PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA:  MODEL LEGISLASI TERBURUK DAN PELEMBAGAAN PELANGGARAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA
Gambar: Pixabay

PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA: MODEL LEGISLASI TERBURUK DAN PELEMBAGAAN PELANGGARAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA

Siaran Pers SETARA Institute
Jakarta, 6 Oktober 2020

Pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR dan Pemerintah adalah bentuk penghambaan negara pada rezim investasi, yang sebenarnya belum tentu memandu perwujudan keadilan bagi rakyat. RUU ini membuka laju investasi sekaligus menutup hati nurani, karena seperangkat kebijakan dalam banyak cluster justru mengingkari janji pemerintah untuk memperkuat daya saing pekerja, daya saing ekologi, dan distribusi kemakmuran rakyat sebagai mandat Pasal 33 UUD Negara RI 1945.

Model pembahasan dan pengesahan yang sangat cepat dan tertutup dari partisipasi publik, telah menjadi model legislasi di tengah pandemi. Pemerintah memanfaatkan situasi pandemi ini untuk memuluskan kehendak politiknya, yang justru bukan untuk tujuan kemakmuran rakyat. Bukan hanya aspek formil-nya yang bermasalah, aspek materiil dari RUU ini juga memunggungi jaminan-jaminan hak konstitusional warga negara dan kewajiban konstitusional negara.

Beberapa persoalan kunci yang mendapat sorotan antara lain: (1) ketiadaan pengaturan lamanya perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) berpotensi menjadikan pekerja kontrak akan tetap menjadi pekerja kontrak selamanya; (2) ketiadaan pengaturan mengenai outsourcing hanya akan mereduksi hak-hak pekerja dengan berbagai ketidakpastian pengaturannya: (3) mekanisme pengupahan per-jam hanya semakin menurunkan tingkat kesejahteraan pekerja; (4) ketiadaan sanksi bagi pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum berdampak pada lemahnya daya paksa bagi pengusaha untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pengupahan dalam RUU Cipta Kerja; (5) membuka keran PHK yang sebesar-besarnya; (6) adanya semangat mereduksi pelibatan masyarakat dalam upaya pengawasan dan pengontrolan lingkungan hidup berkaitan dengan kegiatan usaha; dan (7) skema persetujuan lingkungan memperlemah upaya dalam pengawalan pelestarian lingkungan hidup.

Beberapa sorotan di atas cukup untuk menjadi argumen bahwa negara melalui RUU Cipta Kerja ini telah melembagakan pelanggaran hak konstitusional warga yang dijamin dalam UUD NRI 1945, khususnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2), hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D) ayat (2), hak atas kepastian hukum dan keadilan (28 D ayat (1), hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H (1), dan lain sebagainya.

Atas berbagai hal tersebut, SETARA Institute menyatakan:

  1. SETARA Institute menentang keras terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja.
  2. Mendesak agar Presiden Jokowi menggunakan hak konstitusionalnya dengan tidak mengundangkan UU Cipta Kerja dan menindaklanjutinya dengan menerbitkan Perppu pada sebagian cluster isu dalam RUU Cipta Kerja yang menjadi instrumen pelembagaan pelanggaran hak konstitusional warga atau atas Perppu yang membatalkan keseluruhan isi dari UU Cipta Kerja.
  3. Institusi Polri dan unsur keamanan lainnya menjamin aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.
  4. Apabila UU ini diujimateriilkan, Mahakamah Konstitusi perlu menjadikan aspirasi publik sebagai basis pertimbangan memutus konstitusionalitas norma dalam UU Cipta Kerja. Aspirasi publik harus ditangkap sebagai arus popular constitusionalism untuk mematahkan argumen angkuh otoritas negara dalam pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja.
  5. Mahkamah Konstitusi (MK) tidak perlu merasa sungkan dengan DPR dan Presiden yang telah memberikan jaminan masa jabatan panjang pada para hakim Konstitusi melalui UU Mahkamah Konstitusi. Jika RUU Omnibus Law berujung di MK, maka ini adalah kesempatan bagi MK untuk mengkoreksi tanpa beban atas kinerja legislasi terburuk sepanjang rezim Jokowi.

Narahubung:

  • Sayyidatul Insiyah, Peneliti Hukum dan Konstitusi SETARA Institute, 0895366915954
  • Ismail Hasani, Direktur Eksekutif SETARA Institute dan Pengajar Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 081213931116.

