Penolakan sebagian warga terhadap lurah perempuan dan protestan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dinilai merupakan bentuk intoleransi dan diskriminasi atas dasar jenis kelamin dan agama.
Kasus diskriminasi berlapis tersebut, dianggap merupakan ujian kedua bagi pasangan Jokowi-Ahok dalam mengatasi persoalan intoleransi agama di Jakarta. Sebelumnya, pada Februari 2013, kasus intoleransi di Tambora, Jakarta Barat, juga belum diatasi dengan baik.
“Jokowi-Ahok harus menegaskan posisinya, bahwa tata kelola pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi RI dan peraturan perundang-undangan,” kata Ketua Setara Institute, Hendardi, Kamis (22/8).
Dijelaskan Hendardi, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk menduduki jabatan tertentu. Jika aspirasi intoleransi warga dipenuhi Jokowi, maka menurutnya, dipastikan virus intoleransi serupa akan menyebar ke berbagai wilayah.
Diberitakan, Pemprov DKI Jakarta akan mempertimbangkan permintaan warga Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, soal penolakan kepemimpinan lurah non-muslim, Susan Jasmine Zulkifli. Lurah baru ini merupakan salah satu lurah yang lolos dalam lelang terbuka pemilihan lurah, beberapa waktu lalu.
Penulis: Y-7/SIT
Sumber:Suara Pembaruan