Papua di bawah Kepemimpinan Jokowi

Pendahuluan

1. Pada 20 Oktober 2016, pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla secara simbolik telah menunjukkan kepedulian pada penanganan persoalan Papua. Jokowi bahkan berjanji untuk minimal 3 kali dalam setahun untuk berkunjung ke Papua. Aksi simbolik ini, merupakan modal dasar bagi tumbuhnya kepercayaan warga Papua atas segala inisiatif penanganan Papua dalam berbagai aspek.
2. Namun demikian, prinsip affirmative action yang menjadi landasan paradigmatik penanganan Papua untuk memperoleh hak dan akses keadilan yang sama dengan warga negara Indonesia di daerah lain, masih terbatas pada pengutamaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Sementara, dalam diri Papua, tata kelola otonomi khusus, termasuk dana otsus dan dana infrastruktur sebesar 53 triliun (2002-2015) belum mampu mengakselerasi pembangunan Papua dan melimpahkan kesejahteraan bagi warga Papua. Reformasi tata kelola pemerintahan daerah di Papua dan Papua Barat adalah tantangan internal bagi Papua.
3. Catatan evaluatif ini ditujukan untuk mengevaluasi kinerja substantif kepemimpinan Jokowi-JK pada persoalan Papua dalam 2 (dua) tahun masa kepemimpinannya.

Selengkapnya : Siaran Pers Setara Institute ttg Membaca 2 Tahun Papua di bawah Jokowi