Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Tentang SETARA - Setara
Cari Publikasi Media yang Kamu Butuhkan
Tentang SETARA

Think Tank Untuk Demokrasi dan Perdamaian

Kami memadukan ketajaman akademik dan aktivisme sosial untuk mendorong perubahan kebijakan yang inklusif.

Profil SETARA

Lahir dari Komitmen untuk Kemanusiaan

SETARA Institute adalah organisasi penelitian dan advokasi kebijakan yang berdedikasi mewujudkan tata sosial politik demokratis, di mana setiap warga negara diperlakukan setara, plural, dan bermartabat.

Visi

Mewujudkan perlakuan setara, plural dan bermartabat atas semua orang dalam tata sosial politik demokratis.

Misi
  1. Mempromosikan pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia
  2. Melakukan studi dan advokasi kebijakan publik di bidang pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia
  3. Melancarkan dialog dalam penyelesaian konik
  4. Melakukan pendidikan publik
Perjalanan SETARA

Jejak Langkah SETARA

2005
2007
2010
2013
2015
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
2025

2005

Pendirian Organisasi

Pada 14 Oktober 2005, lahir sebuah komitmen yang berdiri teguh di atas fondasi konstitusi dan kemanusiaan: SETARA Institute for Democracy and Peace. SETARA Institute lahir dari keprihatinan sejumlah aktivis hak asasi manusia, akademisi, dan pegiat demokrasi terhadap meningkatnya intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan atas nama agama, ras, dan gender di Indonesia.`

2007

Penerbitan Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

SETARA Institute menorehkan perannya dalam kerja riset dan advokasi melalui penerbitan Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) yang disusun secara berkala. Laporan ini menjadi salah satu rujukan nasional paling awal dan konsisten dalam mendokumentasikan serta mengungkap dinamika pelanggaran KBB di Indonesia, sekaligus memperkuat basis pengetahuan untuk mendorong perlindungan hak-hak konstitusional warga.

2010

Peluncuran Indeks Kinerja HAM

SETARA Institute secara periodik merilis laporan tahunan Indeks Kinerja HAM sebagai instrumen analisis terhadap kondisi pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Disusun berdasarkan kerangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), laporan ini menghadirkan basis data yang komprehensif dan menjadi rujukan utama dalam memotret lanskap kinerja HAM di tanah air.

2013

Publikasi Indeks Hak Konstitusional Warga

SETARA Institute menerbitkan Indeks Hak Konstitusional Warga: 10 Tahun Mahkamah Konstitusi & Amandemen UUD sebagai evaluasi atas peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara. Laporan ini menilai capaian, sekaligus menyoroti tantangan akuntabilitas, integritas, dan efektivitas dalam penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia.

2015

Peluncuran Indeks Kota Toleran

Pada satu dekade sejak pendiriannya, SETARA Institute pertama kali meluncurkan Indeks Kota Toleran (IKT), sebagai instrumen pengukuran untuk mempromosikan praktik-praktik baik toleransi di kota-kota Indonesia. Sejak pertama kali dipublikasikan, IKT diterbitkan secara berkala dan menjadi rujukan penting dalam menilai serta mendorong kinerja kota dalam membangun kehidupan yang inklusif dan toleran.

2017

Advokasi Remediasi Korban Kebakaran Lahan

Pada 2017, SETARA Institute memberikan rekomendasi remediasi bagi korban kebakaran lahan kepada sejumlah perusahaan sebagai bagian dari upaya mendorong pemulihan hak dan akuntabilitas korporasi terhadap dampak pelanggaran yang ditimbulkan.

2018

Kajian Kinerja Mahkamah Konstitusi

SETARA Institute menerbitkan Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi RI 2016-2017 sebagai evaluasi atas kualitas putusan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Laporan ini menyoroti tantangan dalam konsistensi putusan, praktik ultra petita dan ultra vires, serta isu integritas hakim, sekaligus memberikan rekomendasi untuk memperkuat kredibilitas dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi dalam pemajuan hak konstitusional warga.

