Press Release

Tamasya Al Maidah dalam bentuk pengerahan massa ke TPS di seluruh DKI Jakarta adalah teror dan intimidasi politik yg akan mempengaruhi pilihan warga yang bebas, jujur, dan adil. Sekalipun partisipasi pengawasan atas pelaksanaaan pilkada dijamin UU, tetapi dalam konteks politik DKI Jakarta hal itu bermakna lain. Cukup sudah penebaran kebencian dan intimidasi terjadi selama proses kampanye seperti terjadi sebelumnya. Saat ... Read More »

Aksi siram air keras terhadap Novel Baswedan adalah bentuk teror biadab yang ditujukan untuk melemahkan dedikasi dan kinerja Novel dalam pemberantasan korupsi . Saya mengutuk kekerasan itu dan mendorong Polri untuk aktif dan segera menangkap pelaku teror tersebut, untuk menghindari asumsi-asumsi yang dapat membenturkan Polri dengan institusi KPK oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. KPK mesti memikirkan bagaimana mekanisme perlindungan ... Read More »

Era otonomi daerah seringkali menggiring pemerintah daerah terjebak pada upaya penguatan primordialisme sempit, salah satunya berdasarkan agama. Agama yang semestinya mengajarkan keadilan (al-adl), persaudaraan (ukhuwah), toleransi (tasamuh), seringkali dijadikan kendaraan politik populisme memikat konstituen. Di lain pihak, meskipun agama bukanlah bagian urusan pemerintah yang didesentralisasi, namun pemerintah pusat tampak ambigu dalam mengelola kehidupan keagamaan. Sebagai tugas pemerintah pusat, maka sejatinya ... Read More »

Praktik-praktik intoleransi di negara yang menganut falsafah Bhinneka Tunggal Ika masih terus dipertontonkan dengan kasat mata oleh sekelompok warga dengan mengatasnamakan membela kesucian agamanya. Di lain pihak pemerintah daerah dengan dalih otonomi daerah seringkali menunjukkan prilaku primordialisme yang sempit melalui isu kembali pada kearifan lokalnya (local wisdom) yang tidak proporsional. Akibatnya, kelompok-kelompok minoritas seringkali terdiskriminasi dan menjadi pihak yang selalu ... Read More »

Konteks kemajemukan bangsa kembali terciderai oleh praktek diskriminasi dan intoleransi terhadap umat Kristiani (Protestan dan Katolik) dalam melaksanakan kegiatan keagamaan. Praktek nyata diskriminasi dan intoleransi secara kasatmata dilakukan berjamaah dengan melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor melalui unsur Muspida dan unsur Muspika di Kecamatan Parung Panjang Bogor. Termasuk di dalamnya Majelis Ulama Indonesia setempat, FKUB dan lembaga terkaitnya. Lebih miris manakala ... Read More »

Pemasangan spanduk-spanduk yang memuat pesan kebencian atas dasar identitas agama dan ras adalah bentuk intoleransi yang merusak kohesi dan ketertiban sosial di Ibu Kota Jakarta, yang saat ini sedang menyelenggarakan tahapan Pilkada putaran II. Demikian juga spanduk-spanduk yang memuat pesan penolakan mensalati, mengkafani, dan menguburkan jenazah jika seseorang memilih pemimpin yang bukan beragama Islam. Spanduk ini memuat pesan pembodohan warga ... Read More »

Laporan Kondisi Hak Asasi Manusia di Papua Tahun 2016 Pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla secara simbolik telah menunjukkan kepedulian pada penanganan persoalan Papua. Jokowi bahkan berjanji untuk minimal 3 kali dalam setahun untuk berkunjung ke Papua. Pada 17 Oktober 2016, tercatat Jokowi sudah lima kali berkunjung untuk mengawasi pembangunan infrastruktur di Papua. Namun demikian, prinsip affirmative action yang ... Read More »

Pada 15 Februari 2017 akan dilaksanakan 101 pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia. Pilkada langsung dan serentak adalah bagian dari ikhtiar penguatan demokrasi elektoral dalam konstruksi negara hukum Indonesia yang diupayakan oleh seluruh elemen bangsa pascakejatuhan rezim Orde Baru, sehingga semua pihak haruslah memberikan dukungan konstruktif sehingga proses politik tersebut berjalan damai dan berkualitas. Sebagai sebuah mekanisme pengisian jabatan di ... Read More »

1. Keputusan pemerintah tentang mekanisme non yudisial dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM Trisakti, Semanggi I dan II seperti disampaikan Menkopolhukam Wiranto dan Komnas HAM merupakan keputusan pragmatis dan bias politik. Pilihan ini juga menggambarkan kelemahan serius Komnas HAM, sebagai institusi yang memiliki kewenangan penyelidikan. Komnas HAM juga telah menyelesaikan penyelidikan dan menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM pada kasus TSS I ... Read More »

Laporan Kondisi Kebebasan/Berkeyakinan yang diproduksi oleh SETARA Institute adalah laporan ke-10 yang ditulis sejak 2007, yang dilatarbelakangi oleh kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan yang belum mendapat jaminan utuh dari negara dan praktik intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan yang masih terus terjadi. Padahal secara normatif negara telah meneguhkan komitmennya melalui Pasal 28E Ayat (1 & 2), dan Pasal 29 Ayat (2) UUD Negara RI ... Read More »

Tertangkapnya Patrialis Akbar, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan prahara kedua setelah sebelumnya Ketua MK, M. Akil Mochtar pada 2013 juga tertangkap tangan oleh KPK. Tertangkapnya seorang hakim MK memiliki dampak serius dan dampak ikutan pada produk kerja lembaga pengawal Konstitusi ini, karena hakim MK adalah pejabat negara kelas negarawan, yang seharusnya tidak memiliki interest apapun ... Read More »