Jakarta – Warga DKI Jakarta diharapkan tidak terpengaruh dengan sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjelang pemilihan gubernur (pilgub) yang akan berlangsung pada Februari 2017. Warga diminta mengedepankan rasionalitas dalam menentukan pilihan, dengan melihat kekuatan figur dan program kerja para pasangan cagub dan cawagub yang akan bertarung kelak.
Seruan itu disampaikan mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif dan Direktur Eksekutif Abdurrahman Wahid Centre Ahmad Suaedy, di Jakarta, Kamis (13/10). “Demokrasi harus dijunjung tinggi, bukan SARA. Visi misi calon di pilkadalah yang harus diutamakan,” kata Syafii Maarif.
Secara khusus, dia menyikapi permintaan maaf yang telah disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), terkait pernyataannya yang memicu kontroversi, dan ditafsirkan telah menistakan agama. Menurut Syafii, kontroversi pernyataan Ahok sebaiknya diakhiri dan tidak perlu diperpanjang, apalagi dibawa ke ranah hukum. “Setelah Ahok meminta maaf, tidak perlu diperpanjang lagi, dan sebaiknya dipandang selesai. Tidak perlu dilanjutkan ke ranah hukum,” pintanya.
Dia pun mengingatkan agar pasangan calon dalam pilkada bisa bertanding fair, tidak melakukan kampanye hitam, dan lebih sensitif dengan menghindarkan diri dari pernyataan yang berpotensi memicu sentimen SARA. “Siapa yang menang kita dukung semua. Tujuannya untuk Jakarta yang lebih baik,” ucapnya.
Ajakan yang sama diserukan Direktur Eksekutif Abdurrahman Wahid Centre Ahmad Suaedy. Menurutnya, kontroversi pernyataan Ahok yang ditafsirkan telah menyinggung umat Muslim, sebenarnya cermin pertarungan politik. Pasalnya, walaupun Ahok telah minta maaf, polemik ini tetap digulirkan oleh sejumlah kalangan.
“Saya kira ini pertarungan elite saja. Rakyat tidak ikut. Buktinya, ketika Ahok mengeluarkan pernyataan, rakyat tidak bereaksi negatif. Kecuali mereka dimobilisasi oleh elite, mungkin akan tambah keruh. Kalau ada laporan silakan polisi memprosesnya. Tetapi memobilisasi massa untuk ini, sebaiknya dicegah,” kata Suedy.
Dia menjelaskan, terus digulirkannya polemik terkait pernyataan Ahok, karena para elite menganggap sentimen SARA masih bisa dipakai sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik, terutama pada hajatan demokrasi seperti pemilihan kepala daerah (pilkada). Disayangkan sejumlah elite politik yang sengaja mengunakan isu SARA. Diingatkan, saat ini rakyat tidak mudah terhasut jika tidak ada yang memobilisasi isu SARA tersebut.
“Rakyat sudah pintar, mereka sebenarnya sudah menjadi pemilih yang rasional. Isu (SARA) tersebut beredar dan kembali diembuskan elite. Rakyat tidak terlibat. Mereka enggak ikut-ikutan kalau tidak dimobilisasi,” ujarnya.
Suaedy menegaskan, untuk mengatasi para elit politik tidak mencari cela, para penegak hukum dan penyelenggara pemilu harus bersikap tegas dam objektif melihat persoalan. “Jika hal tersebut dapat dilakukan, elite politik tidak akan berhasil mengeksploitasi rakyat dengan isu-isu yang kontraproduktif bagi demokrasi dan kebinekaan,” tandasnya.
Bersikap Kritis
Secara terpisah, peneliti kebebasan beragama atau berkeyakinan pada Setara Institute Halili Hasan sepakat, larangan penggunaan isu SARA dalam berbagai hajatan politik di Indonesia, merupakan cara dan bentuk berpolitik secara berkualitas dan alat mitigasi bagi perpecahan masyarakat yang beragam dan sudah diikat dengan Pancasila. Dalam konteks ini, dia menilai apa yang disampaikan Ahok terkait Surat Al Maidah ayat 51, sama sekali bukanlah bentuk penggunaan isu SARA untuk kampanye dan bukanlah bentuk penodaan terhadap agama.
“Justru Ahok mengajak warga untuk beragama secara kritis, agar tidak hanyut dengan dalil-dalil keagamaan yang digunakan untuk berpolitik. Jadi jelas sekali bahwa pihak yang berpolitik dengan menggunakan isu SARA adalah mereka yang mengadukan dan mempersoalkan pernyataan Ahok,” ujar Halili dalam keterangan pers, di Jakarta, Rabu (12/10).
Dia menyayangkan, setelah Ahok meminta maaf, tekanan terus diberikan baik kepada Ahok maupun aparat penegak hukum. Hal ini, menurutnya, dapat memberikan preseden buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kami berkepentingan untuk mengingatkan bahwa Indonesia bukan negara agama. Secara konstitusi dan etis, tidak ada larangan untuk memilih pejabat publik hanya karena berbeda agama dan keyakinan. Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama,” terang dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos mengimbau kepada pejabat negara yang memiliki komitmen menjaga kesatuan dan keberagaman Indonesia untuk mengabaikan sikap dan pandangan sejumlah pihak yang justru mengarah pada penguatan sentimen SARA. Pasalnya, tugas dan kewajiban para penyelenggara negara adalah menegakkan Konstitusi.
“Kami yakin bahwa warga Jakarta memiliki rasionalitas politik yang berbasis pada bukti capaian, kinerja, dan visi pembangunan para calon, untuk menentukan pilihannya. Jika pun tidak memilih calon yang berbeda keyakinan, itu bukan karena keyakinan dan agamanya, tetapi karena visi yang tidak menjanjikan,” tandasnya.
Sedangkan, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin meminta umat Muslim untuk bersikap jernih dan tidak menciptakan kegaduhan dalam menanggapi kontroversi pernyataan Ahok.
Din juga mengingatkan Ahok, serta para cagub dan cawagub, untuk tidak masuk pada area yang sensitif. Hal itu untuk menjaga situasi yang kondusif menjelang pilgub tahun depan.
Sumber : Beritasatu.com