2019

Penyusunan Human Rights Policy Commitments

SETARA Institute berkontribusi dalam penyusunan Human Rights Policy Commitments bagi perusahaan pertambangan di Aceh dan Sumatera Utara sebagai upaya mendorong praktik bisnis yang selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

2020

Pendampingan Petani Sawit dalam Pemulihan Hak

Sejak 2020 hingga 2022, SETARA Institute mendampingi koperasi petani kelapa sawit di Riau dalam memperjuangkan pemulihan hak atas pelanggaran HAM yang melibatkan perusahaan BUMN, sebagai bagian dari upaya memperkuat keadilan dan akuntabilitas bagi komunitas terdampak.

Penguatan Tata Kelola Inklusif

Sejak 2020, Intervensi program SETARA Institute dalam mendorong mainstreaming inclusive governance memperluas keterlibatan pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah. Upaya ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran terhadap pentingnya kebijakan non-diskriminatif, mendorong pengembangan inisiatif daerah yang pro-toleransi dan keberagaman, serta membuka peluang kolaborasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif di masa depan.

2022

Pembentukan Kajian Police Reform Iniative (PRI)

SETARA Institute memusatkan perhatian pada kajian yang menelaah akar persoalan struktural, kultural, dan operasional di tubuh Kepolisian Republik Indonesia yang berkontribusi pada keberulangan kasus dan krisis kepercayaan publik. Melalui Police Reform Initiative (PRI), SETARA mengembangkan riset dan forum diskusi dengan melibatkan pakar dari BRIN, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta unsur internal kepolisian.

Melalui wadah ini, SETARA mendorong pembahasan berbasis riset dan bukti empiris untuk memperkuat arah transformasi kelembagaan kepolisian yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan HAM, termasuk dalam isu tata kelola keamanan, relasi sipil-militer, dan desain kelembagaan yang lebih adaptif terhadap prinsip demokrasi serta kebutuhan masyarakat.

Kolaborasi Pengukuran Toleransi di Muara Enim

Indeks Kota Toleran (IKT) Kabupaten Muara Enim merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan SETARA Institute dalam upaya mengukur serta memperkuat praktik toleransi di tingkat lokal.

2023

Penguatan Bisnis dan HAM

SETARA Institute merilis laporan Normative Innovation for the Advancement of Business and Human Rights in Indonesia yang memetakan kewajiban negara, tanggung jawab korporasi, akses pemulihan, serta praktik human rights due diligence pada perusahaan besar di Indonesia.

Pada tahun yang sama, SETARA juga memperkuat kerja kolaboratif melalui peningkatan kapasitas bersama BPOM RI dan SIGI terkait penerapan prinsip Bisnis dan HAM, sekaligus berkontribusi sebagai anggota National Taskforce on Business and Human Rights.
Serta merilis publikasi untuk ‘Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesian (2023)’.

2024

Desain Transformasi Polri

Tahun 2024, SETARA Institute menerbitkan kajian riset strategis berjudul “Desain Transformasi Polri untuk Mendukung Visi Indonesia 2045”, yang memuat peta jalan transformasi kelembagaan kepolisian secara komprehensif dan aplikatif.

Dokumen ini kini semakin relevan menjadi acuan dan referensi penting bagi Polri, dalam meramu Reformasi Polri yang berorientasi pada demokratisasi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Penguatan Kajian Strategi Nasional Bisnis dan HAM

SETARA Institute aktif mendukung implementasi National Strategy on Business and Human Rights sesuai Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023. SETARA juga menerbitkan publikasi strategis yaitu Dampak dan Respons Indonesia atas Adopsi EU CSDDD (2024).

Selain itu, SETARA berperan dalam penguatan kapasitas melalui pelatihan Human Rights Due Diligence bagi serikat pekerja, serta berkontribusi sebagai tim ahli Kementerian Hukum dan HAM dalam penyusunan regulasi terkait penerapan uji tuntas HAM oleh korporasi.

Apresiasi atas Peran dalam Pencegahan Ekstremisme Kekerasan

Secara istimewa SETARA Institute menerima Pin Emas dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai apresiasi atas perannya yang aktif dalam penanggulangan terorisme melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia. Selain itu di tahun yang sama, SETARA juga dianugerahi penghargaan RAN PE dalam kategori Program Inovatif dan Berkelanjutan atas strategi advokasinya yang berhasil memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ekstremisme kekerasan.

2025

Dua Dekade Menguatkan Lokal, Berdampak Nasional

Memasuki dua dekade, SETARA Institute meneguhkan perannya sebagai lembaga riset dan advokasi melalui peluncuran Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) sebagai instrumen pertama yang mengukur kinerja dan capaian pembangunan inklusi sosial di Indonesia. Indeks ini menjadi rujukan penting, khususnya bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan RPJMD.

