Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Setara: Polri, MUI, dan FPI Pelanggar Kebebasan Beragama - Setara
Cari Publikasi Media yang Kamu Butuhkan

Setara: Polri, MUI, dan FPI Pelanggar Kebebasan Beragama

Tanggal RilisFebruari 4, 2017KategoriBerita & LiputanBagikan

TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti kebebasan beragama dan berkeyakinan Setara Institute, Halili, mencatat, ada 208 peristiwa dan 270 tindakan pelanggaran kebebasan berkeyakinan yang terjadi pada 2016. Bisa jadi, dalam sebuah peristiwa intoleransi terjadi beberapa tindakan.

Hasil penelitian Setara Institute menyebutkan pelaku pelanggaran keagamaan pada 2016 adalah pihak dari lembaga negara dan bukan lembaga negara. Setara membagi kelompok itu menjadi aktor negara dan aktor nonnegara.

Halili mengatakan ada 18 aktor negara yang melakukan pelanggaran kebebasan beragama. “Aktor negara yang paling banyak melanggar kebebasan berkeyakinan adalah kepolisian,” kata Halili dalam konferensi pers di Setara Institute, Jakarta Selatan, Ahad, 29 Januari 2017.

Menurut dia, kepolisian melakukan 37 pelanggaran, disusul pemerintah kabupaten atau kota dengan 35 pelanggaran, institusi pendidikan 9 pelanggaran, Kementerian Agama 9 pelanggaran, dan kejaksaan 8 pelanggaran.

Bentuk pelanggaran terbanyak yang dilakukan okepolisian adalah pembiaran. Ada pula kriminalisasi keyakinan, penyesatan, pemaksaan keyakinan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, serta condoning. Ada pula diskriminasi, penersangkaan kasus penodaan agama, dan pembatasan kebebasan berekspresi.

Halili berujar, aktor intoleransi nonnegara paling banyak dilakukan kelompok warga dengan 42 kasus. Lalu 30 tindakan oleh aliansi organisasi kemasyarakatan Islam, 17 oleh Majelis Ulama Indonesia, 16 oleh Front Pembela Islam, dan 4 oleh perusahaan.

Tindakan-tindakan yang paling banyak dilakukan aktor nonnegara adalah intoleransi, penyesatan, intimidasi, ujaran kebencian, pembubaran kegiatan keagamaan, pembakaran properti, ancaman, dan pelarangan pendirian tempat ibadah.

Peneliti Setara Institute, Sudarto, menuturkan MUI memicu lahirnya intoleransi melalui beberapa fatwa yang dikeluarkannya. “MUI membuat pernyataan ‘Ini sesat, itu sesat’ lalu meminta negara menindaklanjuti fatwa itu,” kata Sudarto.

Sedangkan FPI, ucap dia, menjadi aktor di lapangan atau eksekutor terhadap fatwa MUI. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, ujar dia, digerakkan FPI.

REZKI ALVIONITASARI

Sumber: Tempo.co

Media Terkait

Jelajahi Media

Selengkapnya

Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia: Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif dan Damai dalam Tata Kebinekaan

Berita & Liputan, Siaran Pers
November 20, 2026
Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Siaran Pers SETARA Institute, 17 November 2026 Sebagai bentuk peringatan Hari Toleransi Internasional yang jatuh...

Lihat Detail

130 Pekerjaan Rumah Reformasi Polri: Mendorong Pemolisian yang Demokratis dan Akuntabel

Berita & Liputan, Siaran Pers
Oktober 12, 2026
Reformasi Sektor Keamanan

Sorotan Media • 1 Oktober 2026 Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, menyoroti pentingnya menjadikan...

Lihat Detail

Penyelidik dan Penyidik Polri Seharusnya Polisi Yudisial

Berita & Liputan
Desember 16, 2025
Reformasi Sektor Keamanan

Presiden Prabowo Subianto telah merespons usulan masyarakat tentang kepolisian. Usulan ini mengemuka dalam aksi demonstrasi...

Lihat Detail

Setara: Polri, MUI, dan FPI Pelanggar Kebebasan Beragama