Polri telah menghentikan penyelidikan pengaduan warga tentang ujaran kebencian dalam video “Ndeso” yang dibuat dan disampaikan langsung oleh Kaesang Pangarep. Penghentian penyelidikan tersebut merupakan langkah tepat, meskipun tidak melalui proses pemeriksaan. Dalam hukum acara pidana, Polri memiliki diskresi untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana dalam sebuah peristiwa yang diadukan.
Namun demikian, langkah ini tidaklah cukup bagi Polri. Institusi Polri harus mempunyai mekanisme sejak dini untuk memfilter dan memvalidasi laporan warga yang harus dipedomani oleh semua jajaran kepolisian, untuk menghindari penggunaan instrumen dan mekanisme hukum sebagai panggung pertentangan warga dan penundukkan politik, sebagaimana terjadi dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama. Mekanisme tersebut diantaranya berisi keharusan Polri mengkaji secara proper dan obyektif apakah suatu laporan/pengaduan layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti, karena Polri bukanlah keranjang sampah masalah atas ketegangan sosial atau ketegangan yang diakibatkan oleh kontestasi politik.
Mekanisme validasi yang dituangkan dalam bentuk standard operating procedures (SOP) penting untuk menghindari terulangnya kesalahan pada kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama dan para tersangka/terdakwa/terpidana ‘penodaan agama’ lainnya. Dalam kasus Basuki, pentersangkaan tampak hanyalah ditujukan untuk menyenangkan tuntutan massa dan pragmatisme politik demi stabilitas keamanan. Pascakasus Basuki, pola-pola pelaporan atas warga dengan mudah dilakukan oleh warga lain yang tidak sependapat dan kemudian diproses oleh Polri, padahal peristiwanya tidak ada hubungan dengan penodaan agama sama sekali.
Pada era media sosial yang deras dan besar kemungkinan aduan dan laporan serupa akan terus muncul, dan Polri akan kewalahan jika tidak mempunyai SOP yang jelas dan tegas. Polisi harus jernih membedakan antara kritisisme dan kebebasan berpendapat dengan ujaran kebencian. Termasuk juga membatasi penggunaan pasal penodaan agama yang jelas tidak kompatibel dengan prinsip hukum HAM internasional.
Jakarta, 7 Juli 2017
Narahubung:
- Bonar Tigor Naipospos (Wakil Ketua SETARA Institute): 0811819174
- Halili Hasan (Peneliti SETARA Institute): 082213565267