Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Menjerat Ade Armando, Polisi Bungkam Kebebasan Berpikir - Setara
Cari Publikasi Media yang Kamu Butuhkan

Menjerat Ade Armando, Polisi Bungkam Kebebasan Berpikir

Tanggal RilisJanuari 26, 2017KategoriSiaran PersBagikan

SETARA Institute,  Jakarta, 26 Januari 2017

Ade Armando ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan penyebaran informasi elektronik yang dianggap menyebarkan permusuhan atas dasar SARA. Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menetapkan status tersangka karena Ade dianggap melanggar Pasal 28(2) UU 11/2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Pentersangkaan atas Ade merupakan bentuk pemasungan kebebasan berpikir. Apa yang disampaikannya merupakan ekspresi pikiran merdeka seseorang yang merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Pasal 28E (2) UUD Negara RI 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya.

Delik penyebaran informasi yang dianggap menyebarkan permusuhan dalam kasus yang dialami Ade Armando tidak teruji, karena tidak adanya niat jahat (mens rea) yang ditunjukkannya dan tidak tampak permusuhan itu mengemuka setelah adanya pernyataan Ade. Sekalipun Ade dijerat dengan delik penyebaran informasi itu, sesungguhnya yang dinilai oleh Polri adalah dugaan aspek penodaan agama, yang dapat menimbulkan permusahan atas dasar SARA. Jadi, pentersangkaan Ade ditujukan untuk melindungi agama sebagaimana konsepsi delik penodaan agama, yang tidak dikenal dalam prinsip hak asasi manusia.

Harus ditegaskan, bahwa ketentuan dalam Pasal 28(2) UU ITE, sekalipun merupakan UU produk UU yang lahir pasca reformasi, tetapi watak yang melekat dalam pasal tersebut adalah pemasungan seperti cara Orde Baru membungkam kritisisme warga. Selain sumir dan tidak terukur, pasal ini merupakan pemasung kebebasan warga negara, yang penggunaannya sangat subyektif. Pasal semacam ini jelas menimbulkan ketidakpastian hukum.

Polri sebagai aparat penegak hukum, semestinya mampu membedakan peristiwa-peristiwa yang nyata-nyata menyebarkan permusuhan dan peristiwa-peristiwa yang merupakan bentuk ekspresi pikiran yang sesuai hati nurani. Pentersangkaan ini juga ditetapkan di tengah iklim intoleransi yang semakin kuat dan musim pelaporan oleh individu/kelompok terhadap individu lain, sebagai dampak dari ketegangan di tengah masyarakat yang terkoyak akibat tindakan-tindakan kelompok warga yang antikemajemukan.

Di tengah himpitan supremasi intoleransi, sebaiknya Polri tidak menggunakan pasal-pasal absurd secara membabi buta untuk memberangus kebebasan warga di tengah musim pelaporan penodaan/penistaan agama. Polri mempunyai kewenangan untuk mengabaikan laporan-laporan tidak bermutu, sebagaimana yang menimpa pada Basuki Tjahaja Purnama. Cukup Ahok yang menjadi korban kriminalisasi.

Kontak Person:

Bonar Tigor Naipospos (Wakil Ketua SETARA Institute) : 0811819174

Media Terkait

Jelajahi Media

Selengkapnya

Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia: Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif dan Damai dalam Tata Kebinekaan

Berita & Liputan, Siaran Pers
November 20, 2026
Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Siaran Pers SETARA Institute, 17 November 2026 Sebagai bentuk peringatan Hari Toleransi Internasional yang jatuh...

Lihat Detail

130 Pekerjaan Rumah Reformasi Polri: Mendorong Pemolisian yang Demokratis dan Akuntabel

Berita & Liputan, Siaran Pers
Oktober 12, 2026
Reformasi Sektor Keamanan

Sorotan Media • 1 Oktober 2026 Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, menyoroti pentingnya menjadikan...

Lihat Detail

Kepemimpinan Konstitusi sebagai Fondasi Penyelenggaraan Negara

Siaran Pers
Oktober 12, 2026
Hukum dan Konstitusi

Sorotan Media • 30 September 2026 Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Ketua Badan...

Lihat Detail

Menjerat Ade Armando, Polisi Bungkam Kebebasan Berpikir