Selanjutnya, SETARA memperkuat agenda Bisnis dan HAM melalui publikasi Business and Human Rights Outlook 2025 serta laporan capaian pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia, yang berfungsi sebagai pedoman intervensi bagi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan. Pada tahun yang sama, SETARA Institute menyelenggarakan Anugerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia (BHAM) 2025 sebagai bentuk apresiasi terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab. Mengusung tema “Perbaikan Berkelanjutan Korporasi dalam Praktik Bisnis yang Bertanggung Jawab sebagai Kunci Pembangunan Nasional”, penghargaan ini diberikan kepada perusahaan di sektor perkebunan sawit dan pertambangan. Inisiatif ini menegaskan peran SETARA dalam mendorong standar Bisnis dan HAM, sekaligus memperkuat insentif bagi korporasi untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan penghormatan HAM dalam praktik usahanya.

SETARA juga mendorong penguatan tata kelola sumber daya alam yang lebih bertanggung jawab, berbasis HAM, dan berkelanjutan melalui studi Responsible Mining di sektor nikel di Sulawesi Tenggara, sekaligus membuka ruang dialog multipihak antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat terdampak.

Di tingkat lokal, kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Mimika memperluas praktik pengukuran toleransi dan harmoni sosial sebagai dasar penguatan kebijakan inklusif.

Sementara itu, SETARA Institute berinisiatif menyelenggarakan Konferensi Kota Toleran (KKT) sebagai tindak lanjut atas temuan Indeks Kota Toleran (IKT). Diselenggarakan di Kota Singkawang, forum ini menjadi ruang berbagi pemikiran para pemangku kepentingan daerah yang melibatkan kepala daerah, Kesbangpol, dan FKUB dalam mendorong penguatan praktik toleransi dan kebijakan inklusif di tingkat lokal.

Riset & Advokasi Kebijakan

Lima Pilar Program Kami

  • Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

    Fokus

    Mengawal jaminan hak sipil atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi setiap warga negara. Kami memantau intoleransi, mengadvokasi kebijakan inklusif, dan memperkuat resiliensi sosial kelompok minoritas.

    Pendekatan

    Pemantauan Pelanggaran KBB.
    Promosi Ekosistem Toleransi
    Advokasi Hak-Hak Minoritas Agama
    Advokasi Kebijakan Promotif Toleransi
    Pelajari Isu Ini
    Keamanan Manusia & Reformasi Sektor Keamanan

    Fokus

    Fokus kajian ini menganalisis transformasi tata kelola institusi keamanan di Indonesia agar selaras dengan prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendekatan yang digunakan menempatkan keamanan tidak hanya sebagai stabilitas negara, tetapi juga sebagai upaya melindungi dan memastikan rasa aman warga negara.

    Pendekatan

    Reformasi Tata Kelola Institusi Keamanan
    Keamanan Berbasis Hak Asasi Manusia
    Keamanan yang Berorientasi pada Warga Negara
    Pelajari Isu Ini
    Hukum dan Konstitusi

    Fokus

    Studi hukum dan konstitusi difokuskan pada upaya perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia. Pilar ini mendukung sistem hukum yang mendorong toleransi, inklusi, serta memperkuat demokrasi konstitusional dan rule of law.

    Pendekatan

    Penguatan Demokrasi Konstitusional
    Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia
    Membangun Sistem Hukum yang Inklusif
    Pelajari Isu Ini
    Pencegahan Ektremis Berbasis Kekerasan

    Fokus

    Fokus kajian isu ini berangkat dari hipotesis yang dikembangkan oleh SETARA bahwa intoleransi adalah anak tangga menuju radikalisme – ekstremisme. Di satu sisi, pluralisme yang seharusnya menjadi kekuatan justru kerap disalahpahami dan dipraktikkan secara eksklusif.

    Intoleransi yang dibiarkan berkembang—baik dalam kebijakan maupun praktik sosial—dapat memperlemah kohesi sosial dan membuka ruang bagi munculnya radikalisme. Karena itu, intervensi terhadap ekstremisme berbasis kekerasan menjadi bagian tak terpisahkan untuk mewujudkan kondisi yang demokratis dalam masyarakat yang plural.

    Pendekatan

    Pencegahan Berbasis Penguatan Toleransi
    Intervensi Berbasis Riset dan Kebijakan
    Memperkuat Kohesi Sosial dalam Masyarakat Plural
    Pelajari Isu Ini
    Bisnis dan HAM

    Fokus

    Di bidang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, SETARA Institute memiliki mandat untuk mendorong penguatan akuntabilitas HAM dalam berbagai aspek, meliputi: kebijakan yang berbasis HAM, advokasi HAM, perlindungan pembela HAM, serta promosi nilai-nilai HAM. Secara khusus, kerangka besar penguatan akuntabilitas HAM dalam riset dan advokasi Bisnis dan HAM diwujudkan melalui promosi penerapan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab.

    Saat ini, SETARA Institute memiliki berbagai pengalaman dalam penelitian dan pendampingan bersama beberapa perusahaan untuk menerapkan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, serta terlibat dalam advokasi bagi komunitas terdampak untuk mendapatkan pemulihan atas pelanggaran HAM yang terjadi akibat dari operasionalisasi bisnis perusahaan

    Pendekatan

    Mendorong Akuntabilitas HAM dalam Praktik Bisnis
    Riset dan Advokasi Berbasis Dampak
    Perlindungan dan Pemulihan bagi Komunitas Terdampak
    Pelajari Isu Ini
    Ruang Lingkup Kerja SETARA

    Demokrasi dan Perdamaian melalui Riset dan Advokasi

    Riset & Produksi Pengetahuan

    Pemantauan rutin, kajian tematik, dan penyusunan berbagai indeks nasional.

    Pelibatan Strategis

    SETARA Institute membangun kemitraan strategis lintas sektor untuk mendorong inovasi kebijakan, perlindungan kelompok rentan, dan pembangunan yang inklusif.

    Pendidikan Publik

    Program pendidikan publik dikembangkan melalui pelatihan, kampanye edukatif, materi pembelajaran, dan diskusi publik untuk mendorong kesadaran serta partisipasi warga.

    Fasilitasi Dialog dalam Penyelsaian Konflik

    SETARA Institute memfasilitasi dialog untuk penyelesaian konflik sosial berbasis identitas dan keyakinan, sekaligus mendorong inklusi sosial dan pemulihan hubungan secara berkelanjutan.

    Advokasi Kebijakan Berbasis Data dan Pengetahuan

    Riset SETARA Institute menjadi dasar advokasi kebijakan yang mendorong regulasi berbasis hak asasi manusia.

    Tim Kami

    Kenali Para Ahli Kami

    Hendardi

    Ketua SETARA Institute

    Ismail Hasani

    Ketua Badan Pengurus

    Halili Hasan

    Direktur Eksekutif

    Harkirtan Kaur Chahal

    Manager Program / Peneliti Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB)

    Ikhsan Yosarie

    Peneliti HAM dan Sektor Keamanan

    Azeem Marhendra Amedi

    Penelti Hukum dan Konstitusi

    Merisa Dwi Juanita

    Peneliti HAM dan Sektor Keamanan

    Achmad Fanani Rosyidi

    Peneliti Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB)
    Load More

    Mari Menguatkan Ruang Inklusif Bersama

    SETARA membuka ruang kolaborasi untuk penguatan kapasitas, dialog sosial, dan advokasi kebijakan

    Hubungi Kami

    Hendardi

    Ketua SETARA Institute

    Hendardi adalah Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, sebuah organisasi yang ia dirikan pada tahun 2005 sebagai respon atas menguatnya fenomena fundamentalisme dan diskriminasi di Indonesia. Dikenal sebagai salah satu aktivis hak asasi manusia paling konsisten di tanah air, Hendardi telah mendedikasikan lebih dari tiga dekade hidupnya untuk memperjuangkan kesetaraan, pluralisme, dan keadilan hukum.

    Meskipun menempuh pendidikan formal di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB), perjalanan aktivismenya dimulai sejak masa pergerakan mahasiswa tahun 1978 menentang rezim Orde Baru. Karier advokasinya terus berkembang melalui berbagai lembaga strategis, mulai dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), hingga mendirikan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI).

