Setara Institute For Democracy and Peace
Kata Pengantar
Business and Human Rights Policy (BHRP) adalah kajian kebijakan yang disusun oleh SETARA Institute dan SustainableInclusive Governance Initiative (SIGI), yang menyajikan kajiankajian mutakhir dan dibutuhkan bagi pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat sipil dalam rangka memperkuat ekosistem kepatuhan prinsip United Nations Guiding Principles (UNGPs) on Business and Human Rights dan berbagai kebijakan global dan nasional turunannya.
Pada Edisi 25 September 2024 BHRP menyajikan tema Dampak dan Respons Indonesia atas Adopsi EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (EUCSDDD), yang secara formal telah diadopsi menjadi undang-undang pada 13 Juni 2024 dan telah dipublikasikan dalam EU Official Journal pada 5 Juli 2024. Kebijakan ini akan efektif berlaku mulai Juli 2027 dan mengikat pada entitas bisnis Eopa, entitas bisnis non Eropa tetapi beroperasi di kawasan Eropa, termasuk
perusahaan Indonesia yang melakukan ekspor ke Eropa dengan kualifikasi-kualifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam EUCSDDD.
Pemberlakuan EUCSDDD secara teknis akan menjadi pekerjaan rumah baru bagi Indonesia, mengingat jejak hubungan perdagangan Eropa-Indonesia sangat dinamis dan masih belum menemukan titik terang kesepakatan, yang memungkinkan eksportir Indonesia memiliki daya saing di pasar Eropa. Belum tuntas penyikapan dan negosiasi bisnis sebagai dampak European Union Deforestation Regulation (EUDR), kini pemerintah Indonesia menghadapi tantangan baru atas terbitnya EUCSDDD yang jauh lebih rigid, teknis, dan mengikat bagi entitas-entitas yang menjadi subyek hukumnya.
EUDR dan EUCSDDD yang merupakan kristalisasi nilai-nilai kemanusiaan dan jaminan hak asasi manusia yang dilandasi oleh UNGPs, bukanlah instrumen yang membatasi daya saing dan perluasan pasar ekspor Indonesia ke pasar global, khususnya ke Eropa, tetapi harus dipandang sebagai instrumen transformasi bisnis yang lebih bertanggung jawab dan alat pacu bagi dunia usaha berkompetisi di pasar global. Dinamika di tingkat global tengah membentuk ekosistem kepatuhan
prinsip bisnis dan HAM. Pemerintah Indonesia dan sektor bisnis di Indonesia pasti mampu melalui tantangan ini sekaligus menjadi negara yang segera memasuki ekosistem bisnis baru yang berkelanjutan.[]
Jakarta, 25 September 2024
Direktur Eksekutif SETARA Institute
Halili Hasan
Laporan selengkapnya sila klik tombol di bawah:
