Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Audit HAM Sektor Nikel:Akselerasi Penguatan Tata Kelola HAM dalam Hilirisasi Nikel di Maluku Utara - Setara
Cari Publikasi Media yang Kamu Butuhkan

Audit HAM Sektor Nikel:Akselerasi Penguatan Tata Kelola HAM dalam Hilirisasi Nikel di Maluku Utara

Tanggal RilisAgustus 14, 2026Ditulis OlehSETARA Institute for Democracy and Peace Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI)KategoriSiaran PersBagikan

Siaran Pers, Jakarta, 14 Agustus 2026.

SETARA Institute for Democracy and Peace dan Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI) menyelesaikan Audit Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap lima perusahaan yang memiliki posisi strategis dalam ekosistem industri nikel di Maluku Utara, dengan penelitian berjudul “Audit HAM pada Perusahaan Sektor Nikel di Maluku Utara: Membangun Fondasi Pertambangan yang Bertanggung Jawab (Responsible Mining)”. Audit dilakukan untuk menilai sejauh mana percepatan pertambangan dan hilirisasi nikel telah disertai penguatan tata kelola perusahaan, penghormatan terhadap HAM, perlindungan pekerja dan masyarakat, serta pengelolaan dampak lingkungan yang bertanggung jawab.

Lima perusahaan yang dinilai adalah PT Aneka Tambang Tbk. (ANTAM), PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (TBP/Harita Nickel), PT Wanatiara Persada, dan PT Weda Bay Nickel (WBN). Pemilihan perusahaan didasarkan pada posisi dalam rantai nilai nikel, skala operasi, signifikansi strategis, variasi model bisnis, dan
risiko HAM maupun lingkungan.

Hasil audit menunjukkan bahwa perkembangan industri nikel di Maluku Utara bertumbuh secara eksponensial dibandingkan konsolidasi tata kelola sosial, lingkungan, dan HAM. Berbagai perusahaan telah membangun kebijakan, struktur ESG, sistem keselamatan, pengelolaan lingkungan, mekanisme pengaduan, program masyarakat, maupun inisiatif verifikasi independen. Namun, efektivitas berbagai sistem tersebut masih menghadapi kesenjangan pada aspek implementasi, transparansi, pelacakan dampak dan risiko, akuntabilitas lintas entitas, dan pemulihan terhadap pihak terdampak (affected communities).

Selengkapnya Silahkan Download Disini

Media Terkait

Jelajahi Media

Selengkapnya

Menguji Langkah Reformasi Polri: Dari Penunjukan Kapolri Langsung oleh Presiden hingga Penegasan Jabatan Sipil untuk Anggota Polri

Siaran Pers
Desember 14, 2025
Reformasi Sektor Keamanan

Dua isu krusial muncul dalam momentum percepatan reformasi Polri, yakni wacana penunjukan langsung Kapolri oleh...

Lihat Detail

Urgensi Penguatan Prinsip Penghormatan HAM dan Lingkungan dalam Skema Industri Nikel: Temuan Riset Responsible Mining 2025 di Sulawesi Tenggara

Siaran Pers
Desember 12, 2025
Bisnis dan HAM

Diseminasi dan Seminar Publik Responsible Mining Sektor Nikel di Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan oleh Universitas Halu Oleo...

Lihat Detail

Indeks HAM 2025: Menata Orientasi Pemajuan HAM

Siaran Pers
Desember 10, 2025
Hukum dan Konstitusi

Pada momentum Hari HAM Internasional 2025, SETARA Institute menyusun Indeks HAM 2025 sebagai gambaran tentang...

Lihat Detail

Audit HAM Sektor Nikel:Akselerasi Penguatan Tata Kelola HAM dalam Hilirisasi Nikel di Maluku Utara