA, DPR BERI HARAPAN PALSU ATAS PENGESAHAN RUU TPKS

Gambar: Pixabay

Siaran Pers SETARA Institute, 17 Desember 2021 Regresifitas pemerintah dalam proses legislasi kembali nampak ketika pada hari Kamis, 16 Desember 2021, DPR urungkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) untuk diteruskan dalam Rapat Paripurna. Atas hal tersebut, SETARA Institute menyatakan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, SETARA Institute menyayangkan ketidakpekaan pemerintah dalam menyikapi maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini. ... Read More »

KANWIL KEMENAG SULSEL TUNDUK PADA KELOMPOK INTOLERAN, MENTERI AGAMA MESTI MEMBERIKAN TEGURAN KERAS

Ilustrasi penolakan. (Gambar: geralt/Pixabay)

Siaran Pers SETARA Institute, 16 Desember 2021 Pada 15 Desember 2021, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan mencabut Surat No B-9379/Kw.21.1/IIM.00/12/2021 tertanggal 14 Desember 2021 terkait imbauan pemasangan spanduk ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan; Kepala MI, MTs, dan MA Se-Sulawesi Selatan; dan Kepala KUA Kecamatan se-Sulawesi Selatan. Pencabutan ... Read More »

INDEKS KINERJA HAM 2021

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "Jokowi Dikritik karena Perpres RANHAM Tak Singgung Kasus HAM Berat" , https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/60d2dc5521daf/jokowi-dikritik-karena-perpres-ranham-tak-singgung-kasus-ham-berat
Penulis: Rizky Alika
Editor: Ameidyo Daud Nasution/katadata.co.id

Menata Langkah Kemajuan HAM di Tahun Kedua Ringkasan Eksekutif Indeks Kinerja HAM Tahun 2021 Jakarta, 10 Desember 2021 Latar Belakang Adopsi berbagai instrumen HAM internasional (seperti DUHAM, ICCPR, ICESCR, dan berbagai konvensi HAM internasional lainnya) melahirkan kewajiban yuridis bagi pemerintah Indonesia untuk mengupayakan perlindungan, penghormatan dan pemajuan HAM bagi setiap warga negaranya. Dalam lingkup nasional, jaminan pemenuhan dan perlindungan HAM ... Read More »

KAJI ULANG PBM 2 MENTERI TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH

Ilustrasi tempat ibadah. (Pixabay/mohamed_hassan)

Siaran Pers SETARA Institute, 2 Desember 2021 Spanduk penolakan pembangunan Gereja HKBP terpasang di berbagai lokasi di Kota Bekasi. Penolakan pendirian tempat ibadah masih menjadi isu pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan yang menonjol. Di tahun 2020, penolakan mendirikan tempat ibadah menempati posisi top 3 sebagai isu pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dengan 17 kasus, setelah intoleransi (62 kasus) dan pelaporan penodaan agama (32 kasus). ... Read More »