Pada tahun 2024, SETARA Institute kembali merilis laporan tahunan mengenai situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia, yang telah dilakukan secara konsisten selama 18 tahun terakhir. Laporan ini disusun berdasarkan hasil pemantauan terhadap berbagai pelanggaran KBB yang terjadi sepanjang tahun, yang diperoleh melalui laporan korban dan saksi, jaringan pemantau di berbagai wilayah, serta triangulasi dengan pemberitaan media. Dalam penyusunannya, SETARA Institute menggunakan pendekatan berbasis hak konstitusional warga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta merujuk pada instrumen internasional hak asasi manusia.
Tujuan dari publikasi laporan ini adalah menyediakan data dasar (baseline) tahunan yang merekam secara sistematis berbagai peristiwa pelanggaran KBB. Data tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan penting dalam penyusunan kebijakan negara, khususnya dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, laporan ini juga berperan dalam mendukung kerja-kerja advokasi masyarakat sipil, serta menjadi bagian dari upaya promosi nilai-nilai kebebasan beragama dan berkeyakinan. Harapannya, laporan ini mampu memperkuat tanggung jawab negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) dalam perlindungan HAM, sekaligus memperkokoh ekosistem toleransi di tengah kehidupan masyarakat.
Kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia di tahun 2024 menjadi sinyal kuat terjadinya regresi perlindungan dan penghormatan KBB di akhir pemerintahan Presiden Jokowi dan awal pemerintahan Presiden Prabowo. Menjelang akhir kepemimpinannya, alih-alih meninggalkan jejak progresi signifikan dalam pemajuan KBB, Presiden Jokowi justru membukukan stagnasi kondisi KBB dalam satu dekade. Tingginya kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir menjadi gambaran kegagalan negara dalam memastikan terbangunnya ekosistem toleransi.
Selengkapnya download disini :