Kata Pengantar
Para pembaca yang Budiman,
SETARA Institute adalah organisasi perkumpulan yang didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat setara, plural dan bermartabat. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, perhimpunan melakukan promosi, kajian, dan pendidikan publik terkait dengan pluralisme, kemanusiaan, demokrasi, hak asasi manusia, rule of law dan perdamaian.
SETARA Institute sejak awal meletakkan isu Reformasi Sektor Keamanan dan Keamanan Insani (human security) sebagai salah satu fokus dan area riset dalam menopang terwujudnya visi lembaga dari beberapa pilar program dan mandat organisasi yang diembannya. Sebab sedari awal SETARA Institute menyadari bahwa
sektor keamanan berkontribusi signifikan dalam memberikan warna dan pengaruh terhadap kondisi demokrasi Indonesia, baik berupa kemajuan maupun kemunduran, sebagaimana realitas pada masa Orde Baru.
Namun demikian, SETARA Institute menyadari bahwa dua dekade pasca reformasi telah memunculkan perubahan-perubahan substantif dalam demokrasi di Indonesia. Di antaranya adalah transformasi alat negara, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dari semula disebut sebagai “alat kekuasaan” yang menopang berdirinya otoritarianisme Orde Baru sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), menjadi alat negara yang profesional dalam menjalan tugas dan fungsinya.
Orde Baru memberi kita pelajaran bahwa perluasan peran institusi-institusi keamanan ke luar wilayah tugas dan fungsinya, atau dikenal sebagai Dwifungsi ABRI, berdampak terhadap penguatan otoritarianisme rezim. Bahkan disebutkan dalam konsideran huruf d TAP MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, bahwa peran sosial politik dalam dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
Dalam kerangka demikian, SETARA Institute meyakini bahwa kondisi tata sosial politik demokratis bisa jadi sejalan atau berada dalam satu saluran dengan memastikan sektor keamanan, baik TNI maupun Polri, menjadi bagian yang terintegrasi untuk mewujudkannya. Dalam upaya demikian, mengawal reformasi dan/atau transformasi TNI dan Polri menjadi sesuatu yang perlu terus dilakukan.
Salah satu bentuk inisiatif SETARA Institute berkaitan dengan sektor keamanan, terutama Polri, adalah mendorong komitmen reformasi dan/atau transformasi Polri terus berjalan. SETARA Institute melakukan riset dan mengembangkan gagasan Empat Pilar Transformasi Polri dengan mengadopsi tujuh prinsip Good Security Sector Governance/GSSG dan empat konsep pemolisian demokratis (OSCE), serta memedomani UUD Negara RI 1945 dan TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Empat pilar ini ditujukan untuk merespons 12 tema transformasi Polri untuk menjawab kebutuhan Visi Indonesia 2045.
Studi yang telah dilakukan SETARA Institute dalam buku ini juga memetakan pekerjaan rumah yang perlu ditangani oleh kepolisian, baik tingkat pusat (Mabes) hingga ke tingkat paling depan, yakni para Bhabinkamtibmas. Visi Indonesia 2045, Grand Strategy Polri 2045, serta penyusunan RPJMN 2025-2029 dan Renstra Polri 2025-2029 menjadi momentum bagi Polri meletakkan dasar-dasar transformasi Polri. Buku riset ini bisa menjadi salah satu referensi.
Dalam konteks kerjasama dan dukungan seluruh pihak, SETARA Institute mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggitingginya. Kepada Kedeputian Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas RI, Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2), diucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungannya pada kerja riset ini. Tanpa dukungan dan kerjasama tersebut, SETARA pasti harus mengeluarkan energi dan sumber daya berlipat menghadapi tantangan yang juga berlipat untuk menyelesaikan penelitian ini. SETARA Institute berharap penelitian ini akan memberikan insentif sosial bagi advokasi dan ilmu pengetahuan berkaitan dengan sektor keamanan, serta bagi institusi Polri dalam mempraktikkan dan mempromosikan agenda-agenda transformasi Polri.
Terakhir, SETARA Institute sadar sepenuhnya bahwa penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan, baik pada aspek substantif maupun teknis. Berkaitan dengan itu, SETARA Institute sangat mengharapkan masukan-masukan dari para pihak, terutama para akademisi, pegiat dan/atau aktivis sektor keamanan dan HAM serta pakar dan pegiat hukum.
Jakarta, September 2024
Salam Hormat,
Direktur Eksekutif SETARA Institute
HALILI HASAN
Laporan selengkapnya sila klik tombol di bawah ini: