SETARA Institute dan Constitutional Democracy Forum (CDF)
23 Januari 2014
Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 14/PUU-XI/2013 perihal pengujian UU No. 42/2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah putusan progresif yang mempertegas sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Konstitusi RI. Presiden adalah pemegang kekuasaan negara berdasarkan UUD Negara RI 1945. Dalam sistem presidensial, sekalipun tetap penting, dukungan DPR dalam membangun penyelenggaraan pemerintahan yang efektif menjadi tidak mutlak. Putusan tersebut secara implisit menghendaki tidak adanya model koalisi partai sebagaimana yang biasa berlaku dalam sistem pemerintahan parlementer, termasuk koalisi transaksional dalam menentukan kandidat presiden yang dipilih setelah Pemilu legislatif digelar. Dampak yang diharapkan lahir dari putusan ini juga adalah menguatnya mekanisme check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama antara presiden dan DPR. Karena keduanya dipilih langsung oleh rakyat dalam rezim pemilu yang dilaksanakan serentak tanpa terpasung oleh koalisi dan transaksi politik.
Penangguhan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait penyelenggaraan pemilu serentak yang banyak diapresiasi juga merupakan pilihan elegan dan rasional, meskipun justru menampakkan bahwa perwujudan kebenaran dan keadilan konstitusional yang dikandung dalam putusan ini menjadi tertunda.
Namun demikian, putusan progresif ini juga menggambarkan bahwa kelembagaan Mahkamah Konstitusi nyata-nyata berpolitik dengan menunda pembacaan putusan, yang sebenarnya jauh-jauh hari telah diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi. Mahkamah juga gagal mempedomani asas putusan final dan mengikat yang melekat pada setiap putusan Mahkamah Konstitusi. Tergambar jelas, bagaimana MK menganulir putusanya sendiri yang final dan mengikat. MK tidak mampu menjelaskan secara rasional mengapa perkara yang ne bis in idem tetap bisa diperiksa dan diputus. Cara Mahkamah Konstitusi memperlakukan putusan semacam ini akan menimbulkan preseden di banyak putusan yang lain, bahwa dengan argumentasi yang berbeda, putusan MK bisa kembali disoal dan diputus dengan putusan yang berbeda.
Kebimbangan Mahkamah Konstitusi semestinya bisa dihindari, jika DPR dan Presiden mempedomani Konstitusi RI dalam setiap membentuk UU. Pascaputusan MK yang menolak permohonan serupa di tahun 2005 dan 2007, semestinya DPR dan Presiden sebagai pembentuk UU cermat dan tanggap segera menyikapi dinamika norma yang tumbuh di tengah masyarakat yang menghendaki penyelenggaraan Pemilu serentak, dengan mengubah norma yang dipersoalkan dalam UU Pilpres tersebut.
Sekalipun putusan ini progresif dan berkontribusi pada penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia, tetapi tetap mewariskan sejumlah tantangan di tubuh Mahkamah Konstitusi, khususnya cara MK memperlakukan putusan-putusannya sendiri. Terkikisnya sifat final dan mengikat pada putusan MK, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Perlu merancang suatu politik hukum baru untuk memperkuat kelembagaan MK termasuk bagaimana memperlakukan putusan MK.
Kontak Person:
Ismail Hasani, Peneliti SETARA Institute, Dosen Hukum Tata Negara UIN Jakarta, dan Presidium Constitutional Democracy Forum (CDF): 08111 88 47 87
Abdul Khoir, Peneliti SETARA Institute dan Pegiat Constitutional Democracy Forum (CDF): 081313491943