Dampak Produk Hukum Daerah Diskriminatif Terhadap Akses Pelayanan Publik

Dokumen ini merupakan Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) dari laporan penelitian hukum yang diterbitkan oleh SETARA Institute dengan judul “Dampak Produk Hukum Daerah Diskriminatif terhadap Akses Pelayanan Publik”. Penelitian lapangan dan kajian hukum untuk laporan ini dilakukan dalam rentang waktu September 2018 hingga Februari 2019 dengan mengambil lokus wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Barat.

Ringkasan setebal 3 halaman ini mengidentifikasi dan menganalisis secara kritis keberadaan produk hukum daerah (Perda/Perkada) yang dinilai diskriminatif. Studi ini menelaah 24 produk hukum di Yogyakarta dan 91 produk hukum di Jawa Barat, di mana ditemukan 32 regulasi yang secara nyata mendiskriminasi kelompok marjinal berdasarkan gender, etnisitas, kepercayaan/agama, dan orientasi seksual. Laporan ini menggarisbawahi dampak buruk regulasi tersebut yang membatasi hak konstitusional minoritas dalam mengakses pelayanan publik yang setara. Selain menggunakan metode wawancara komunitas terdampak, riset ini juga menganalisis lebih dari 400.000 data pengaduan publik yang dihimpun melalui sistem penanganan pengaduan nasional, SP4N-LAPOR!.