Press Release

Aksi terorisme yang terjadi di pos penjagaan Mapolda Sumatera Utara 25/6 dini hari, yang menyebabkan 1 anggota Polri gugur dalam tugas, merupakan peringatan serius bagi negara untuk terus meningkatkan kemampuan mencegah segala bentuk terorisme termasuk mencegah segala tindakan yang potensial bertransformasi menjadi tindakan teror. Dukungan terhadap pemberantasan terorisme jangan sampai kehilangan fokus. Polri saat ini membutuhkan kewenangan pre-trial sebagai manifestasi ... Read More »

Kepolisian Resort (Polres) Karawang, pada 08 Juni 2017 menetapkan Aking Saputra, salah seorang direktur perusahaan swasta di Kota Karawang sebagai tersangka penistaan agama, yang dijerat dengan pasal 156, 156a KUHP dan pasal 28 ayat (2) UU ITE, dengan ancaman penjara 5-7 tahun. Penetapan tersangka terhadap Aking Saputra dilandaskan pada pelaporan elemen masyarakat dan ormas mengatasnamakan Forum Masyarakat Karawang atas pernyataan ... Read More »

1. Dukungan keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme melalui revisi UU 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme menunjukkan banyak pihak a historis dengan regulasi TNI dan praktik pemberantasan terorisme yang selama ini dijalankan. Pasal 7 ayat 2 dan 3 UU 34/2004 tentang TNI sesungguhnya telah mengatur bahwa TNI memiliki tugas memberantas terorisme sebagai salah satu dari 14 tugas operasi militer selain perang ... Read More »

1. Potensi ancaman terorisme semakin menguat pasca kekalahan ISIS di beberapa wilayah Suriah dan Iraq. Aksi-aksi terorisme belakangan ini juga diidentifikasi sebagai jaringan ISIS yang di dalam negeri menggunakan label Jamaah Anshoru Daulah (JAD). Bom bunuh diri di Kampung Melayu adalah salah satu dari aksi jaringan JAD yang tidak terdeteksi dari sekian banyak potensi terorisme yang berhasil dicegah oleh Kepolisian ... Read More »

1. Serangan bom bunuh diri yang mengakibatkan 3 orang anggota Polri meninggal dan 5 warga sipil luka-luka, merupakan teror keji yang harus menjadi penghimpun energi dan pemupuk semangat setiap elemen bangsa untuk meningkatkan kewaspadaan nasional dan immunitas generasi bangsa dari virus ekstremisme yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan. Teror tersebut secara nyata menyasar anggota Polri yang sedang bertugas, yang ... Read More »

Sebagai warga negara Rizieq Shihab (RS) seharusnya taat hukum untuk memenuhi panggilan kepolisian. Apalagi pemeriksaan terhadap RS ditujukan untuk membuat terang benderang suatu tindak pidana. Pemeriksaan tidak selalu berujung pada status tersangka. Karena itu, sebagai pimpinan salah satu ormas, RS harus memberikan keteladanan dengan memenuhi panggilan Polri. Pernyataan pengacara RS yang akan membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional adalah tindakan ... Read More »

Vonis 2 tahun penjara untuk Basuki Tjahaja Purnama merupakan kasus penodaan agama ke 97 yang terjadi sepanjang 1965-2017. Sebagai sebuah mekanisme demokrasi, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara haruslah dihormati. Akan tetapi harus pula diakui bahwa majelis hakim bekerja di bawah tekanan gelombang massa yang sejak awal memberikan tekanan dan mendesak pemenjaraan Basuki. Vonis itu mempertegas bahwa delik penodaan agama rentan ... Read More »

Pernyataan Kapolri Tito Karnavian terkait rencana pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan langkah yang tepat dan legal, sepanjang dilakukan melalui proses yudisial yang akuntabel dan dengan argumentasi sebagaimana dikemukakan oleh Kapolri, mengganggu ketertiban sosial, potensi memicu konflik horizontal sebagaimana direpresentasikan dengan penolakan kuat Banser NU, dan mengancam ideologi Pancasila, karena agenda yang diusung adalah khilafah, suatu sistem politik ... Read More »

Seruan Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin tentang ceramah di rumah ibadah, yang dirilis pada 28/4/2017, merupakan salah satu cara menghentikan ujaran-ujaran kebencian (hate speech) yang dapat mengarah pada kejahatan kebencian (hate crime).Karena itu seruan ini harus didukung demi terciptanya kohesi sosial dalam kemajemukan. Selain larangan ujaran kebencian atas dasar SARA, seruan tersebut juga melarang penggunaan tempat ibadah sebagai sarana ... Read More »

Hari ini, Kamis 20 April 2017, tim jaksa penuntut umum (JPU) kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menuntut terdakwa 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Hal itu terkait dengan pernyataannya di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 yang menyitir bahwa Surat Al Maidah: 51 digunakan oleh beberapa orang untuk membohongi ... Read More »

Pada 19 April 2017 akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di DKI Jakarta. Sebagai proses politik biasa, sejatinya Pilkada adalah pesta politik rakyat untuk menentukan pilihannya secara bebas dan merdeka. Namun Pilkada DKI Jakarta telah memberikan magnitude politik secara nasional karena posisi strategis Jakarta dan politisasi identitas yang di luar batas akal sehat manusia. Kontestasi politik di Jakarta menjadi sesuatu ... Read More »