Mantan Presiden SBY telah angkat bicara mengenai keberadaan 6 dokumen asli laporan TPF Munir, meski tidak menjawab teka-teki dimana sebenarnya keberadaan dokumen tersebut. Hanya SBY menjanjikan akan menyerahkan copy salinan laporan tersebut ke pemerintah sembari mendesak agar Presiden Jokowi menuntaskan perkara pembunuhan aktivis HAM Munir, sesuatu yang tidak diselesaikannya ketika masih menjabat sebagai Presiden.
Ibarat permainan sepak bola, kini bola telah dilempar balik ke pemerintah Jokowi. Lagipula siapapun pemerintahan paska SBY berkewajiban untuk menuntaskan sisa pekerjaan yang terbengkalai itu. Tugas untuk menyelesaikan “test of our history” kini berada di pundak Presiden Jokowi.
Langkah awal yang bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah mengumumkan secara terbuka kepada publik hasil temuan yang disusun TPF Munir. Agar publik bisa mengetahui hasil kerja dan sekaligus bentuk pertanggungjawaban TPF Munir, karena meski TPF Munir dibentuk oleh Presiden tetapi pembiayaan operasional tim tersebut adalah berasal dari uang rakyat.
Langkah lain yang perlu dilakukan adalah membentuk TPF Munir baru dengan kewenangan pro yustisia, yang berisikan sebagian anggota TPF terdahulu dengan perwakilan dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Komnas HAM. Tugas tim ini selain memperdalam dan menindak lanjuti hasil laporan terdahulu, juga mencari fakta-fakta baru yang memungkinkan proses hukum perkara pembunuhan aktivis HAM Munir dibuka kembali.
Kasus pembunuhan Munir dan puluhan kasus pelanggaran HAM lainnya menjadi hutang sejarah bagi kita sebagai sebuah bangsa. Presiden Jokowi yang terpilih mendapat mandat untuk menyelesaikannya. Presiden Jokowi tidak bisa mengelak dari kewajibannya ini.
 Tabik.
Kontak Person:
Bonar Tigor Naipospos (Wakil Ketua Setara Institute) : 081 1819 174