Ringkasan
Sebagai laporan ke-9 dan laporan di awal masa jabatan Presiden Joko Widodo yang baru berusia 15 bulan kepemimpinannya, laporan ini memiliki kekhususan tersendiri dari laporan-laporan sebelumnya. Selain memotret peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2015, pada laporan ini SETARA Institute ditantang untuk merunut, menganalisa, dan menyimpulkan janji politik selama kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 2014 lalu. Melalui proses penelaahan, POLITIK HARAPAN MINIM PEMBUKTIAN dipilih sebagai judul laporan ini.
Analisis atas minimnya pembuktian janji politik Jokowi ini disajikan pada bab IV dengan mengevaluasi Nawa Cita dan Kepemimpinan Jokowi. Judul tersebut di atas adalah frase yang paling representatif untuk menggambarkan kinerja kepemimpinan Jokowi yang selama lebih dari setahun masa jabatannya tidak kunjung membuktikan komitmen dalam hal pemajuan dan perlindungan kebebasan beragama/berkeyakinan.
Jokowi tidak berbuat meski dirinya memiliki otoritas. Tahun 2015 merupakan tahun murni awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, tahun 2015 merupakan momentum yang cukup tepat untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah dan tidak diambil sejak awal kepemimpinannya hingga ujung tahun 2015. Evaluasi ini meliputi kecenderungan-kecenderungan yang menonjol dalam periode kepemimpinannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kecenderungan-kecenderungan yang dimaksud meliputi berbagai bidang pemerintahan dimana Jokowi berkontribusi bagi penumpukan persoalan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan.
Perlu dicatat, hal-hal yang diangkat dalam bagian ini adalah evaluasi atas janji-janji dan harapan-harapan baru yang tertuang dalam Nawa Cita. Evaluasi tersebut didasarkan pada data hasil checklist dan analisis dokumen kebijakan serta data in-depth interview dengan para stakeholders dalam isu agama/keyakinan; utamanya Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah Di tingkat pemerintah daerah, Nawa Cita nyaris tidak  terhadap perbaikan kebijakan lokal yang memberikan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Data 2015 menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah (dalam hal ini Kabupaten/Kota) tercatat aktor pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dari katagori institusi negara. Kepada semua pihak yang mendukung penerbitan buku ini, dihaturkan terima kasih.