Lampiran Isu-isu Krusial dalam RUU Cipta Kerja
SETARA Institute, 6 Oktober 2020

  1. Ketiadaan pengaturan lamanya perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) berpotensi menjadikan pekerja kontrak akan tetap menjadi pekerja kontrak selamanya.
    Pasal 59 RUU Omnibus Law menghapuskan ketentuan mengenai lamanya PKWT, dimana sebelumnya dalam Pasal 59 UU Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003), disebutkan bahwa PKWT dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Dalam RUU Omnibus Law, ketentuan tersebut dihapus, sehingga berimplikasi pada tidak terdapatnya kepastian hukum mengenai lamanyan jangka waktu PKWT. Dengan demikian, bukan tidak mungkin bahwa ketentuan RUU Omnibus Law justru mengamini adanya PKWT selamanya. Artinya, RUU Omnibus Law sangat berpotensi menghilangkan kesempatan pekerja dengan PKWT (pekerja kontrak) untuk dapat meningkatkan statusnya menjadi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap.
  1. Ketiadaan pengaturan mengenai outsourcing hanya akan mereduksi hak-hak pekerja dengan berbagai ketidakpastian pengaturannya.
    Apabila dalam UU Ketenagakerjaan, pengaturan mengenai outsourcing hanya dibatasi pada pekerjaan yang harus terpisah dari kegiatan utama perusahaan (non-core business), maka ketentuan outsourcing yang tidak dijelaskan secara rinci dalam RUU Omnibus Law berpotensi adanya penerapan outsourcing untuk semua jenis pekerjaan. Implikasinya adalah tentu masa depan buruh menjadi semakin tidak pasti, mengingat hubungan kerja dalam sistem outsourcing yang sangat fleksibel sehingga sangat mudah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta tidak diberikannya hak-hak pekerja seperti pesangon, jaminan sosial, dan berbagai hak lainnya.
  1. Mekanisme pengupahan per jam hanya semakin menurunkan tingkat kesejahteraan pekerja.
    Dalam UU Ketenagakerjaan, pengupahan didasarkan pada upah minimum, baik upah minimum wilayah maupun upah minimum sektoral. Sebaliknya, dalam ketentuan RUU Omnibus law, pengupahan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan berdasarkan satuan waktu atau satuan hasil. Artinya, pemberian upah per jam hanya akan berpotensi terdegradasinya hak-hak pekerja dalam memperoleh upah, sebab bukanlah hal yang mustahil apabila nantinya perusahaan akan mempekerjakan buruhnya hanya beberapa jam dalam sehari demi menekan angka yang harus dikeluarkan untuk memberikan pengupahan.
  1. Ketiadaan sanksi bagi pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum berdampak pada lemah daya paksa bagi pengusaha untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pengupahan dalam RUU Omnibus Law.
    RUU Omnibus Law meniadakan sanksi bagi pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.  Padahal, dalam UU Ketenegakakerjaan, disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 184 mengenai sanksi pidana penjara dan/atau denda bagi pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Sayangnya, ketentuan sanksi tersebut justru ditiadakan dalam RUU Omnibus Law. Tidak terdapatnya sanksi tersebut merupakan suatu ketidakpastian hukum yang menciderai hak-hak pekerja dalam memperoleh upah. Sebab, ketiadaan sanksi berimplikasi pada tidak adanya daya paksa yang kuat bagi pengusaha untuk melakukan ketentuan-ketentuan mengenai pengupahan di dalam RUU Omnibus Law. Dengan demikian, akan menjadi sangat mudah bagi pengusaha untuk memberikan upah pekerja di bawah minimum karena tidak terdapat sanksi yang dibebankan terhadap pelanggaran kewajiban pengupahan terhadap pengusaha.
  1. RUU Omnibus Law membuka keran PHK yang sebesar-besarnya.
    PHK dalam UU Ketenagakerjaan pada dasarnya telah diatur demikian rinci. Alih-alih dipertahankan, pengaturan mekanisme mengenai PHK dalam RUU Omnibus Law justru menemui abstraksi. Misalnya, dalam Pasal 154A ayat (1) disebutkan bahwa salah satu alasan perusahaan dapat melakukan PHK adalah dalam rangka melakukan efisiensi. Ketiadaan penjelasan efisiensi seperti apa yang dimaksud tentu menjadi celah tersendiri bagi perusahaan untuk dengan mudahnya melakukan PHK.

    Ketentuan PHK dalam RUU Omnibus Law juga tidak memberikan garansi atas hak-hak para pekerja yang mengalami PHK. Sebab, ketentuan dalam UU Ketenagakerjaann mengenai pesangon yang wajib diberikan kepada para pekerja yang mengalami PHK justru ditiadakan di dalam RUU Omnibus Law. RUU Omnibus Law tidak mengatur lebih lanjut mengenai pesangon yang harus diberikan atas terjadinya PHK. Lagi-lagi, pengaturan dalam RUU Omnibus Law terbukti hanya menjerumuskan pada abainya hak-hak pekerja dalam memperoleh penghidupan yang layak sebagaimana yang telah dijamin konstitusi.
    Selain dalam beberapa aspek ketenagakerjaan, SETARA Institute juga mencatat beberapa pasal mengenai kemudahan berusaha terkait aspek lingkungan hidup, antara lain yaitu:

  1. Adanya semangat mereduksi pelibatan masyarakat dalam upaya pengawasan dan pengontrolan lingkungan hidup berkaitan dengan kegiatan usaha
    a). Semangat untuk tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan dari bahaya dampak lingkungan akibat kegiatan usaha tercermin dalam Pasal 23 angka 6 RUU Omibus Law yaitu tentang Pasal 26 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Dalam ketentuan tersebut, proses penyusunan dokumen AMDAL dilakukan hanya dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung atas rencana kegiatan usaha, padahal dalam UU PPLH disebutkan bahwa pemerhati lingkungan hidup dan/atau setiap masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL juga perlu dilibatkan dalam penyusunan AMDAL.

    b). Selain dalam proses penyusunan AMDAL, UU PPLH juga mengakomodir setiap orang untuk mengajukan gugatan terhadap KTUN apabila kegiatan usaha tidak dilengkapi dengan dokumen amdal, UKL-UPL, dan/atau izin lingkungan. Namun demikian, RUU Omnibus Law justru membatasi dimana hanya masyarakat yang mengalami kerugian saja lah yang dapat mengajukan gugatan administratif atas terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat adaya kegiatan berusaha. Artinya, ketentuan tersebut menghilangkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam membantu menyelamatkan lingkungan di tengah upaya gencarnya peningkatan arus usaha yang justru berpotensi membahayakan lingkungan.

    c). Semangat untuk mereduksi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup juga tampak dari dihapusnya Komisi Penilai AMDAL dalam RUU Omnibus Law. Apabila adalam UU PPLH terdapat Komisi Penilai AMDAL yang bertugas untuk menilai kelayakan AMDAL, dalam RUU Omnibus Law, keberadaan Komisi Penilai AMDAL justru ditiadakan. Padahal, keanggotaan Komisi Penilai AMDAL terdiri atas wakil dari berbagai unsur masyarakat, termasuk di antaranya pakar di bidang terkait dan organisasi lingkungan hidup. Hal tersebut mencerminkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan laju investasi dalam RUU Omnibus Law tidak diimbangi pula dengan semangat untuk semakin mengawal kelestarian dan penegakan lingkungan hidup.

  1. Skema persetujuan lingkungan memperlemah upaya dalam pengawalan pelestarian lingkungan hidup
    Skema perizinan berusaha dalam RUU Omnibus Law menghapuskan adanya mekanisme izin lingkungan dan menggantinya dengan konsep baru, yaitu persetujuan lingkungan. Berbeda dengan UU PPLH yang memiliki syarat berjenjang dimana untuk mendapatkan izin usaha, pelaku usaha harus mendapatkan izin lingkungan dengan dilengkapi AMDAL atau UKL-PKL terlebih dahulu, ketentuan dalam RUU Omnibus Law justru menyederhanakan hal tersebut. Dimana melalui RUU Omnibus Law, pengusaha dapat memperoleh perizinan berusaha hanya melalui perizinan lingkungan yang didapatkan dengan mekanisme lebih sederhan dan tidak serumit sebagaimana pengaturan dalam UU PPLH. Selain itu, ketentuan mengenai AMDAL yang telah diatur dengan rinci dalam UU PPLH justru menjadi kabur dan abstrak di dalam RUU Omnibus Law. Kekaburan mengenai pengaturan AMDAL tersebut hanya akan mempersulit proses pengawasan dalam memastikan bahwa lingkungan hidup dan sumber daya alam benar-benar dikelola secara baik di dalam kegiatan berusaha. Sebab, alur birokrasi melalui skema persetujuan lingkungan tidak menjelaskan secara rinci terhadap terjadinya potensi pelanggaran yang berdampak pada pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.[]

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*