Tag Archives: Rule of Law

Siaran Pers SETARA Institute, 23 September 2021 Beberapa peristiwa sepanjang bulan September ini setidaknya telah merefleksikan bagaimana para pejabat alergi terhadap kritik dari warga negara. Diawali dengan kasus pelaporan dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) oleh Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, pada 10 September terkait dugaan keterlibatan Moeldoko dalam perburuan rente terkait polemik ivermectin yang dinyatakan dalam rilis hasil riset ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, 13 September 2021 10 mahasiswa UNS yang sedang menyuarakan aspirasi melalui poster saat kunjungan Presiden Jokowi di Auditorium FK UNS pada Senin, 13 September 2021 ditangkap oleh petugas keamanan. Penangkapan kesepuluh mahasiswa tersebut lagi-lagi menunjukkan betapa melempemnya demokrasi di negara hukum ini. Atas peristiwa tersebut, SETARA Institute menyampaikan beberapa pernyataan sebagai berikut: Pertama, bahwa sebagai anak ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, 6 Agustus 2021 Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM secara resmi meluncurkan Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi V yaitu RANHAM Tahun 2021-2025 pada Kamis, 5 Agustus 2021. RANHAM Generasi V yang disahkan dalam Perpres No. 53 Tahun 2021 ini fokus terhadap pemajuan HAM bagi empat kelompok sasaran, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute Jakarta, 6 Oktober 2020 Pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR dan Pemerintah adalah bentuk penghambaan negara pada rezim investasi, yang sebenarnya belum tentu memandu perwujudan keadilan bagi rakyat. RUU ini membuka laju investasi sekaligus menutup hati nurani, karena seperangkat kebijakan dalam banyak cluster justru mengingkari janji pemerintah untuk memperkuat daya saing pekerja, daya saing ekologi, dan ... Read More »

Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2019-2020 MENDORONG PELEMBAGAAN POPULAR CONSTITUSIONALISM SEBAGAI MADZHAB PEMIKIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI  Siaran Pers SETARA Institute, Jakarta, 17 Agustus 2020 Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi adalah laporan riset tahunan yang disusun oleh SETARA Institute, yang dimulai sejak 2013 saat SETARA Institute melakukan penelitian 10 Tahun Kinerja Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, secara reguler pada setiap 18 Agustus SETARA Institute merilis ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute 25/09/2019 Gelombang gerakan mahasiswa di beberapa daerah dalam satu pekan terakhir yang memprotes sejumlah RUU kontroversial, disikapi secara dingin oleh elemen negara. Presiden Jokowi dan DPR memang telah bersepakat menunda pengesahan 4 RUU yang diprotes mahasiswa dan elemen masyarakat sipil lainnya. Tetapi aspirasi lain yang disuarakan mahasiswa seperti tuntutan penerbitan Perppu yang menganulir UU KPK hasil ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, 18 Agustus 2019 KINERJA MAHKAMAH KONSTITUSI 2018-2019 Manajemen Peradilan Membaik Karya Hakim Biasa Saja dan Minim Putusan Progresif SETARA Institute telah melakukan penelitian atas Putusan Mahkamah Konstitusi untuk periode 10 Agustus 2018 hingga 10 Agustus 2019, sebagai bagian dari partisipasi perayaan Hari Konstitusi, 18 Agustus. Penelitian ini bertujuan mempelajari kualitas putusan Mahkamah Konstitusi dan mendorong kepatuhan ... Read More »

Pengakuan Kivlan Zen Negara Bertanggung jawab atas Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1998 Informasi mengenai kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil pada tahun 1998 kembali muncul ke ruang publik. Pengakuan Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, sebagaimana dalam gugatannya kepada Menteri Koordinator Hukum dan HAM Wiranto melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pengakuan Kivlan telah memperkuat temuan Komnas ... Read More »

RINGKASAN EKSEKUTIF Pada September 2018-Februari 2019, SETARA Institute melakukan penelitian tentang dampak produk hukum daerah diskriminatif terhadap akses pelayanan publik di Yogyakarta dan Jawa Barat. Penelitian ini mengkaji 24 produk hukum daerah diskriminatif di Yogyakarta, dan 91 produk hukum daerah di Jawa Barat. Kajian hukum ini dilengkapi dengan wawancara terstruktur pada kelompok-kelompok minoritas dan terkena dampak untuk memperoleh informasi tentang contoh-contoh ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute 13 Agustus 2019 Obesitas Perda dan Produk Hukum Daerah Intoleran-Diskriminatif Jokowi Perlu Wujudkan Pusat Legislasi Nasional Pada September 2018-Februari 2019, SETARA Institute melakukan penelitian tentang dampak produk hukum daerah yang berpotensi diskriminatif terhadap akses pelayanan publik di Jawa Barat dan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini mengkaji 91 produk hukum daerah di Jawa Barat dan 24 ... Read More »

Pelaporan atas Rocky Gerung, akademisi UI dan salah satu pendiri SETARA Institute, ke Polda Metro Jaya, kembali mempertegas bahwa delik penyebaran kebencian atas dasar SARA dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan juga delik penodaan agama dalam Pasal 156a KUHP adalah pasal karet yang tidak memiliki batasan presisi pada jenis-jenis tindakan seperti apa delik itu bisa diterapkan. Dengan rumusan ... Read More »