Siaran Pers SETARA institute, 13 Februari 2020:
- Kepala BPIP, Prof Yudian Wahyudi, melontarkan pernyataan publik yang mengguncang jagat wacana di Republik. Dalam suatu wawancara dengan sebuah media online pada hari Rabu (12/2), Yudian mengatakan, “Si Minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan.” Konteks pernyataan tersebut, sebagaimana diberitakan pada laman daring yang sama adalah “Belakangan ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri, yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka antara lain membuat Ijtima Ulama untuk menentukan calon Wakil Presiden. Ketika manuvernya kemudian tak seperti yang diharapkan, bahkan cenderung dinafikan oleh politisi yang disokongnya, mereka pun kecewa.” Sayangnya, yang menjadi konsumsi awam, juga oknum anggota DPR, Partai Politik, Pimpinan MUI, Pimpinan Ormas Islam, dan bahkan beberapa intelektual di Perguruan Tinggi adalah ‘Agama Musuh Pancasila’.
- Jika dibaca teks dan konteksnya secara utuh, wacana utama yang dapat diinterpretasi dari pernyataan Kepala BPIP adalah ‘Sekelompok minoritas yang mengatasnamakan mayoritas telah menggunakan agama untuk memusuhi Pancasila’, juga ‘Terdapat sekelompok orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politik kelompoknya.’
- Dalam pandangan SETARA Institute, apa yang disampaikan Kepala BPIP faktual adanya. Sebagai pejabat publik, dia secara terbuka mengakui bahwa ada sekelompok orang, yang mereduksi agama, mengatasnamakan agama, dan mendaku mewakili pemeluk agama mayoritas, telah menggunakan agama untuk memusuhi Pancasila.
- Mengacu pada data longitudinal SETARA Institute, 2007-2018, mengenai Kondisi Kebebasan beragama/berkeyakinan, kelompok-kelompok intoleran, telah melakukan sejumlah pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Dalam 12 tahun, telah terjadi 2.400 peristiwa pelanggaran KBB dengan 3.177 tindakan. Data pelanggaran tersebut menegaskan bahwa individu dan kelompok intoleran telah nyata-nyata melanggar hak konstitusional warga untuk beragama/berkeyakinan yang dijamin oleh Pasal 28E Ayat (1) serta Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang nilai dasar normatifnya bersumber dari Pancasila sebagai Dasar Negara dan Sumber dari segala sumber hukum.
- Namun demikian, SETARA Institute mengingatkan kepada Kepala BPIP bahwa ruang publik merupakan ruang kontestasi wacana, gagasan, dan narasi. Dalam saluran komunikasi publik yang terbuka, Kepala BPIP seharusnya lebih berhati-hati dalam melontarkan wacana sehingga dialektika publik yang berkembang tidak kontraproduktif terhadap kelembagaan BPIP dan efektivitas kerja-kerja BPIP. Daripada melontarkan wacana yang memantik kegaduhan di ruang publik yang melemahkan urgensi pembinaan ideologi Pancasila, sebaiknya Kepala BPIP mengoptimalkan kinerja ‘dalam senyap’ dan lebih memprioritaskan untuk memobilisasi energi, sumber daya, dan kewenangan institusional BPIP dalam memajukan kesetaraan hak dan kedudukan seluruh warga, membangun perilaku kolektif—terutama dimulai dari penyelenggara negara, dan mengembangkan panduan etik tata kelola pemerintahan negara yang inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- SETARA Institute, dalam konteks itu, juga mengajak publik untuk mewaspadai narasi-narasi yang secara sengaja dibangun oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mendelegitimasi Pancasila, seraya terus mengawal secara kritis kinerja Kepala BPIP dan kelembagaan BPIP agar berkontribusi optimal bagi penguatan kebinekaan dan negara Pancasila. []
Narahubung:
Halili, Direktur Riset SETARA Institute, 085230008880