Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk membentuk pengadilan hak asasi manusia ad hoc terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia, orang hilang, dan penculikan aktivis.
Seorang anggota dewan penasihat presiden mengatakan bahwa pembentukan pengadilan tersebut diperlukan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut.
“Saya berjanji bahwa sesuai dengan keahlian saya, saya akan mempertimbangkannya dan akan melaporkannya [dalam saran saya] kepada presiden,” kata Albert Hasibuan, seorang anggota dewan penasihat presiden.
Pernyataan Albert tersebut disampaikan menyusul kunjungan anggota Gerakan Melawan Lupa (GML) yang mendesak Yudhoyono untuk membentuk pengadilan ad hoc.
GML terdiri dari beberapa organisasi non-pemerintah, termasuk Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch, dan Setara Institute.
“Jika kami harus bertemu dengan presiden terlebih dahulu, kemungkinan besar beliau tidak akan pernah menerima kami sampai masa jabatannya berakhir. Itulah sebabnya, melalui Bapak Albert, kami mendesak presiden untuk membentuk pengadilan tersebut,” kata Hendardi, koordinator Setara Institute.
Hendardi mengatakan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melaporkan bahwa sebagian besar aktivis yang diculik pada tahun 1998 dan kemudian dibebaskan mengaku pernah melihat beberapa aktivis yang saat ini dilaporkan hilang, di markas Pasukan Khusus Angkatan Darat Indonesia — yang umumnya dikenal sebagai Kopassus — di Cijantung, Jakarta Timur.
Pendiri, ketua pelindung, dan calon presiden Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto, adalah kepala Kopassus pada saat itu.
“Kami mendesak Presiden SBY untuk segera menyelesaikan kasus penculikan yang telah tertunda selama 15 tahun ini. Upaya untuk menemukan 13 aktivis yang hilang adalah salah satu hal terpenting, terutama bagi keluarga korban,” tambahnya.
Albert mengatakan bahwa kasus penculikan para aktivis, yakni kasus Semanggi 1 dan 2, harus diselesaikan, dan ia berharap presiden dapat menyelesaikan masalah tersebut sebelum masa jabatannya berakhir pada bulan Oktober.
Para aktivis menyatakan bahwa Prabowo Subianto adalah salah satu pejabat militer yang bertanggung jawab atas penculikan tersebut.
Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kivlan Zein, baru-baru ini mengklaim mengetahui keberadaan 13 aktivis yang hilang tersebut, dengan mengatakan bahwa ia tahu di mana mereka dieksekusi dan mayatnya dibuang.
Hendardi mengatakan bahwa pengangkatannya terhadap isu tersebut tidak terkait dengan pemilihan presiden dan tidak dimaksudkan untuk mencoreng aspirasi Prabowo sebagai calon presiden.
“Semoga ada kejelasan mengenai isu ini sebelum 20 Oktober,” kata Albert. “Pernyataan Kivlan Zein dapat mengakhiri beban ini.”
Sementara itu, Gerindra membantah keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan tersebut, sambil menambahkan bahwa isu hak asasi manusia sering kali digunakan untuk mendiskreditkan pendiri partai tersebut.
Politisi Gerindra, Yudi Syamhudi Suyuti, mengatakan jelas bahwa isu hak asasi manusia ini dimanfaatkan untuk menyerang Prabowo menjelang pemilihan pada Juli.
“Sebagian besar aktivis tersebut adalah teman-teman saya. Kita sedang berada di tahun pemilihan, dan beberapa di antara mereka adalah anggota partai politik,” kata Yudi dalam siaran pers pada Senin. “Kasus-kasus hak asasi manusia tersebut telah diselesaikan dan Prabowo tidak terlibat di dalamnya. Putusan pengadilan telah dikeluarkan.”
Ia menyerukan kepada masyarakat untuk menghormati hak asasi manusia dan tidak menyeret isu ini ke dalam pemilihan presiden.
“Gerindra sangat menghormati hak asasi manusia, [dan para anggotanya] termasuk para pejuang yang terus berjuang demi kemanusiaan,” katanya.
Yudi mengatakan bahwa agenda terpenting saat ini adalah mengatasi kemiskinan agar pembangunan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.