Publikasi Terbaru

PENGANTAR Human Security dimana orientasi utama dari keamanan insani ini adalah pembangunan berparadigma HAM, memastikan tidak adaadalah tantangan keamanan di masa depan, konflk sosial, tidak ada kelaparan, tidak diskriminasi, dan seterusnya. Bagi SETARA Institute, persoalan Papua harus didekati dengan pendekatan human security sehingga secara gradual dapat mengikis ketimpangan berkepanjangan di Papua. Salah satu aspek yang harus dipenuhi adalah keadilan atas peristiwa-peristiwa ... Read More »

KATE PENGANTAR Setara Institute pada pertengahan Juni 2017 kembali mempublikasikan Seri Laporan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan yang bertajuk “Kondisi Pemenuhan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kelompok Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau selama ini disebut juga dengan kelompok penganut agama lokal Nusantara merupakan bagian dari perhatian Setara Institute pada area riset tentang Kebebasan BEragama/Berkeyakinan. Studi ... Read More »

INFO GRAFIS Silahkan unduh powerpoint kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan tahun 2017 di sini Read More »

Ringkasan Eksekutif MEMIMPIN PROMOSI TOLERANSI Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Minoritas Keagamaan di Indonesia 2017 Jakarta, 15 Januari 2018 LATAR BELAKANG DAN METODE Laporan Kondisi Kebebasan/Berkeyakinan yang diproduksi oleh SETARA Institute adalah laporan ke-11 sejak pertama kali disusun pada tahun 2007, yang dilatarbelakangi oleh kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan yang belum mendapat jaminan utuh dari negara dan praktik intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan yang ... Read More »

Selengkapnya: Infografis Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2016 Read More »

Tahun 2016 merupakan tahun ke-10 SETARA Institute melakukan riset dan pemantauan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) di Indonesia. Mulai tahun ini dan ke depan, SETARA Institute memberikan perhatian khusus terhadap minoritas keagamaan di samping kondisi KBB secara makro. Hal itu dilatarbelakangi paling tidak beberapa faktor berikut ini. Pertama, secara konseptual bahwa demokrasi adalah sistem tata kelola kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintahan ... Read More »

Laporan tentang Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia disusun untuk memperkuat gagasan pemerintahan Joko Widodo-M. Jusuf Kalla, yang secara normatif telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan akuntabilitas penyidikan pada institusi kepolisian dan pembaruan tata kelola lembaga pemasyarakatan (Nawacita JokowiJK, 2014), khususnya terkait situasi overcrowded pada lembaga pemasyarakatan. Sejauh ini institusi kepolisian berencana menerapkan manajemen penyidikan berbasis teknologi informasi. ... Read More »

Untuk ketujuh kalinya, SETARA Institute merilis Indeks Kinerja HAM (IKH), sebagai bagian dari peringatan Hari HAM yang dirayakan setiap 10 Desember. Dalam konteks nasional, momentum ini bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengingatkan pemerintah selaku pemegang kewajiban (duty bearer) untuk menghormati, memajukan, dan memenuhi hak asasi manusia di Indonesia. Adapun tujuan survey persepsi ini adalah: Memberikan gambaran berdasarkan persepsi ahli tentang ... Read More »

Dalam konstruksi ketatanegaraan Indonesia, kelembagaan yang bertugas mengawal dan memastikan konstitusionalitas undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang sejak awal dibentuk telah memainkan peranan penting bagi perlindungan dan pemajuan, serta mekanisme baru yang efektif dalam pemajuan hak asasi manusia.1 Kondisi ini sejalan dengan peran yang diemban Mahkamah Konstitusi negara di dunia lainnya, seperti Rumania. Melalui putusannya, tidak hanya memenuhi peran ... Read More »

Selengkapnya : Presentasi Laporan Survei Toleransi Siswa SMA di Jakarta & Bandung Read More »

Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2015 ini dalam bentuk resume telah dirilis pada 18 Januari 2016 lalu dan baru diterbitkan secara lengkap pada Maret 2016. Penerbitan laporan dalam bentuk hard copy ini merupakan bagian dari rutinitas publikasi SETARA Institute yang terbit setiap tahun. Sebagai laporan ke-9 dan laporan di awal masa jabatan Presiden Joko Widodo yang baru berusia 15 bulan kepemimpinannya, laporan ini ... Read More »