Jakarta – Kondisi keamanan terkait Papua mengemuka. Pemerintah telah membahas penambahan pasukan untuk mengamankan objek vital pada dua provinsi di Papua. Kini pemerintah juga didorong untuk menggencarkan upaya dialog selain upaya pengamanan.
Lembaga pemerhati demokrasi dan hak asasi manusia, Setara Institute, mendorong Presiden Jokowi untuk membuka upaya berbasis kemanusiaan untuk warga Papua. Caranya adalah membentuk utusan khusus untuk Papua.
“Langkah ini bisa dimulai dengan membentuk dan mengutus Utusan Khusus Presiden (special envoy) ke Papua untuk membangun komunikasi konstruktif membangun sikap saling percaya dan memahami (mutual understanding) sebagai basis dialog Jakarta-Papua,” kata Setara Institute lewat keterangan pers tertulis, Rabu (21/8/2019).
Jalan dialog antara pemerintah pusat dengan Papua dipercaya bisa meredam potensi konflik di Papua. Konflik yang bisa dikurangi termasuk yang dilatarbelakangi gerakan separatisme.
“Jalan dialog akan mengurangi konflik bersenjata antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) sekaligus meletakkan warga Papua sebagai subyek utama pengutamaan keadilan pembangunan berkelanjutan,” kata Setara.
Setara menilai sikap pemerintah dalam menangani perkembangan situasi di Papua sebagai sikap yang belum menyentuh persoalan mendasar, yakni ketidakadilan dan kejernihan sejarah integrasi Papua. Persoalan mendasar tersebut bisa tetap menyulut potensi kekerasan bila tidak diperhatikan dengan baik.
“Rencana Menko Polhukam, Wiranto (20/8), untuk menambah pasukan TNI/Polri adalah gambaran kekeliruan dalam memahami Papua, yang justru berpotensi membuat kondisi semakin tidak kondusif,” kata Setara.
“Pilihan melindungi obyek vital negara dibanding melindungi hak asasi warga Papua sama sekali tidak menunjukkan upaya pengutamaan keamanan manusia (human security),” imbuhnya.
Usai bertemu Jenderal Kapolri Jenderal Tito Karnavian di kantornya kemarin, Wiranto menyatakan pertemuan itu membahas penanganan kondisi Papua-Papua Barat, yakni dengan penambahan pasukan.
“Hanya memang perlu penambahan pasukan untuk lebih meyakinkan pengamanan objek-objek vital yang ada di Papua dan Papua Barat sehingga ada penambahan pasukan dari luar daerah Papua dan Papua Barat. Itu saja,” jelas Wiranto, Selasa (20/8) kemarin.
Danu Damarjati
Source: detikNews