Pelembagaan demokrasi di Indonesia, secara normatif telah mencapai kemajuan yang signifikan, khususnya pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Salah satu institusi negara yang memiliki peran nyata adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), dengan kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sejak dibentuk pada Agustus 2003, MKRI dianggap oleh banyak kalangan telah memainkan peranan penting bagi perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (HAM). Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi RI, dengan kewenangan pengujian undang-undang dianggap menjadi salah satu mekanisme nasional penegakan HAM. Tidak kurang dari 40 jenis hak asasi manusia yang tertuang dalam instrumen internasional HAM telah diadopsi kedalam UUD Negara RI 1945 dan menjadi hak konstitusional warga negara.
