Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dugaan Pelanggaran HAM Di Industri Nikel, Menteri ESDM Didesak Percepat Integrasi Prinsip Bisnis Dan HAM - Setara
Cari Publikasi Media yang Kamu Butuhkan

Dugaan Pelanggaran HAM Di Industri Nikel, Menteri ESDM Didesak Percepat Integrasi Prinsip Bisnis Dan HAM

Tanggal RilisOktober 10, 2024KategoriBerita & LiputanBagikan

Jakarta (harianSIB.com)

Industri nikel Indonesia yang tengah berkembang pesat mendapat sorotan tajam setelah laporan Departemen Luar Negeri AS pada 5 September 2024 menuduh adanya praktik kerja paksa.

Laporan tersebut mencatat nikel sebagai salah satu komoditas yang diproduksi melalui kerja paksa, memunculkan kekhawatiran serius terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di sektor ini.

Merespons hal ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut laporan tersebut sebagai propaganda asing yang ingin merusak citra Indonesia. Namun, kasus dugaan pelanggaran HAM di wilayah Morowali dan Halmahera Utara sudah menjadi isu yang berkepanjangan. Di sana, masalah perlindungan tenaga kerja dan kerusakan lingkungan telah lama diabaikan.

SETARA Institute dalam siaran pers, Rabu (9/10/2024), mendesak pemerintah agar segera mengintegrasikan prinsip bisnis dan HAM dalam operasional industri.

Mereka menekankan pentingnya komitmen terhadap aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola yang baik (ESG), bukan hanya sekadar formalitas. Dengan Indonesia menyumbang 40,2% produksi nikel dunia, kepatuhan terhadap ESG dinilai penting untuk mendukung target Net Zero Emission 2060.

Laporan tersebut juga mengungkap masalah kemitraan Indonesia-Tiongkok dalam industri nikel yang diduga melibatkan pemotongan upah, jam kerja berlebihan, dan pelanggaran hak pekerja lainnya. Tercatat 6 dari 11 indikator kerja paksa yang ditetapkan Organisasi Buruh Internasional (ILO) terjadi di sektor ini.

Pemerintah didesak mempercepat legislasi terkait uji tuntas HAM dan lingkungan agar industri lebih bertanggung jawab dan tidak hanya memenuhi standar formalitas. Upaya ini penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pusat industri nikel, tetapi juga memimpin dalam menerapkan praktik bisnis yang beretika dan berkelanjutan.(**)

Sumber: hariansib.com

Media Terkait

Jelajahi Media

Selengkapnya

Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia: Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif dan Damai dalam Tata Kebinekaan

Berita & Liputan, Siaran Pers
November 20, 2026
Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Siaran Pers SETARA Institute, 17 November 2026 Sebagai bentuk peringatan Hari Toleransi Internasional yang jatuh...

Lihat Detail

130 Pekerjaan Rumah Reformasi Polri: Mendorong Pemolisian yang Demokratis dan Akuntabel

Berita & Liputan, Siaran Pers
Oktober 12, 2026
Reformasi Sektor Keamanan

Sorotan Media • 1 Oktober 2026 Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, menyoroti pentingnya menjadikan...

Lihat Detail

Penyelidik dan Penyidik Polri Seharusnya Polisi Yudisial

Berita & Liputan
Desember 16, 2025
Reformasi Sektor Keamanan

Presiden Prabowo Subianto telah merespons usulan masyarakat tentang kepolisian. Usulan ini mengemuka dalam aksi demonstrasi...

Lihat Detail

Dugaan Pelanggaran HAM Di Industri Nikel, Menteri ESDM Didesak Percepat Integrasi Prinsip Bisnis Dan HAM