    Ismail Hasani

    Ketua Badan Pengurus

    Ismail Hasani adalah peneliti senior SETARA Institute sekaligus dosen di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta sejak tahun 2003. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di UIN Syarif Hidayatullah (2000) dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (2012), meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (2003), serta menyandang gelar Doktor Hukum dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2019). Keahliannya mencakup bidang hukum tata negara, hak asasi manusia, serta bisnis dan hak asasi manusia (Business and Human Rights/BHR). Selain sebagai akademisi, Ismail aktif sebagai konsultan hukum dan kebijakan, dengan pengalaman luas dalam penyusunan regulasi, advokasi kebijakan, serta pengelolaan program di berbagai proyek nasional dan internasional. Keterlibatannya dalam advokasi lapangan dan kebijakan publik mencerminkan komitmennya terhadap perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, baik melalui kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil.

    Halili Hasan

    Direktur Eksekutif

    Halili Hasan (Halili) adalah dosen tetap di Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Ia bergabung dengan SETARA Institute for Democracy and Peace sebagai peneliti sejak tahun 2011 dan saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif.

    Sebelum bergabung dengan SETARA Institute, Halili aktif dalam berbagai advokasi hak asasi manusia melalui Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI). Komitmennya terhadap isu-isu demokrasi dan HAM tercermin dari produktivitas akademik dan kepenulisannya, dengan ratusan artikel yang telah dipublikasikan di berbagai media nasional seperti Kompas, Jawa Pos, Kedaulatan Rakyat, Radar Jogja, Harian Jogja, hingga Tribun Jogja, serta dalam berbagai jurnal seperti Jurnal Civics, Jurnal Humaniora, Jurnal HAM, dan Majalah RMOL.

    Selain menulis, Halili juga aktif sebagai pembicara dalam konferensi internasional di berbagai negara, seperti Australia (Sydney), Jepang (Kitakyushu), Kyrgyzstan (Bishkek), Iran (Tehran), Korea Selatan (Seoul), dan Indonesia (Yogyakarta), dengan membagikan gagasan tentang demokrasi, kebangsaan, dan hak asasi manusia.

    Puluhan buku telah ia terbitkan melalui berbagai penerbit, seperti Haka MJ Solo (2007), Putra Nugraha Solo (2008), Pustaka Masyarakat Setara (sejak 2011), serta UNY Press (2017 & 2018). Atas kontribusinya di bidang sosial-humaniora dan pendidikan kewarganegaraan, Halili menerima sejumlah penghargaan, di antaranya Juara Umum Bidang Sosial Humaniora dalam Lomba Buku Pengayaan Nasional 2012 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui buku Ber-Pancasila Secara Sederhana, Satyalancana Karya Satya 10 Tahun dari Presiden Republik Indonesia (2017), serta Best Presentation Award pada The Asia Future Conference di Seoul, Korea Selatan (2018).

    Harkirtan Kaur Chahal

    Manager Program / Peneliti Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB)

    (Kirtan) adalah Manajer Program di SETARA Institute yang bertanggung jawab atas pengelolaan sejumlah program di bidang kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB), hak asasi manusia, dan tata kelola yang inklusif. Dalam peran ini, Kirtan terlibat dalam perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan berbagai kegiatan riset dan advokasi yang didukung oleh mitra nasional maupun internasional. Kirtan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pelita Harapan, dan telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) serta lulus Ujian Profesi Advokat (UPA). Latar belakang hukum ini memperkuat kontribusi Kirtan dalam kerja-kerja kebijakan dan pemantauan implementasi regulasi, terutama dalam isu-isu konstitusional dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Kirtan berasal dari komunitas agama Sikh, salah satu minoritas di Indonesia, dan kerap menjadi representasi komunitas tersebut dalam berbagai forum lintas iman di tingkat nasional maupun internasional. Pengalaman ini memperluas keterlibatan Kirtan dalam upaya membangun dialog antaragama dan memperjuangkan kesetaraan hak bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Kirtan juga memiliki pengalaman bekerja sama dengan berbagai lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil dalam mendorong perlindungan hak kelompok minoritas dan perempuan dari kekerasan berbasis agama atau keyakinan. Di SETARA Institute, Kirtan turut terlibat dalam pengembangan berbagai instrumen riset, seperti Indeks Kota Toleran (IKT) dan Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI), serta memimpin kampanye digital yang bertujuan menjangkau kelompok muda dalam isu-isu toleransi dan HAM. Dengan aktif dalam riset KBB, Kirtan menaruh perhatian khusus pada isu-isu yang berada di persilangan antara identitas agama, gender, dan kebebasan sipil. Kirtan juga kerap hadir sebagai narasumber dalam berbagai diskusi publik untuk membagikan perspektif berbasis pengalaman dan analisis empiris yang Kirtan kembangkan selama berkecimpung di sektor ini.

