Menata Orientasi Pemajuan HAM

Full Report
Indeks Kinerja HAM Tahun 2025
Jakarta 10/12/2025

Latar Belakang

Instrumen pokok Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 menjadi satu dari tiga instrumen pokok HAM internasional yang disebut sebagai International Bill of Human Rights. Tiga instrumen pokok ini terdiri dari DUHAM, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) atau Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Ketiganya menjadi pedoman pokok dalam pelaksanaan penegakan HAM oleh negara-negara di dunia.

Eksistensi DUHAM sebagai instrumen pokok HAM internasional tidak terlepas dari materi muatannya yang mengatur secara rinci perihal muatan-muatan HAM yang terkandung dalam Piagam PBB. Oleh karena itu, DUHAM dipandang sebagai standar pencapaian bersama dalam upaya pemenuhan HAM. Pada 10 Desember 1950, Majelis Umum PBB menerbitkan resolusi 423 yang berisi himbauan semua negara anggota dan organisasi PBB setiap tahunnya mengingat 10 Desember sebagai Hari HAM Internasional. Sejak saat itulah, warga dunia merayakan Hari HAM Internasional di setiap tanggal 10 Desember. Bagi negara Indonesia, momentum ini sekaligus menjadi refleksi sejauh mana negara sebagai duty bearer melakukan langkah-langkah pemenuhan komitmen terhadap HAM.

SETARA Institute sebagai lembaga yang memberikan perhatian dan memiliki fokus kerja di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) perlu melaporkan kondisi HAM di Indonesia, salah satunya melalui produk Indeks HAM. Indeks HAM merupakan riset tahunan SETARA Institute yang disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang situasi HAM mutakhir di Indonesia — terutama terhadap variabel variabel hak yang menjadi perhatian utama SETARA Institute—, melakukan evaluasi dan advokasi kinerja penegakan HAM, serta menghimpun dukungan bagi pemajuan HAM di Indonesia.

Indeks HAM 2025 secara khusus memotret manifestasi dari komitmen Presiden Prabowo sebagaimana dalam Asta Cita 1 yaitu untuk memperkokoh Hak Asasi Manusia. Temuan dalam Indeks HAM 2025 ini mencatat beberapa progresi, stagnasi, sekaligus regresi, dari berbagai kebijakan, program, maupun tindakan pemerintah dalam upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM sepanjang tahun 2025.

Selengkapnya sila klik link berikut: