Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Indeks Kinerja Penegakan HAM 2012 - Setara
Cari Publikasi Media yang Kamu Butuhkan

Indeks Kinerja Penegakan HAM 2012

Tanggal RilisDesember 10, 2012KategoriBerita & LiputanBagikan

PENDAHULUAN

Pada 10 Desember 2012, warga dunia akan merayakan Hari Internasional Hak Asasi Manusia. Tepatnya 64 tahun yang lalu, 10 Desember 1948 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjadi naskah acuan bagi setiap negara di dunia untuk memperlakukan manusia secara bermartabat, dengan menghargai integritas diri dan seperangkat hak-hak yang melekatnya. Dalam rangka memperingati Hari HAM Internasional dan evaluasi tahunan kondisi hak asasi manusia di Indonesia, untuk ketiga kalinya SETARA Intitute menyelenggarakan survei persepsi untuk mengukur Indeks Kinerja Penegakan HAM di Indonesia, 2012.

Tujuan utama penyusunan Indeks Kinerja Penegakan HAM adalah untuk [a] memberikan gambaran berdasarkan persepsi ahli tentang situasi hak asasi manusia mutakhir di Indonesia, khususnya terhadap variabel-variabel hak yang menjadi perhatian utama SETARA Institute; [b] melakukan evaluasi dan advokasi kinerja penegakan HAM; dan [c] menghimpun dukungan bagi pemajuan HAM di Indonesia.

Laporan Indeks Kinerja Penegakan HAM disusun dengan menggunakan pendekatan survei dengan sampel 100 ahli di 13 propinsi yang terdiri dari pegiat HAM, akademisi, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintahan. Survei dilakukan dari tanggal 1-30 November 2012. Sampel ditetapkan dengan menggunakan metode purposive sampling yang ditetapkan oleh SETARA Institute berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dan snowballing di mana satu narasumber dapat menginformasikan narasumber lain yang layak untuk menjadi responden survei ini. Survei pengukuran indeks persepsi ini menggunakan skala pengukuran angka โ€œ0โ€ untuk menunjukkan performa yang paling lemah dan angka โ€œ7โ€ untuk menunjukkan performa yang kuat dalam penegakan HAM.

Penyusunan Indeks Kinerja Penegakan HAM dimulai dengan menetapkan 8 indikator dan sub-sub indikator yang beragam. Setelah memperoleh variabel dan indikator, SETARA Institute menyajikan narasi peristiwa yang dihimpun selama tahun 2012, yang menggambarkan kinerja penegakan HAM selama tahun 2012. Setelah seluruh data dan narasi disampaikan kepada narasumber, tahap berikutnya adalah menarik persepsi dari 100 ahli dengan skala 0-7. Masing-masing indikator diberi score, kemudian seluruh score dari indikator pada masing-masing indikator utama/variabel itu dijumlah dan dibagi dengan jumlah indikator sebagai bilangan pembagi. Hasilnya adalah score untuk masing-masing indikator utama.

TEMUAN

Tabel berikut ini merupakan rekapitulasi persepsi responden terhadap 8 indikator utama, yang dijadikan sebagai alat ukur.

NoINDIKATORSCORE
2012
1.PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM MASA LALU1,44
2.KEBEBASAN BEREKSPRESI3,06
3.KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN2,45
4.RANHAM DAN KINERJA LEMBAGA HAM3,72
5.RASA AMAN WARGA & PERLINDUNGAN WARGA NEGARA3,06
6.PENGHAPUSAN HUKUM MATI2,35
7.PENGHAPUSAN DISKRIMINASI3,27
8.HAK ATAS EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA3,23

Sebagai perbandingan dengan survei pada tahun 2010 dan 2011, berikut ini adalah tabel perbandingannya;

NoINDIKATORSCORE
201220112010
1.PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM MASA LALU1,441,401,14
2.KEBEBASAN BEREKSPRESI3,062,502,25
3.KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN2,452,301,00
4.RANHAM DAN KINERJA LEMBAGA HAM3,723,102,00
5.RASA AMAN WARGA & PERLINDUNGAN WARGA NEGARA3,062,003,66
6.PENGHAPUSAN HUKUM MATI2,351,803,66
7.PENGHAPUSAN DISKRIMINASI3,272,804,00
8.HAK ATAS EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA (*)3,232,50โ€“

(Untuk indicator hak atas ekonomi, sosial, budaya, pada tahun 2010 tidak diikutsertakan sebagai indikator survei baru pada tahun 2011 dan 2012 menjadi indikator survei. Karena itu pada tahun 2010, score-nya tidak ada.)

Berikut ini adalah rincian score untuk masing-masing indikator dan sub indikator.

INDIKATOR 1:
PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM MASA LALU โ€“ 1,44

No.Sub IndikatorScore
1.Penghilangan orang secara paksa1.57
2.Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi1.64
3.Kasus Tanjung Priok1.64
4.Kasus Trisakti, Semanggi I dan II1.82
5.Kasus Pembunuhan Munir2.21
6.Kasus Wamena-Wasior1.50
7.Tindak Lanjut KKP untuk Timor Timur1.96
8.Kasus Pembantaian 1965/661.50
9.Kasus Penembakan Misterius1.18

INDIKATOR 2:
KEBEBASAN BEREKSPRESI โ€“ 3,06

No.Sub IndikatorScore
1.Ekspresi politik di Papua3.21
2.Kekerasan terhadap Jurnalis3.04
3.Kriminalisasi kerja Jurnalistik3.04
4.Perlindungan Pembela HAM2.61

INDIKATOR 3:
KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN โ€“ 2,45

No.Sub IndikatorScore
1.Kebebasan mendirikan rumah ibadah2.61
2.Kebebasan beragama/ berkeyakinan terhadap agama/ keyakinan minoritas2.32
3.Regulasi negara yang membatasi kebebasan beragama2.11
4.Penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap kelompok agama/ keyakinan minoritas1.79

