Setara Institute, Jakarta, 15 Desember 2016
Aksi-aksi intoleran dan kian mengarah kepada terorisme terhadap sesama warga bangsa kian mengusik ketentraman dan keamanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Ketidaknetralan dan inkonsistensi dari aparatur sejak dari tingkat daerah sampai tingkat pusat dalam membangun tata kelola keberagaman disinyalir yang dipicu oleh merajalelanya kelompok intoleran, semakin menunjukkan betapa tidak ramah dan intolerannya banyak kelompok beragama di Indonesia.
Pembekuan terhadap aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia Kota Banjar oleh Walikota Banjar berdasarkan Surat Keputusan Nomor 450/Kpts.115.Huk/2011, tentang Pembekuan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia Kota Banjar adalah segelintir contoh kasus betapa negara via aparaturnya seringkali melakukan pelanggaran “by omission” terhadap kelompok-kelompok non-mainstream. Mencermati kondisi tersebut di atas, SETARA Institute sebagai lembaga yang concern pada demokrasi dan perdamaian menyatakan sikap sebagai berikut:
Pertama, mendesak pemerintah daerah Kota Banjar terutama Walikota Banjar untuk segera mencabut Surat Keputusan Nomor 450/Kpts.115.Huk/2011 tentang Pembekuan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia Kota Banjar, demi tegaknya rasa keadilan sekaligus tegaknya jaminan konstitusi tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 29.
Kedua, mendesak pemerintah dan aparatur hukum terkait untuk tidak menyalahkan korban (blaming the victim) atau bahkan mengkriminalisasi mereka atas nama politik kerukunan demi menyenangkan kelompok intoleran.
Ketiga, mendesak pemerintahan Jokowi-JK agar segera merealisasikan nawacitanya terkait dengan restorasi sosial dengan membangun ruang-ruang dialog antarwarga dengan cara yang sehat dan rasional, sekaligus menindak tegas kelompok-kelompok intoleran yang tidak menghargai keberagaman NKRI.
Narahubung :
Sudarto (Peneliti Setara Institute) : 081363097448