Area Riset

Siaran Pers SETARA Institute 13 Juni 2025 Constitutional Decision Impact Assessment (CiDIA) ANTARA PRIORITAS DAN KESINAMBUNGAN Pendidikan Gratis Tingkat SD-SMP dan Implementasi Pembiayaan Pendidikan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Konstitusional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional A. Pendahuluan Constitutional Decision Impact Assessment (CiDIA) adalah suatu dokumen brief mengenai studi kasus putusan pengujian konstitusional di ... Read More »

In 2024, SETARA Institute released an annual report on the situation of Freedom of Religions and Beliefs (FoRB) in Indonesia, which has been carried out consistently for the past 18 years. This report is compiled based on the results of monitoring of various violations of FoRB that occurred throughout the year, obtained through victim and witness reports, monitoring networks in ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute 30 Mei 2025 Jelang pertengahan tahun 2025 ini, peristiwa intoleransi yang sangat memprihatinkan kembali terjadi. Peristiwa tragis tersebut merenggut nyawa seorang pelajar Sekolah Dasar (SD) berinisial KB berusia 8 tahun di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Korban tewas akibat tindakan perundungan dan pemukulan yang dilakukan oleh beberapa orang kakak kelasnya di sekolah. ... Read More »

Pada tahun 2024, SETARA Institute kembali merilis laporan tahunan mengenai situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia, yang telah dilakukan secara konsisten selama 18 tahun terakhir. Laporan ini disusun berdasarkan hasil pemantauan terhadap berbagai pelanggaran KBB yang terjadi sepanjang tahun, yang diperoleh melalui laporan korban dan saksi, jaringan pemantau di berbagai wilayah, serta triangulasi dengan pemberitaan media. Dalam penyusunannya, ... Read More »

Ebook-Indeks Inklusi Sosial Indonesia_Setara Institute (1) Read More »

Menjaga momentum capaian kinerja penanggulangan terorisme, baik yang dilakukan oleh Densus 88 Polri maupun oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), SETARA Institute menaruh perhatian pada kinerja dan capaian adopsi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegehan Ekstremisme Berbasis Kekerasan, yang merupakan mandat dari Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021. Regulasi yang berisikan 135 aksi ini merupakan manifestasi komitmen negara untuk menangani pemacu ... Read More »

Kata Pengantar Para pembaca yang budiman, SETARA Institute adalah organisasi perkumpulan yang didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat setara, plural, dan bermartabat. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Perhimpunan melakukan promosi, kajian, dan pendidikan publik terkait dengan pluralisme, kebebasan beragama berkeyakinan, inklusi sosial, demokrasi, hak asasi manusia, rule of law dan perdamaian. Salah satu bentuk inisiatif SETARA Institute berkaitan dengan tujuan ... Read More »

Kata Pengantar Para pembaca yang Budiman, SETARA Institute adalah organisasi perkumpulan yang didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat setara, plural dan bermartabat. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, perhimpunan melakukan promosi, kajian, dan pendidikan publik terkait dengan pluralisme, kemanusiaan, demokrasi, hak asasi manusia, rule of law dan perdamaian. SETARA Institute sejak awal meletakkan isu Reformasi Sektor Keamanan dan Keamanan Insani (human ... Read More »

Kata Pengantar Business and Human Rights Policy (BHRP) adalah kajian kebijakan yang disusun oleh SETARA Institute dan SustainableInclusive Governance Initiative (SIGI), yang menyajikan kajiankajian mutakhir dan dibutuhkan bagi pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat sipil dalam rangka memperkuat ekosistem kepatuhan prinsip United Nations Guiding Principles (UNGPs) on Business and Human Rights dan berbagai kebijakan global dan nasional turunannya. Pada Edisi 25 ... Read More »

Untuk mengakselerasi agenda organisasi pada promosi bisnis dan HAM, SETARA Institute membentuk Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI), unit khusus yang berfokus pada promosi tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan dengan meletakkan United Nations Guiding Principle’s (UNGPs) on Business and Human RIghts dan sustainability policy sebagai kerangka kerja utama. SIGI, selanjutnya memberikan layanan pemajuan bisnis dan HAM dan sustainability pada sektor public dan ... Read More »

Indeks HAM adalah studi pengukuran kinerja negara, sebagai pemangku kewajiban (duty bearer). dalam perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Disusun dengan mengacu pada rumpun-rumpun hak yang terdapat dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya dengan menetapkan 6 indikator pada variabel hak sipil dan politik dan 5 indikator pada variabel hak ekonomi, ... Read More »