INDIKATOR 4:
RANHAM DAN KINERJA LEMBAGA HAM โ€“ 3,72

No.Sub IndikatorScore
1.Pembentukan dan penguatan Panitia RANHAM3.32
2.Pengesahan instrumen-instrumen HAM3.64
3.Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dengan nilai-nilai HAM3.32
4.Pendidikan HAM3.54
5.Penerapan Norma dan Standar HAM3.14
6.Laporan HAM kepada PBB3.54
7.Kinerja Kementerian Hukum dan HAM3.36
8.Kinerja Komnas HAM4.43
9.Kinerja Komnas Perempuan4.64
10.Kinerja Komisi Perlindungan Anak (KPAI)4.25

INDIKATOR 5:
RASA AMAN WARGA & PERLINDUNGAN WARGA NEGARA โ€“ 3,06

No.Sub IndikatorScore
1.Konflik sosial2.71
2.Pemberantasan terorisme4.32
3.Kondisi keamanan3.29
4.Perlindungan TKI2.14
5.Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri2.63

INDIKATOR 6:
PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI โ€“ 2,35

No.Sub IndikatorScore
1.Vonis Mati2.14
2.Eksekusi Mati2.07
3.Regulasi Negara2.18

INDIKATOR 7:
PENGHAPUSAN DISKRIMINASI โ€“ 3,27

No.Sub IndikatorScore
1.Diskriminasi Perempuan3.36
2.Diskriminasi Ras dan Etnis3.25

INDIKATOR 8:
HAK ATAS EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA โ€“ 3,23

No.Sub IndikatorScore
1.Kesehatan3.82
2.Pendidikan4.11
3.Lapangan kerja2.89
4.Kebebasan ekspresi budaya3.68
5.Pemajuan masyarakat adat2.93
6.Ketersediaan Pangan3.39
7.Perumahan2.86
8.Penghidupan yang layak2.57
9.Jaminan sosial2.89
10.Perlindungan bagi penyandang disabilitas/ diffable2.61
11.Perlindungan bagi anak3.07

Jika ditarik rata-rata score untuk 8 indikator utama, maka score indeks kinerja penegakan HAM tahun 2012 adalah 2,82 sedikit lebih tinggi dari tahun 2011 yang berada pada skala 2,3. Sekalipun menunjukkan tren yang membaik, tetapi tidak cukup untuk mencatat bahwa kinerja penegakan HAM mengalami kemajuan, karena masih berada di skala 2,82. Angka moderat untuk pemajuan HAM dalam indeks ini adalah skala 4 โ€“ 5.

Penjelasan untuk masing-masing indikator dapat dilihat dalam lampiran laporan terlampir.

SETARA Institute merekomendasikan:

  • Dalam dua tahun terakhir masa kepemimpinannya, SBY-Boediono harus membangun kebijakan politik penegakan HAM yang akuntabel di Indonesia melalui penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, memutus impunitas, dan menyediakan legislasi kondusif bagi penegakan HAM.
  • Kepemimpinan SBY-Boediono harus membangun dan memperkuat institusi-institusi hak asasi manusia sebagai perangkat penegakan HAM di Indonesia.
  • Kepemimpinan SBY-Boediono menyusun bleid kebijakan politik untuk memastikan integritas sistem hukum nasional dan pemenuhan jaminan konstitusional yang secara terus menerus terkikis oleh peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar agama dan moralitas. Termasuk mencabut peraturan perundang-undangan diskriminitif.
  • Kepemimpinan SBY-Boediono mengambil prakarsa untuk menyusun dan membahas 6 RUU yang kondusif bagi penegakan HAM: RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, RUU Perlindungan Pembela HAM, RUU Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan, RUU Perubahan UU No. 39/1999 tentang HAM, RUU Perubahan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU tentang ratifikasi konvensi-konvensi internasional.
  • Melakukan perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengadopsi hukuman mati.
  • Menindaklanjuti seluruh hasil-hasil penyelidikan Komnas HAM, rekomendasi DPR tentang penghilangan orang secara paksa, rekomendasi Komite CERD, Rekomendasi Dewan HAM PBB dalam UPR Tahun 2012, dan rencana-rencana penegakan HAM yang tercantum dalam RANHAM 2010-2014.
  • Mengambil langkah politik penanganan Papua secara komprehensif termasuk melakukan audit investigatif dugaan penyalahgunaan dana Otsus Papua.

Kontak Person:

HENDARDI, Ketua SETARA Institute (08111.709.44)
BONAR TIGOR NAIPOSPOS, Wakil Ketua SETARA Institute (0811.819.174)
ISMAIL HASANI, Peneliti Senior SETARA Institute (08111.88.4787)

Download buku riset mk

Media Terkait

Jelajahi Media

Selengkapnya

Penindasan Agama Di Indonesia

Berita & Liputan
Agustus 8, 2013
Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Ideologi toleransi resmi Jakarta hanyalah mitos, sebagaimana dapat disaksikan dengan jelas oleh umat Syiah dan...

Lihat Detail

Editorial Media Indonesia: Ironi Di Balik Penghargaan

Berita & Liputan
Mei 8, 2013
Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

PENGHARGAAN yang diterima seorang kepala negara semestinya kebanggaan bagi masyarakatnya. Namun, penghargaan World Statesman 2013...

Lihat Detail

Laporan Kondisi Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Tahun 2012

Berita & Liputan
Maret 16, 2013
Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Kepemimpinan Tanpa Prakarsa Pada tahun 2012 SETARA Institute mencatat 264 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan...

Lihat Detail

Indeks Kinerja Penegakan HAM 2012