Janji Jokowi yang tertuang dalam Nawacita dan RPJMN 2015-2019 terkait pemajuan kebebasan beragama/berkeyakinan, belum menunjukkan bukti kinerja yang memuaskan. Selain gagasan dalam Nawacita itu gagal diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 juga gagal diterjemahkan oleh menteri-menteri Kabinet Kerja. Janji perubahan dan politik harapan (politic of hope) telah dinyatakan oleh Jokowi kepada publik melalui Nawa Cita, bertolak belakang dengan capaian kinerja dalam hal pemajuan dan perlindungan kebebasan beragama.
Sepanjang tahun 2015, SETARA Institute mencatat 197 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 236 bentuk tindakan. Jumlah ini meningkat cukup signifikan dari tahun 2014 yang mencatat 134 peristiwa dengan 177 tindakan. Wilayah dengan peristiwa tertinggi diduduki oleh Jawa Barat dengan 44 peristiwa, Aceh 34 peristiwa, Jawa Timur 22 peristiwa, DKI Jakarta 22 peristiwa dan Yogyakarta 10 peristiwa.
Dari segi aktor, sebanyak 100 tindakan dilakukan oleh negara dengan 136 tindakan dilakukan oleh aktor non negara. Pada aktor negara, pemerintah daerah adalah institusi paling tinggi dalam melakukan tindakan pelanggaran dengan 31 tindakan, disusul kepolisian yang kali ini mengalami penurunan signifikan karena hanya terlibat dalam 16 tindakan. Berikutnya adalah Satpol PP dengan 15 tindakan. Dari aktor non negara tercatat 44 tindakan dilakukan oleh warga negara.
Syiah adalah kelompok yang paling banyak mengalami peristiwa kekerasan pada tahun 2015. Mereka menjadi korban dalam 31 peristiwa pelanggaran, disusul oleh jemaat Kristiani yang menjadi korban dalam 29 peristiwa.
Sebagai catatan, secara kumulatif terjadi 1.867 peristiwa dengan 2.498 tindakan pelanggaran dalam 9 (sembilan) tahun terakhir. Terjadi 17 lebih peristiwa setiap bulan, atau hampir 6 (enam) tindakan pelanggaran per minggu! Sebagian besar peristiwa tersebut mengalami impunitas dan tidak diadili secara fair dan memenuhi rasa keadilan.
Selama 9 tahun, SETARA Institute mencatat 346 tempat ibadah mengalami gangguan dengan derajat yang beragam, dari pembakaran, pengrusakan, gagal didirikan dengan alasan perizinan, dll. Dari 346 tempat ibadah tersebut terdapat 22 tempat ibadah aliran keagamaan, 180 gereja, 3 klenteng, 121 masjid aliran keagamaan minoritas, 1 sinagog, 5 pura, dan 14 vihara.
Pada tahun 2015 tercatat 13 kebijakan/peraturan yang diskriminatif yang membatasi kebebasan beragama/berkeyakinan, diantaranya Surat Edaran Walikota Bogor tentang larangan peringatan Hari Asyura, Peraturan Kota Bitung tentang penghentian pembangunan Masjid Asy-Syuhada, dan sebagainya. Jumlah ini melengkapi data sebelumnya, dimana terdapat 40 kebijakan/peraturan yang diskriminatif atas dasar agama/kepercayaan. Hingga 2015, total jumlah peraturan diskriminatif adalah 53 kebijakan.
Selengkapnya : Â Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2015