    IKHSAN YOSARIE

    Ikhsan Yosarie

    Peneliti HAM dan Sektor Keamanan

    Ikhsan Yosarie (Ikhsan) merupakan dosen tetap Ilmu Pemerintahan di Universitas Indo Global Mandiri, Palembang, sejak September 2024. Latar belakang pendidikan Ikhsan berupa Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Andalas (2013) dan Magister Ilmu dari Politik Universitas Indonesia (2020). Sejak Maret 2018, Ikhsan aktif sebagai peneliti di SETARA Institute hingga kini sebagai peneliti senior. Ikhsan memiliki fokus kajian pada bidang HAM, Reformasi Sektor Keamanan, Keamanan Manusia, dan Inklusi Sosial. Sebagai dosen, Ikhsan juga mengajar topik-topik berkaitan dengan politik dan demokrasi, HAM, dan tata kelola pemerintahan. Hingga kini, lebih dari 200 artikel Ikhsan berkaitan dengan topik-topik kajiannya telah dimuat di berbagai media nasional, seperti: Kompas, Media Indonesia, Tempo, The Conversation, serta di berbagai media cetak/online nasional dan lokal. Ikhsan juga terlibat dalam banyak penelitian, diskusi, seminar, dan diskusi grup terfokus untuk isu Reformasi Sektor Keamanan dan HAM. Ikhsan telah menerbitkan –baik sebagai penulis tunggal, penulis utama, dan tim penulis– sejumlah buku hasil penelitian berkaitan dengan HAM dan sektor keamanan, seperti “Resistansi Militer: Evaluasi Dua Dekade Reformasi TNI (Chapter Buku, 2019)”, “Perihal Kekuatan Politik Militer (2020)”, “QUO VADIS? Jalan Sunyi Agenda Reformasi TNI Pasca Orde Baru (2021)”, “Kompleksitas Demokrasi dan HAM: Keamanan Manusia, Demokrasi Digital, Gender, dan Pemilihan Umum (2021)”, “Survei Opini Ahli tentang Kualitas Kandidat Panglima TNI dan Roadmap Pasca Keterpilihan (2021)”, “Analisis Penempatan Prajurit TNI di Jabatan Sipil pada Masa Orde Baru dan Pasca Reformasi (2023)”, “Naskah Kebijakan: Mengawal Reformasi Tentara Nasional Indonesia Melalui Penolakan Usulan Perubahan dalam Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (2023)”, “Desain Transformasi Polri Untuk Mendukung Visi Indonesia 2045 (2024)”, “Indeks Kota Toleran (2021, 2022, 2023, dan 2024)”, “Indeks Inklusi Sosial Indonesia 2024 (2025)”, serta berbagai publikasi lainnya.

    AZEEM AMEDI

    Azeem Marhendra Amedi

    Penelti Hukum dan Konstitusi

    Peneliti pada bidang rule of law dan studi konstitusional pada SETARA Institute. Azeem memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, dan gelar Magister Hukum (LL.M.) dari York Law School, University of York, Inggris. Fokus riset yang ia bidangi adalah, namun tidak terbatas pada, hukum tata negara, perbandingan hukum tata negara, politik hukum, hukum dan hak asasi manusia, ilmu perundang-undangan, hukum acara peradilan konstitusi, studi demokrasi, dan tata kelola pemerintahan inklusif. Azeem telah berpengalaman dalam dunia riset sejak masih di level universitas, dengan berkontribusi pada kajian-kajian yang dilakukan pada Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, dan pada program riset mengenai proteksi hak-hak dasar pengungsi Rohingya di Asia Tenggara bersama dengan Centre for Applied Human Rights, York Law School, University of York. Azeem telah berkontribusi dalam riset-riset SETARA, yang meliputi Desain Transformasi Polri (2024), Dampak dan Respons Indonesia atas Adopsi EUCSDDD (2024), Studi Inklusi Sosial Indonesia (2025), Indeks Kota Toleran 2024, dan produk Constitutional Decision Impact Assessment (CiDIA, 2025). Beberapa publikasi artikel juga telah dimuat di media massa terkemuka di Indonesia, seperti “Navigating the future of data privacy in Indonesia” (The Jakarta Post, 2024), “Menerka Posisi MK dalam Perkara UU TNI” (Harian Kompas, 2025), dan lain sebagainya.

    MERISA DWI JUANITA

    Merisa Dwi Juanita

    Peneliti HAM dan Sektor Keamanan

    (Merisa) adalah peneliti di bidang Hak Asasi Manusia dan Reformasi Sektor Keamanan di SETARA Institute. Merisa meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (fokus Hubungan Internasional) dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta gelar Magister Studi Pertahanan dengan spesialisasi Keamanan Maritim dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Merisa memiliki minat dan keahlian khusus dalam isu-isu keamanan nasional dan internasional, terutama yang berkaitan dengan keamanan maritim dan reformasi sektor keamanan. Di tahun 2022, Merisa mengikuti program The Yeosu Academy of the Law of the Sea di Korea Selatan. Merisa telah menulis berbagai produk pengetahuan yang dipublikasikan dalam jurnal maupun buku, diantaranya yaitu Tesis Magister berjudul Peran Diplomasi Maritim dalam Penanganan Krisis di Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Tiongkok yang diterbitkan oleh Universitas Pertahanan Republik Indonesia (2021), Strategi Pemberdayaan Nelayan sebagai Solusi Krisis Manajemen Keamanan di Laut Natuna Utara (2022), Pengarusutamaan Gender dalam Zonasi Pesisir dan Pengaruhnya terhadap Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pesisir (2023), Desain Transformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Mendukung Visi Indonesia 2045 (2024), Indeks Inklusi Sosial Indonesia 2024 (2025). Di luar aktivitas penelitiannya, Merisa juga merupakan pendiri Bara Maritim, sebuah platform independen yang berfokus pada penelitian keamanan maritim, studi geospasial, dan teknologi kelautan.

    Achmad Fanani Rosyidi

    Peneliti Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB)

    (Awe) adalah peneliti Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di SETARA Institute sejak tahun 2014. Selain KBB, fokus keilmuan dan riset Awe mencakup kajian Papua, keamanan dan hak asasi manusia. Awe juga pernah terlibat menjadi peneliti di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Dalam kiprahnya, Awe terlibat dalam berbagai riset strategis seperti Laporan Tahunan Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia (2015, 2016, 2017, & 2025), Indeks Hak Asasi Manusia (2014–2016), Studi Inklusi Sosial di Indonesia (2025), serta penelitian bertema Ekonomi Kaum Muda dan Kebijakan Kontraterorisme (Pustaka Pelajar, 2018). Ia juga menjadi penulis utama dalam sejumlah publikasi, di antaranya Ambiguitas Politik HAM di Papua: Sebuah Laporan Kondisi HAM di Papua Tahun 2016 (SETARA Institute, 2017), Rasisme di Papua: Tinjauan Pelanggaran HAM Pasca Kasus Rasisme Surabaya (ELSAM, 2021), Penguatan Konservatisme dalam Perubahan Sosial Politik (SETARA Institute, 2019), dan KH Faqih Maskumambang dan Altar Kebangsaan (LP3ES, 2025). Selain aktif sebagai penulis dan peneliti, Awe juga berperan sebagai fasilitator dan pembicara di berbagai forum hak asasi manusia, media massa, serta kegiatan akademik dan kebijakan publik. Di luar aktivitas riset, Awe menjadi konsultan pembangunan di beberapa kementerian dan lembaga negara seperti BAPPENAS RI, Kemendikdasmen, Kemendagri, dan Kemendes PDT. Awe menempuh pendidikan Sarjana Hubungan Internasional di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta kini melanjutkan studi Magister Kesejahteraan Sosial di STISIP Widuri dan Magister Filsafat Politik di STFI Sadra. Awe juga mengikuti berbagai pendidikan nonformal seperti SeHAMA KontraS, Security Sector Reform IDSPS, dan Kalabahu LBH Jakarta, serta aktif berorganisasi sebagai Wasekjend PB HMI (2022), Koordinator Komite Mahasiswa dan Pemuda Anti Kekerasan/KOMPAK (2015), dan Koordinator Nasional Federasi Mahasiswa Kerakyatan/FMK (2018).

    Tentang SETARA