FAIR TRIAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU INDONESIA

FAIR TRIAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU INDONESIA

Laporan tentang Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia disusun untuk memperkuat gagasan pemerintahan Joko Widodo-M. Jusuf Kalla, yang secara normatif telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan akuntabilitas penyidikan pada institusi kepolisian dan pembaruan tata kelola lembaga pemasyarakatan (Nawacita JokowiJK, 2014), khususnya terkait situasi overcrowded pada lembaga pemasyarakatan. Sejauh ini institusi kepolisian berencana menerapkan manajemen penyidikan berbasis teknologi informasi. Sedangkan Kementerian Hukum dan HAM sedang merancang sistem pemidanaan alternatif dan pemberian grasi secara lebih akuntabel.

Pilihan fokus studi pada institusi kepolisian dan lembaga pemasyarakatan didasari oleh adanya kesalingterkaitan (interdependensi) antara kinerja penyidikan kepolisian dan situasi di lembaga pemasyarakatan yang mengalami overcrowded dan praktik pembinaan warga binaan minimum.

Studi ini berfokus pada kajian dan pemetaan tentang pemenuhan prinsip fair trial dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun peta kondisi mutakhir kebijakan dan praktik fair trial dalam sistem peradilan pidana, yang berfokus pada kepolisian (sebagai hulu) dan lembaga pemasyarakatan (sebagai hilir) dari proses peradilan pidana.

Peta ini kemudian akan digunakan sebagai kerangka kerja bersama institusi-institusi hukum dan elemen masyarakat sipil dalam memenuhi agenda prioritas pemerintahan, khususnya pada peningkatan akuntabilitas penyidikan dan tata kelola lembaga pemasyarakatan yang lebih berkualitas.

Studi ini merupakan penelitian kebijakan/ hukum. Penelitian ini mengadopsi dua model penelitian hukum, normatif dan empiris, dimana selain meneliti produk peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga memotret praktik empirik dari kinerja kepolisian dan lembaga pemasyarakatan secara kualitatif. Sementara, tipe penelitian ini adalah penelitian preskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada, untuk kemudian menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan (policy recommendation) bagi pemerintah.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, baik produk hukum/kebijakan maupun hasil-hasil penelitian terdahulu. Sedangkan data mutakhir diperoleh melalui kegiatan focus group discussion (FGD) yang dilakukan di Bandung (14 November 2016), di Yogyakarta (17 November 2016), dan di Jakarta (23 November 2016). Kegiatan FGD melibatkan unsur kepolisian, lembaga pemasyarakatan, Kanwil Hukum dan HAM, akademisi, dan lembaga riset/advokasi yang bekerja pada sektor pembaruan hukum dan advokasi hukum.

Selengkapnya: ‘FAIR TRIAL’ DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI INDONESIA

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*