HUT ke-72 TNI adalah momentum untuk memperkuat soliditas, disiplin, dan tanggung jawab TNI sebagai alat pertahanan nasional, yang bertugas menjaga kedaulatan Indonesia.
Cita-cita reformasi 1998 telah menggariskan bahwa TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional. TNI juga dibangun sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, HAM, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Cita diri TNI sebagaimana diamanatkan UU No.34/2004 tentang TNI inilah yang menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkan desain TNI reformis,” ujar Ketua SETARA Institute Hendardi dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (5/10).
Dalam pidato perayaan HUT TNI, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (5/10) menyampaikan pesan tegas bahwa politik TNI adalah politik negara. “Jika ini dipatuhi, dengan sendirinya para elite di tubuh TNI tidak boleh berpolitik praktis kecuali hanya untuk mendukung tujuan negara,” tegas Hendardi.
Dalam pandangan Hendardi, berpolitik praktis tidak melulu harus melalui partai-partai politik, tetapi juga memanfaatkan jabatan di kesatuan-kesatuan TNI untuk mencetak dan memetik benefit atau insentif politik elektoral.
Sementara politik negara adalah garis politik yang ditetapkan dalam sistem ketatanegaraan untuk mencapai cita-cita nasional. Tidak ada cara lain bagi TNI untuk berpolitik, apalagi model dwifungsi ABRI, kecuali sesuai dengan garis politik negara.
Hendardi menambahkan, pernyataan Panglima TNI diharapkan menjadi otokritik bagi TNI sekaligus menunjukkan kepatuhan TNI pada supremasi sipil. Mendorong TNI terus di garis profesional sebagaimana cita diri dalam UU TNI adalah salah satu cara rakyat di republik ini mencintai dan memperkuat TNI. Dirgahayu TNI. (OL-4)
Sumber: mediaindonesia.com