INKLUSI JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DALAM KEINDONESIAAN
Dokumen SETARA Institute

INKLUSI JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DALAM KEINDONESIAAN

Inklusi JAI dalam Keindonesiaan

Buku ini merupakan hasil penelitian kolaboratif SETARA Institute bersama dengan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB JAI) dan Yayasan Satu Keadilan (YSK) mengenai pemenuhan hak-hak Konstitusional kelompok minoritas, dalam hal ini Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). JAI menjadi contoh nyata warga negara yang hak-hak Konstitusionalnya seringkali tidak terpenuhi oleh negara, baik dari segi pelaksanaan ibadah, pembangunan rumah ibadah, administrasi, dan pelayanan publik secara umum.

Selain itu, pelbagai produk hukum, baik pada tingkat pusat maupun daerah, juga berkontribusi dalam pelanggengan diskriminasi dan intoleransi terhadap JAI. Sebab, produk hukum diskriminatif tersebut menjadi dasar legimitasi terhadap pelbagai kasus kekerasan, persekusi, dan pembatasan hak-hak Konstitusional JAI. Selain aktor negara, aktor non negera juga berkontribusi terhadap ketidakterpenuhan hakhak Konstitusional JAI dengan melakukan pelbagai tindak kekerasan, penyerangan rumah ibadah, desakan pembubaran, dan sebagainya.

Sementara dalam kaitannya dengan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan, Konstitusi RI telah menegaskan pada Pasal 28E ayat (1) bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan danĀ pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Kemudian pada ayat (2)nya bahwa setiap orang berhak atas atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
Serta pada Pasal 29 (2) yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Perhatian atas pemenuhan hak-hak minoritas keagamaan berada dalam satu tarikan nafas dengan pemenuhan hak dasar atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB). KBB secara substantif dipandang sebagai hak individu yang tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditunda pemenuhannya (non derogable rights). Oleh karena itu, kebebasan beragama dan berkeyakinan baik untuk individu dan maupun bagi kelompok harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Prinsip nonderogable rights menegaskan hak yang bersifat mutlak/absolut dan oleh karenanya tak dapat ditangguhkan atau ditunda dalam situasi kondisi apapun.

Pelbagai ketidakterpenuhan hak-hak Konstitusional JAI tersebut menjadi PR besar dalam tata kelola kemajemukan di negeri ini. Ketidakterpenuhan tersebut tentu berimplikasi negatif terhadap para jemaat. Sebab pelbagai aspek pelayanan publik tidak mereka terima. Padahal sebagai warga negara, pemerintah seharusnya menjamin JAI mendapat pelayanan dan pemenuhan hak-hak sebagaimana warga negara lainnya. Kepada pemerintah pusat maupun daerah, tentu kami berharap dapat memahami betul persoalan ini, agar pelbagai kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap JAI tidak berkepanjangan dan pemenuhan haknya dijamin.

Akhir kata, kami berharap studi ini akan memberikan pemahaman dan pemetaan yang komprehensif mengenai diskriminasi dan intoleransi terhadap JAI, baik dari segi produk hukum diskriminatif, potret diskriminasi dan intoleransi JAI dari tahun ke tahun, studi kasus di daerah, dan studi perbandingan di negara lain. Selain itu, kami pun terbuka untukĀ berdiskusi, koreksi, maupun kritikan atas penelitian yang telah kami lakukan. Sebab kami juga sadar akan kekurangan-kekurangan yang mungkin ada dalam penelitian ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih dan selamat membaca.

H E N D A R D I
KETUA BADAN PENGURUS SETARA INSTITUTE

***

Catatan Hak Cipta dan Publikasi:

  • Hak Cipta buku ini ada di tangan para penulis dan hak publikasi ada di pihak penerbit Pustaka Masyarakat Setara.
  • Penyebaran buku dimaksud dalam bentuk digital/pdf dilakukan melalui tautan pada laman ini untuk kepentingan publik, diseminasi informasi, data, dan pengetahuan, serta untuk kepentingan akademis/ilmiah lain. Berkenaan dengan itu, siapapun dilarang untuk melakukan republikasi dalam bentuk cetak atau secara digital/online.
  • Dalam hal terjadi republikasi yang tidak sah oleh pihak lain, maka rujukan mengenai keabsahan isi buku adalah apa yang termuat pada tautan di laman ini.

Selengkapnya sila unduh di bawah ini:

UNDUH FILE

Sharing is caring!

2 comments

  1. assalamualaikum, apakah buku inklusi jemaat ahmadiyah indonesia dalam keindonesiaan dijual juga dalam wujud buku cetak? kalau iya bisa dibeli dimana?

    • Waalaikumsalam,
      Hallo, Mas Nu’man!
      Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu.

      Iya, buku tersebut dijual dalam bentuk buku cetak. Mas Nu’am sila hubungi Ikhsan Yosarie (Peneliti SETARA Institute) di +62 822-8638-9295 untuk mengetahui bagaimana proses pembeliannya, ya. Terima kasih! :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*