Publikasi Terbaru

SETARA Institute, 15 Maret 2016 Laporan ini merupakan ringkasan dari laporan utuh yang disusun Setara Institute dalam rangka mendorong pemajuan demokrasi konstitusional di Indonesia melalui praktik peradilan pilkada yang berintegritas dan mampu memberikan keadilan elektoral. Laporan bersumber dari hasil pemantauan Setara Institute terhadap peradilan pilkada serentak I tahun 2015 yang diikuti 259 kab/kota dan 9 provinsi. Laporan ini secara khusus menjawab ... Read More »

Selengkapnya : Infografis Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2015 Read More »

Read More »

Latar Belakang Pemilihan umum, termasuk pemilihan umum kepala daerah/Pemilukada merupakan arena demokratis yang paling legitimate untuk mengkonversi kedaulatan rakyat menjadi otoritas-otoritas politik dan ketatapemerintahan oleh institusi-institusi negara demokratis. Dengan demikian, kualitas dan kedalaman demokrasi sebuah negara ditentukan oleh legalitas dan integritas pemilunya. Sengketa Pemilu (electoral dispute) adalah sesuatu yang tidak mungkin dielakkan dari sebuah pemilu negara demokratis, maka sistem peradilan ... Read More »

Pada periode riset ini, meskipun secara kuantitatif putusan MK mengalami peningkatan tetapi secara substantif tidak banyak terobosan progressif pada putusan-putusan MK. Judicial activism yang menjadi ciri putusan pada periode kepemimpinan Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD, belum tampak pada putusan-putusan periode ini. Satu putusan yang masuk kategori activism adalah putusan pengujian UU Sumber Daya Air, yang membatalkan seluruh UU ini karena substansinya ... Read More »

Konferensi Pers SETARA Institute Temuan Pokok Riset tentang Pemetaan Implikasi Politik Eksekusi Mati pada Hubungan Internasional Indonesia Jakarta, 25 April 2015-04-25 Sejak second optional protocol dalam ICCPR tentang penghapusan hukuman mati diaplikasikan pada 1991, penghapusan hukuman mati menjadi standar norma internasional yang mengarus-utama (mainstream). SETARA Institute menemukan bahwa selama sekitar 25 tahun terahir, jumlah negara yang melaksanakan eksekusi hukuman mati ... Read More »

Dalam rangka memotret kondisi toleransi di dunia pendidikan, SETARA Institute menyelenggarakan survei terhadap siswa-siswi SMU di Jakarta dan Bandung. Survei ini ditujukan untuk memperoleh pemetaan yang jelas dan valid bagi penyusunan intervensi pendidikan toleransi di sekolah-sekolah. Jakarta dan Bandung dipilih sebagai area studi ini atas dasar bahwa Jakarta adalah barometer kota di Indonesia dan Bandung adalah wilayah dengan tingkat intoleransi ... Read More »

Indeks Kinerja HAM 2014 Download Indeks Kinerja HAM – 2014 Read More »

Jakarta – Indonesia kembali masuk dalam catatan buruk terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dunia. Hal ini termuat dalam laporan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang disusun pelapor khusus, Maina Kiai. “(Ini) laporan tentang kondisi kebebasan berkumpul dan berorganisasi bagi kelompok-kelompok minoritas dan rentan,” ujar Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar dalam jumpa pers di ... Read More »

Index Kinerja Penegakan HAM 2013 Kontak Person: HENDARDI, Ketua SETARA Institute (08111.709.44) BONAR TIGOR NAIPOSPOS, Wakil Ketua SETARA Institute (0811.819.174) ISMAIL HASANI, Peneliti Senior SETARA Institute (08111.88.4787) Download Index Kinerja Penegakan HAM 2013 Read More »

Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak layak mengawasi dirinya sendiri. Sikap MK yang selama ini cenderung defense terhadap pengawasan dari luar MK justru kontraproduktif jika dilakukan di tengah keperihatinan masyarakat terhadap lembaga pengawal konstitusi tersebut. “MK tidak bisa mengawasi dirinya sendiri. Keputusan mereka bisa saja salah karena dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Ja di penting ada ... Read More »