Jakarta – Setara Institute For Democracy and Peace bersama tokoh Papua Neles Tebay Kabadabi meminta pemerintah pusat untuk berdialog dengan masyarakat Papua. Dialog itu terkait isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua.
“Kami ingin pemerintah membuka dialog dengan warga papua asli yang menjadi korban pelanggaran HAM,” kata Wakil Ketua Setara, Bonar saat acara pernyataan pers Setara tentang laporan kondisi HAM di Papua, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/2/2017).
Dari hasil kajian Setara ada peningkatan dalam angka peristiwa pelanggaran HAM. Pada tahun 2015 ada 16 peristiwa pelanggaran HAM sedangkan tahun 2016 meningkat menjadi 68 peristiwa.
Menurut Bonar, hal ini terjadi akibat masyarakat Papua masih dianggap musuh oleh pemerintah, sehingga angka pelangaran HAM di wilayah itu meningkat. Selain itu, pelanggaran HAM masa lalu di Papua yang belum selesai menyebabkan rasa nasionalisme masyarakat Papua terhadap Indonesia berkurang.
Setara menilai harus ada langkah pendekatan langsung dari pemerintah pusat kepada masyarakat Papua dan melibatkan mereka dalam menyelesaikan masalah tersebut.
Sementara itu, tokoh Papua dari Jaringan Damai Papua (JDP), Neles Tebay Kebadabi meminta agar penyelesaian tersebut harus secara konstitusional dan mengikuti aturan undang-undang.
“Diselesaikannya dengan mengikuti konstitusional juga undang-undang tapi tetap melibatkan masyarakat Papua,” ujar Neles.
Neles mengatakan jika kekerasan atau pelanggaran HAM masih terus terjadi di tanah Papua, maka akan timbul antipati dan krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah Indonesia. Ketika itu sudah terjadi, maka gejolak Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan semakin meningkat.
Bahkan, dirinya mengaku saat ini penanaman nasionalisme Indonesia kepada kaum muda Papua cukup sulit. Sebab, masih ada beberapa di antara kaum muda yang mengingat perilaku tidak menyenangkan diterima oleh orangtua mereka.
“Kaum muda Papua saat ini nasionalismenya kepada Indonesia mulai berkurang. Karena mereka masih ingat dengan kisah masa lalu orang tuanya,” ujarnya.
Menurutnya, hanya ada satu solusi yang bisa meredakan masalah pelanggaran HAM di Papua, yaitu pertemuan antara pemerintah pusat dengan masyarakat Papua lalu melakukan dialog hingga mencapai kesepakatan bersama.
“Ya satu-satunya cuma dengan berdialog dan bertemu dengan pemerintahan Indonesia atau Jokowi dan masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM. Jangan mereka memutuskan secara sepihak,” tuturnya.
Hary Lukita Wardani
Sumber: detikcom