Publikasi Terbaru

Regresi Hak Asasi di Tengah Pandemi Ringkasan Eksekutif Indeks Kinerja HAM Tahun 2020 Jakarta 10/12/2020 Latar Belakang Adopsi berbagai instrumen HAM internasional (seperti DUHAM, ICCPR, ICESCR, dan berbagai konvensi HAM internasional lainnya) melahirkan kewajiban yuridis bagi pemerintah Indonesia untuk semakin mengupayakan perlindungan, penghormatan dan pemajuan HAM bagi setiap warga negaranya. Dalam lingkup nasional, jaminan pemenuhan dan perlindungan HAM juga telah ... Read More »

Janji yang Tertunda Kinerja Pemajuan HAM Jokowi Periode Pertama Ringkasan Laporan Indeks Kinerja HAM 2015-2019 SETARA Institute for Democracy and Peace Jakarta, 10 Desember 2019   No. Indikator Sub-indikator Tolok Ukur Skor HAK SIPIL DAN POLITIK 3 1 Hak hidup 2,5 2 Kebebasan beragama dan berkeyakinan 2,4 3 Hak memperoleh keadilan 3,2 4 Hak atas rasa aman 3,6 5 Hak ... Read More »

Pengantar Segala puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah mencurahkan seluruh nikmat dan anugerah sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Melawan Intoleransi di Tahun Politik”. Demikian halnya dengan penulisan laporan dan penerbitan laporannya. Dengan rahmat dan berkah-NYA, seluruh proses berlangsung dengan lancar. Pembaca yang budiman … Berbagai bentuk perbuatan dan ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, 18 Agustus 2019 KINERJA MAHKAMAH KONSTITUSI 2018-2019 Manajemen Peradilan Membaik Karya Hakim Biasa Saja dan Minim Putusan Progresif SETARA Institute telah melakukan penelitian atas Putusan Mahkamah Konstitusi untuk periode 10 Agustus 2018 hingga 10 Agustus 2019, sebagai bagian dari partisipasi perayaan Hari Konstitusi, 18 Agustus. Penelitian ini bertujuan mempelajari kualitas putusan Mahkamah Konstitusi dan mendorong kepatuhan ... Read More »

RINGKASAN EKSEKUTIF Pada September 2018-Februari 2019, SETARA Institute melakukan penelitian tentang dampak produk hukum daerah diskriminatif terhadap akses pelayanan publik di Yogyakarta dan Jawa Barat. Penelitian ini mengkaji 24 produk hukum daerah diskriminatif di Yogyakarta, dan 91 produk hukum daerah di Jawa Barat. Kajian hukum ini dilengkapi dengan wawancara terstruktur pada kelompok-kelompok minoritas dan terkena dampak untuk memperoleh informasi tentang contoh-contoh ... Read More »