Laporan Pemantauan SETARA Institute selama 3 tahun berturut-turut merekam bahwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan yang terjadi di Indonesia bermula dari jaminan setengah hati atas hak untuk bebas beragama/ berkeyakinan. Politik pembatasan hak asasi manusia yang diadopsi oleh UUD Negara RI 1945 (Pasal 28 J ayat 2) telah membuat jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan dan jaminan hak-hak konstitusional warga negara lainnya terabaikan dan tidak serius ditegakkan. Sambil terus menerus mengupayakan perubahan Konstitusi RI yang lebih tegas menjamin kebebasan beragama/ berkeyakinan, implementasi jaminan konstitusional dan konsekuensi ratifikasi instrumen hukum HAM internasional, SETARA Institute berupaya menyajikan data fakta-fakta pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan setiap tahunnya. Laporan ini adalah laporan ketiga yang dipublikasikan oleh SETARA Institute.
Di tingkat praksis, penyediaan database nasional mutakhir yang bisa menjadi rujukan tentang situasi kehidupan beragama/ berkeyakinan di Indonesia, sebagai landasan menyusun peraturan perundang-undangan dan kebijakan telah mendorong SETARA Institute melakukan pemantauan reguler semacam ini. Kondisi demografi agama dan sosiologi masyarakat Indonesia mutakhir yang menggambarkan kecenderungan mencemaskan bagi kokohnya keberagaman Indonesia, yang berpotensi terjadinya pengabaian jaminan kebebasan, upaya monitoring dan advokasi untuk memastikan jaminan kebebasan itu terpenuhi menjadi amat relevan dan sebuah kebutuhan kolektif bangsa.