Jakarta (ANTARA News) – Pemerintahan Joko Widodo dinilai belum memberikan perhatian berimbang dalam pemajuan hak asasi manusia (HAM) pada semua sektor berdasarkan hasil survei persepsi yang dilakukan Setara Institute.
“Belum ada perbaikan yang berarti dalam masalah HAM. Pemerintah Jokowi masih jalan di tempat,” kata Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos, di Jakarta, Rabu.
Menurut Bonar, pemerintahan Jokowi masih memprioritaskan pembangunan ekonomi dan infrastruktur namun mengabaikan masalah HAM.
“Pemerintahan Jokowi memprioritaskan kemajuan ekonomi dan infrastruktur, tetapi mengabaikan HAM, harusnya berimbang. Tidak bisa hanya mengutamakan satu sektor saja tetapi mengorbankan sektor lain,” jelas Bonar.
Indeks HAM pada tahun 2015 cenderung menurun tipis dari 2,49 pada tahun 2014 menajdi 2,45. Survei yang telah enam kali dilakukan itu melibatkan 215 responden ahli dari akademisi, peneliti, aktivis, dan tokoh masyarakat dengan teknik pengumpulan data secara kuesioner di 19 provinsi pada 5 November-5 Desember 2015.
“Pada tahun 2014 skor indeks meningkat meski tidak signifikan karena dipicu oleh sejumlah janji dan perencanaan yang disusun oleh pemerintah Jokowi-JK yang tampak memberikan janji manis bagi pemajuan HAM.,” ujar Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani.
“Setelah setahun berjalan tidak menunjukkan realisasi yang diharapkan. Kondisi ini mempengaruhi persepsi para ahli. Hari ini perlu diingatkan kembali agar direalisasikan,” tambahnya. Dari delapan variabel terdapat variabel yang mengalami peningkatan seperti variabel penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dari 1,51 pada 2014 menjadi 1,72 pada 2015, pelrindungan kebebasan beragama/berkeyakinan dari 2,24 menjadi 2,57, dan pemenuhan hak ekonomi sosial budaya dari 2,99 menjadi 3,22.
Sedangkan variabel yang mengalami penurunan adala variabel kebebasan berekspresi dan berserikat dari 2,24 pada 2014 menjadi 2,18 pada 2015, perlindungan warga negara dari 2,82 menjadi 2,47, penghapusan hukuman mati dari 2,18 menjadi 1,99, penghapusan diskriminasi dari 2,87 menjadi 2,86, serta RANHAM dan Kinerja Lembaga HAM dari 3,09 menjadi 2,59.
Ismail mengatakan survei Setara Institute tersebut dilakukan daam rangka memperingati Hari HAM Internasional pada 10 Desember dan evaluasi tahunan kondisi HAM di Indonesia yang hasilnya diharapkan menjadi acuan perbaikan kinerja pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM yang menjadi kewajiban generik negara.
Sumber : Antaranews.com