Press Release

Pembubaran kegiatan Komunitas Perpustakaan Jalanan di Kota Bandung, Sabtu (20/8) oleh anggota yang diduga berasal dari Kodam III Siliwangi, merupakan tindakan di luar batas kewenangan TNI. Kegiatan promosi gemar membaca yang seharusnya didukung oleh semua pihak, ternyata harus berhadapan dengan arogansi dan dugaan kekerasan aparat TNI. Pangdam III Siliwangi harus memeriksa anggotanya untuk dimintai pertanggungjawaban sekaligus memerintahkan tidak boleh terulangnya ... Read More »

Rencana Polres Tanjungbalai mempidanakan Meliana, yang memprotes suara adzan, adalah kekeliruan penegakan hukum. Selain UU No. 1/PNPS/1965 merupakan produk hukum diskriminatif, penerapan ketentuan penodaan agama pada Meliana juga tidak berdasar. Polri sudah berada di jalan yang tepat dengan menangkap pihak-pihak yang melakukan kekerasan dalam bentuk pembakaran tempat ibadah. Mempidanakan Meliana justru hanya akan menunjukkan ketegangan antaragama. Berbeda dengan menetapkan tersangka ... Read More »

SETARA Institute, 29Juli 2016 SETARA Institute adalah organisasi hak asasi manusia yang menaruh perhatian pada pemajuan kondisi hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu elemen hak yang diperjuangkan adalah hak untuk bebas beragama/ berkeyakinan bagi warga negara. Kebebasan beragama/ berkeyakinan adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Konstitusi RI dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Laporan pemantauan kondisi kebebasan beragama/ ... Read More »

International People Tribunal (IPT) atas peristiwa pelanggaran HAM 1965 merupakan forum masyarakat sipil internasional yang coba mengungkap fakta peristiwa yang berbasis pada pengetahuan dan data masyarakat. Pada 10-13 November 2015 di Den Hag, IPT 65 menggelar sidang ‘bayangan’ dengan dakwaan Tragedi berdarah 1965. Meskipun tidak mengikat secara hukum, sidang tersebut menyita perhatian publik dan memperluas dukungan internasional agar pemerintah Indonesia ... Read More »

Siaran Pers, 24 Juni 2016 Wacana pemerintah untuk membuat holding company BUMN perumahan patut diapresiasi sebagai langkah memenuhi persediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. BUMN yang ditargetkan terbentuk pada Juli 2016 tersebut akan menjadi penggerak dan pendorong pebisnis properti agar melirik pasar rumah sederhana dan menengah. Selama ini para pengembang swasta besar dominan bergerak di sektor hunian mewah karena laba ... Read More »

Selasa, 14 Juni 2016 Kebakaran hutan tak henti-hentinya terus terjadi di Indonesia meski telah mendapat sorotan yang masif. Kali ini kebakaran hutan terjadi di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau menghanguskan belasan hektar hutan. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Satgas Udara Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut), kebakaran diduga sengaja dilakukan karena terjadi dilahan basah dan memperhitungkan arah angin agar api cepat ... Read More »

Siaran Pers Setara Institute, Jakarta 13 Juni 2016 Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Kemendagri telah membatalkan 3.143 peraturan daerah yang bermasalah. Pembatalan ini memecahkan rekor praktik pembatalan perda yang sejak diberlakukannya otonomi daerah terus berlangsung. Sebelumnya dari tahun 2002-2009 sebanyak 2.246 perda dibatalkan. Berikutnya pada 2010-2014 sebanyak 1.501 perda dibatalkan. Dan pada November 2015-Mei 2015 sebanyak 139 perda dibatalkan. Jika ... Read More »

SETARA Institute, Jakarta 24 Mei 2016 SETARA Institute sebagai salah satu organisasi yang memiliki mandat menghormati, memajukan, dan membela pluralisme dan hak asasi manusia sejak 3 tahun terakhir memberikan perhatian pada kondisi toleransi di sektor pendidikan. Sejalan dengan berbagai gambaran di atas, Setara Institute membidik pelajar pada Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berada pada fase early adolescent, middle adolescent dan ... Read More »

Komentar Pers, Muhamad Raziv Barokah, Peneliti Bisnis dan HAM Setara Institute, 3 April 2016: (1) Penyataan gubernur Basuki Tjahaja Purnama (ahok) yang tidak akan mencabut izin APLN meski terjadi suap yang dilakukan presiden direkturnya kepada ketua komisi D DPRD sanusi merupakan bentuk pemerintah tidak responsif terhadap antisipasi perlindungan HAM yang timbul karena ulah oknum perusahaan. (2) Kasus suap yang dilakukan presiden ... Read More »

Komentar Pers, M. Raziv Barokah, Peneliti Bisnis dan HAM Setara Institute, 31 Maret 2016 : (1) Respons emosional yang ditunjukkan oleh salah satu pengusaha sawit asal Aceh, Asmar Arsyad dan Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo atas temuan Leonardo DiCaprio artis dan duta PBB untuk perubahan iklim, merupakan tindakan keliru dan kontraproduktif dengan agenda pembangunan Jokowi yang sedang fokus ... Read More »

Jakarta, 29 Maret 2016 Terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) semula membawa harapan bagi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, karena Jokowi berjanji akan mengungkap dengan adil peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Harapan tersebut semakin menguat ketika Menkopolhukam dan Jaksa Agung mengambil prakarsa untuk memulai membangun mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Tetapi, prakarsa itu menyimpang dari niat Jokowi yang tertuang ... Read More »