PEMAJUAN BISNIS DAN HAM DI INDONESIA
Dari kiri ke kanan, Nabhan Aiqoni (Peneliti Bisnis dan HAM SETARA Institute), Halili Hasan (Direktur Eksekutif SETARA Institute), Ismail Hasani (Peneliti Senior SETARA Institute) dalam Konferensi Pers Peluncuran Laporan Capaian Kinerja dan Status Terkini Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia pada Rabu (13/9/2023 di SETARA Institute). Foto: Rida/SETARA Institute

PEMAJUAN BISNIS DAN HAM DI INDONESIA

CoverSETARA Institute, sejak awal didirikan pada Oktober 2005 telah mengemban mandat sosial untuk memastikan kerja promosi dan advokasi hak asasi manusia di Indonesia. Pada 10 tahun pertama, kerja SETARA Institute lebih banyak didominasi pada promosi dan advokasi hak-hak sipil, khususnya kebebasan beragama/berkeyakinan, kebebasan sipil, perlindungan minoritas dan kelompok rentan lainnya. Pada 2017, SETARA Institute mulai mengintegrasikan agenda pemajuan bisnis dan HAM, baik dalam laporan rutin Indeks Hak Asasi Manusia (Indeks HAM) maupun dalam kerja praksis melalui inisiatif-inisiatif pembelaan hak-hak komunal, utamanya kelompok petani. Bahkan dalam beberapa kesempatan, engagement dengan private sector untuk pemajuan bisnis dan HAM juga telah dijalani organisasi ini.

Untuk mengakselerasi agenda organisasi pada promosi bisnis dan HAM, SETARA Institute membentuk Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI), unit khusus yang berfokus pada promosi tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan dengan meletakkan United Nations Guiding Principle’s (UNGPs) on Business and Human RIghts dan sustainability policy sebagai kerangka kerja utama. SIGI, selanjutnya memberikan layanan pemajuan bisnis dan HAM dan sustainability pada sektor public dan private.

Laporan yang diprakarsai oleh SIGI dan SETARA Institute ini adalah salah satu laporan komprehensif dan aktual di Indonesia tentang peta dan status pemajuan bisnis dan HAM, baik pada sektor Negara maupun pada sektor korporasi. Laporan yang berjudul Inovasi Normatif Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia, menunjuk pada status kinerja pemerintah Indonesia yang masih terbatas pada inovasi-inovasi normatif, kecuali setelah Strategi dan Aksi Nasional Bisnis dan HAM disahkan oleh pemerintah Indonesia. Status basic to improving yang merujuk pada capaian minimal pemerintah akan berubah menjadi improving setelah Stranas BHAM disahkan. Hal ini terjadi karena jika diasumsikan Stranas BHAM efektif dijalankan, maka dalam 3 tahun sesuai periode BHAM tahap awal ini, pemerintah Indonesia memiliki modal kuat untuk secara gradual mendorong sektor bisnis untuk compliance dengan standar-standar BHAM secara mandatory.

Sebagai laporan yang memeriksa status dan peta terkini, SETARA Institute – SIGI berharap, laporan ini bisa menjadi referensi perancangan agenda, program dan intervensi presisi pada sektor-sektor yang membutuhkan penguatan. Laporan ini akan menjadi partner dari rencana kinerja pemerintah yang dituangkan daam Stranas BHAM. Bisa jadi di waktu yang akan dating, selain menyajikan laporan-laporan tematik bisnis dan HAM, SETARA Institute akan menyajikan laporan pengukuran serupa secara berkala yang menggambarkan status kinerja Negara dan sektor non-negara, termasuk peran aktif organisasiorganisasi masyarakat sipil.

SETARA Institute mengucapkan terima kasih atas karya-karya terdahulu di dalam negeri terkait tema bisnis dan HAM yang telah menjadi salah satu landasan penyusunan laporan ini. Secara khusus kepada tim peneliti yang dipimpin oleh saudara Nabhan Aiqani, peneliti Bisnis dan HAM SETARA Institute, dihaturkan terima kasih

Selamat membaca.

Direktur Eksekutif
SETARA Institute,

Halili Hasan

Laporan selengkapnya silahkan Unduh

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*